Fondasi Kerja di Republik Jalan Ketiga

Foto : KIP.kapuaskab.go.id

Dua hari yang lalu, saya baru saja menandaskan buku karangan Soesilo Toer berjudul Republik Jalan Ketiga. Buku ini adalah ringkasan bebas dari disertasi doktor ekonomi Soesilo Toer di Institut Plekhanov, Uni Soviet (Sekarang Rusia).

Dirilis pertama kali pada 1967, versi akademis dari buku Soesilo Toer ini pernah menjadi kontroversi di negeri Beruang Merah lantaran mengkritik sistem komunisme Uni Soviet dan mengajukan alternatif kedaulatan ekonomi bagi negara berkembang atau biasa disebut negara dunia ketiga.

Dalam pengantar bukunya, Soes, panggilan akrabnya, pernah dituduh oleh salah satu wartawan ibukota menjiplak karangan intelektual kosmopolitan Inggris, Anthony Giddens. Kebetulan, buku Anthony Giddens punya judul yang hampir mirip: Jalan Ketiga. Namun Soes menegaskan keunggulannya. Ia telah menulis disertasi ini jauh sebelum karya Giddens ini melambung ke tengah publik.

Bagi saya pribadi, disertasi ini merupakan karya autentik. Sebab, ia dibuat pada masa ketika ideologi masih sangat dominan dalam politik kewarganegaraan di pelbagai negara dunia pertama. Itu membuat pemikiran Soesilo Toer pada masa itu seperti melakukan lompatan jauh ke depan. Ia menyuguhkan suatu argumentasi mengenai kedaulatan ekonomi dengan mengkritik dasar filosofis sistem-sistem ekonomi yang telah mapan di masa itu.

Soesilo Toer sendiri menganggap manusia punya latar belakang yang serba khusus. Kekhususan inilah yang menyebabkan hak-hak Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob) individu terkadang tidak dapat diseragamkan secara rigid. Ia mesti dibiarkan mengalir ke dalam suatu jalur. Jalur itu pula batas minimal dari sistem yang bisa diterapkan pada Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam. Itulah Republik Jalan Ketiga.

Setelah membaca Republik Jalan Ketiga, saya sempat membaca beberapa artikel tentang kehidupan yang tengah Soesilo Toer jalani. Dari penyelidikan seadanya saya jadi tahu bahwa Soesilo Toer, selain menjadi penulis dan mendirikan penerbitan, ia menjalani profesi sebagai pemulung. Bagi Soes sendiri, di luar menciptakan nilai tambah, berjibaku dengan sampah sehari-hari sebagai pemulung justru mendorongnya untuk terus hidup.

Kredensi akademis dari Soesilo Toer memang tak perlu diragukan lagi. Namun dengan segenap latar belakang pendidikannya, ia tak melulu menyibukkan diri dengan tumpukan buku. Kini ia menjalankan sebuah praksis dari intisari yang ia kemukakan di Republik Jalan Ketiga: nilai tambah. Dalam penafsiran bebas saya, ia memberi bukti, selalu ada potensi di balik sesuatu yang tak kasatmata. Laku memulung yang ditempuh oleh Soesilo Toer, memberi jawaban bagi hal itu. Ia memungut sesuatu dari yang tak lagi memiliki nilai guna, lalu menjadikannya nilai tambah.

Literasi dan Kearifan Lokal

Masih dalam bukunya, Soesilo Toer menawarkan kearifan lokal sebagai fondasi bagi Republik Jalan Ketiga. Kearifan lokal yang dimaksud oleh Soesilo Toer berasal dari gejala masyarakat yang menjadi denyut nadi kehidupan suatu daerah. Soes meyakini, setiap daerah memiliki nilai tambah dari pola perilaku masyarakat yang berbeda-beda. Dan nilai tambah dari pola perilaku masyarakat ini menentukan daya tawar masyarakatnya.

Di samping itu, artikulasi kearifan lokal sehari-hari membutuhkan fondasi kerja yang dapat mempertahankan keunggulannya. Sebab, selalu ada momen ketika kearifan lokal mengalami persinggungan dengan budaya baru yang datang dari luar. Di momen inilah, akses bagi kerja politik terbuka. Namun politik yang dimaksud di sini bukanlah politik yang kontroversial dan penuh dengan ingar bingar pertikaian.

