Watak Demokrasi Sejati, Sebuah Pendekatan Psikologi

Suasana pencoblosan pada masa Pemilu 1955. ANRI

Demokrasi telah menjadi kesepakatan nasional rakyat Indonesia untuk dipakai sebagai satu-satunya sistem politik yang akan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, persamaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk mewujudkan watak demokrasi sejati (true democratic traits) yang kita idam-idamkan, tentu tidak sekadar berfungsinya institusi demokrasi formal, seperti hak pilih universal, adanya partai politik, atau dewan legistatif yang dipilih. Karena, pada kenyataannya, semua faktor itu juga kita temui dalam pemerintahan totaliter, baik dalam artian formal maupun fungsional. Watak demokrasi sejati dari sistem politik menuntut keserasian antara faktor-faktor sosiologis sebagai gejala struktural dan faktor-faktor psikologis sebagai gejala kultural.

Akan tetapi, selama ini kebanyakan orang cenderung memandang watak demokrasi (democratic traits) hanya dipandang dari aspek sosiologi. Perilaku demokrasi muncul lebih disebabkan karena pengaruh dari format sistem politik yang tengah berlaku.

Perilaku politik demokratis akan berjalan manakala seseorang telah menjalankan peran dan fungsinya dalam kedudukannya di struktur lembaga kekuasaan institusi demokrasi formal. Demokrasi akan terwujud apabila institusi demokrasi formal telah berperan dan menjalankan tugas dan fungsinya dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan dari masyarakat. Hal yang demikian dikarenakan persoalan demokrasi merupakan persoalan legitimasi negara yang lebih banyak menyangkut aspek struktural ketimbang aspek psikologis (individu).

Namun hal tersebut jika kita pandang secara eksterm justru akan memunculkan perilku yang memiliki watak yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, seorang yang dengan gigih berjuang menegakkan demokrasi dengan gagah berani melakukan gugatan-gugatan dan kecaman terhadap organ-organ kekuasaan, namun ketika menjalin relasi dengan lingkungan masyarakat sekitar justru bertindak a-democratic atau justru antipati terhadap demokrasi.

Ada beberapa sebab mengapa aspek psikologi dalam melihat persoalan demokrasi kurang diperhatikan. Pertama, selama kekuasaan Orde Baru yang 32 tahun lamanya itu, sistem politik kita berkarakter a-democratic, sehingga dalam era reformasi, masyarakat mengalami euforia politik untuk melakukan gugatan-gugatan struktural. Sistem politik yang a-democratic ternyata tidak memberi ruang pendidikan bagi kewarganegaraan (civil education), untuk belajar demokrasi dengan mengakui dan menjalani berbagai paradoks, seperti hak dan kewajiban, kebebasan dan keteraturan, konflik dan konsensus.

Kedua, dimensi psikologi lebih berkompeten terhadap persoalan-persoalan mikro (individu-individu), ketimbang persoalan makro. Karena dimensi psikologi lebih bersifat mikro maka para pejuang demokrasi pun merasa ‘enggan dan malas’. Sebab, yang mikro itu kecil, tidak menggema, kurang bisa terkenal atau melejit, jarang diliput media massa, dan kurang begitu gagah. Hal ini berbeda dengan dimensi makro (structural) karena akan mempermudah orang menjadi terkenal, sering diliput media massa, terlihat gagah, dan dapat berkembang menjadi selebritas politik yang memiliki sikap berlebihan dalam merespons isu-isu publik maupun seputar politisi-politisi tingkat atas.

Ketiga, sangat sedikit—untuk mengatakan tidak ada sama sekali—perhatian yang diberikan terhadap apa yang disebut kepribadian demokratis. Karena, kepribadian demokratis belum menghadirkan dirinya dalam suatu paradigma tunggal dan trauma yang menyejarah sebagaimana dibuat oleh pribadi yang otoriter, seperti Hilter, Napoleon, Stalin, Soeharto, dan sebagainya.

Keempat, karena teori demokrasi lebih berpandangan bahwa pada dasarnya demokrasi merupakan pemerintahan yang berdasarkan hukum, bukannya orang, dan karena itu kepribadian diperlakukan sebagai persoalan kehidupan orang per orang dari pada sebagai persoalan politik.

Tulisan ini tidak akan memperdebatkan persoalan aspek sosiologis maupun aspek psikologis, karena antara keduanya tidak bisa saling meniadakan. