Kelembagaan Desa dan Budaya Desa yang Adaptif

Nilai-nilai lokal desa adalah kekuatan desa di masa apa pun. DESA WISATA CONTO

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar diundang menjadi narasumber Talk Show Temu Kenali Budaya Desaku yang ditayangkan salah satu TV Swasta di Jakarta secara virtual, beberapa waktu lalu.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, memberi tanggapan soal strategi untuk memajukan budaya di desa agar bisa ‘naik kelas’. Dijabarkannya, Kemendes PDTT telah memiliki arah kebijakan untuk membangun desa secara utuh.

Kebijakan ini dituangkan dalam buku SDGs Desa yang merupakan pembumian dari SDGs Global melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Konsep tersebut, kata Gus Menteri, dibumikan lagi, dari 17 Goals (17 Tujuan) dalam SDGs Global maka di SGDs Desa ditambahkan lagi satu poin, yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Membangun Desa dengan SDGs Desa berbasis utama 17 Goals dengan berpijak pada tujuan ke-18, yaitu Kelembagaan Desa dan Budaya Desa yang Adaptif.

Di sini, soal budaya. Dengan demikian, untuk pembangunan apa pun di desa, harus bertumpu pada akar budaya masyarakat setempat, karena semua hal yang dibangun dengan basis budaya pasti akan miliki ketahanan yang luar biasa dan akan memiliki daya tangkal yang bagus.

Ia mencontohkan, budaya gotong royong yang dinilai mulai tergerus, namun budaya ini akan kembali bangkit dan subur jika semua proses pembangunan di desa berbasis budaya. Termasuk soal ide untuk membangkitkan kembali kebiasaan lama atau adat yang dinilai bagus.

Seperti penyelesaian permasalahan sosial disarankan tidak langsung ke ranah hukum, tapi lebih pada pendekatan budaya yang ada di desa. Bahkan permasalahan hukum yang sumir di desa tidak pernah dilakukan pendekatan hukum, tapi pendekatan budaya dan diselesaikan oleh Mbah Lurah karena punyai karisma.

Adapun 18 Goals dalam SDGs Desa, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, inovasi dan infrastruktur desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, ekosistem laut desa, ekosistem daratan desa, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Gus Menteri memberi tanggapan soal desa maju tapi tidak meninggalkan akar budaya. Dijabarkannya, ada tiga hal yang dilakukan oleh Kemendes PDTT untuk mempertahankan akar budaya masyarakat desa, termasuk dalam perencanaan pembangunan.

Pertama, mendata seluruh kearifan lokal suku bangsa yang ada di desa dan lembaga-lembaga adat yang hidup di 74.953 desa. Hal ini akan terus digali, sehingga nantinya Kemendes PDTT memiliki data base terkait kondisi budaya di seluruh desa di Indonesia, karena setiap desa pasti memiliki ciri khas sendiri.

Langkah kedua, mendalami kearifan lokal lembaga adat dan budaya, suku bangsa yang ada di desa, terutama perannya ketika adaptasi warga desa menghadapi perubahan. Hal ini dilakukan agar nantinya warga desa siap beradaptasi terhadap perubahan. Masyarakat desa diharapkan nantinya bukan menolak, tapi menyesuaikan, karena apa pun, budaya desa hari ini tidak ada yang sendirian. Pasti ada budaya luar yang masuk. Itulah makanya perlu didalami peran lembaga adat dan budaya desa.

Langkah ketiga, meneguhkan rekomendasi SDGs Desa ke-18 yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi setiap desa agar budaya yang masih berfungsi bisa terus dikembangkan. Bahasa yang sering digunakan adalah mempertahankan segala budaya lama yang masih bagus dan melakukan inovasi baru terhadap hal lain yang lebih bagus.

Gus Menteri pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu melakukan improvisasi budaya dalam pembangunan. Seluruh komponen budaya di desa harus dilibatkan dalam perumusan perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Kearifan Lokal, Kekuatan Desa

Pada kesempatan lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang kini juga tengah melirik desa sebagai mitra kerja dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya, beberapa waktu juga mengadakan talk show membahas keberadaan budaya di desa.

Indonesia merupakan negara terkaya di dunia dengan ragam budayanya. Bisa dibayangkan, bagaimana hebohnya manakala ragam budaya tersebut dieksplorasi agar memiliki nilai ekonomis pada era milenial ini.

Sejatinya, kearifan lokal (budaya) memiliki dua sisi kemanfaatan. Pertama, menghidupkan jiwa bagi generasi milenial agar menciptakan energi kreatif. Kedua, menghidupi dan memiliki nilai ekonomis bagi para pelakunya. Kedua kemanfaatan itu harus mampu dikemas desa menjadi kekuatan untuk daya dorong pembangunan di setiap desa.

Nilai-nilai universal kearifan lokal, seperti gotong royong, persatuan, solidaritas dan soliditas, serta kepedulian merupakan komitmen masyarakat yang harus menjadi role model bagi pembangunan masyarakat desa.

Harus diciptakan ruang-ruang ekonomis bagi kaum milenial agar kearifan lokal tersalurkan sesuai porsinya sebagai potensi ekonomis desa. Beberapa kemungkinan yang dapat dijadikan wahana ekonomis di antaranya penerbitan buku, pembuatan film, pentas seni tradisi, maupun pendukung paket desa wisata.

Disadari atau tidak, ruang-ruang bersama yang dahulu menjadi kekuatan desa, kini tergerus oleh kekuatan luar, yakni kapitalisme, liberalisme, dan teknologi digital. Desa harus mampu mengemas kearifan lokal menjadi konten-konten kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Jejaring antar- desa harus mampu merangkai keindonesiaan. Mendokumentasi potensi desa agar tidak punah ditelan zaman.

Sensasi kearifan lokal (budaya) sangat terbuka untuk dijadikan kekuatan baru bagi desa menyongsong era digital. Pembangunan desa harus bertumpu pada akar budaya tersebut.