Politik yang dibutuhkan guna merawat narasi kearifan lokal adalah politik kebudayaan. Kerja politik kebudayaan menjadi penting lantaran kebudayaan menjadi semacam semangat kehidupan atau elan vital yang meniup ruh bermasyarakat. Kebudayaan telah membuat beragam macam masyarakat dari penjuru nusantara bergerak dan saling berjumpa satu sama lain.

Itu berarti politik kebudayaan bukan sejenis politik Machiavellian yang saling menikam antar satu pihak dengan yang lainnya. Politik kebudayaan adalah politik sebagai etika. Politik yang selama ini didengungkan oleh Socrates guna merangkul, memberi apresiasi, serta membuka jalan bagi aspirasi masyarakat. Dan selama ini, politik sebagai etika, cenderung identik dengan laku hidup seorang negarawan belaka. Padahal ia dapat dipraktikkan dalam kerja kelembagaan.

Kerja politik kebudayaan bisa berupa apresiasi, penyerapan aspirasi, serta penciptaan karya yang difasilitasi oleh negara. Dengan adanya apresiasi, seseorang yang membawa kearifan lokal akan lebih percaya diri dalam menyuguhkan hasil kreativitasnya. Lewat penyerapan aspirasi, seseorang mendapat akses bersuara dan kenyamanan berimajinasi. Dan berkat fasilitas penciptaan kreatif, seseorang dapat meningkatkan produktvitasnya dalam berkarya.

Lebih dari itu, kerja politik kebudayaan mendorong kearifan lokal hidup di ruang publik. Ketika politik kebudayaan menjalar ke tengah publik, ia mesti didokumentasikan secara disiplin. Dokumentasi itulah yang di kemudian hari menjadi jejak-jejak kerja politik kebudayaan yang sekian lama dikerjakan. Itulah momen bagi dunia pendidikan untuk menjadikannya sumber pengajaran dan sumber resapan kehidupan bagi warga negara di masa depan.

Pada dasarnya, politik kebudayaan memang membutuhkan literasi sebagai basis kreativitas. Sebab, apalah arti politik tanpa literasi? Politik kebudayaan tanpa literasi sama saja dengan politik praktis yang penuh dengan basa-basi. Politik tanpa literasi berpeluang mendangkalkan selera masyarakat. Melalui literasi, politik kebudayaan menciptakan kesan yang lebih terdidik dan lebih ramah di depan publik. Dengan demikian, literasi menjadi alat pengubah potensi kearifan lokal menuju sebuah nilai tambah.

Bermula dari literasi, saya percaya kearifan lokal masih akan terus bertuah. Dengan kerja literasi, setiap persinggungan tak mengakhiri narasi siapa yang menang siapa yang kalah. Literasi justru mengapungkan narasi tentang ”ada” dan ”mengada”. Literasi juga menawarkan kerja yang mendidik. Melalui literasi, persinggungan antara kearifan lokal dan budaya baru dikelola tanpa memicu sebuah gejolak.

Saya sendiri adalah produk dari persinggungan kecenderungan global dengan kearifan lokal yang masih bersemayam di Kota Solo. Jujur saja, cara menikmati hidup di kota ini cukup menyenangkan. Namun, di sisi lain, saya bertumbuh pada ritme di masa ingar bingar kecenderungan global yang sangat kompetitif. Di masa ini, mereka yang kuat akan menundukkan yang lemah. Mereka yang tak peduli malah mencaci maki. Pendar energi negatif kerap terjadi pada masa-masa seperti ini. Seolah-olah dalam kamus hidup mereka tak ada kata kolaborasi.

Saya pribadi tak ingin kearifan lokal kota ini pudar ditelan waktu. Namun bekal pribadi untuk merawatnya belum cukup. Sepanjang merefleksikan perjalanan akademis saya, di sana hanya ada pengalaman abstraksi. Belum ada pengalaman praksis yang memadai. Karena itu, saya menyadari bekal itu tak akan cukup. Perlu ada kolaborasi. Butuh suatu kolektivitas bagi mereka yang sama-sama berempati pada kerja ini. Pada Republik Jalan Ketiga, kita tidak hidup sendiri. Sepertinya kolaborasi dan literasi menjadi titik temu yang tepat bagi kerja politik kebudayaan di negeri ini.

Add Comment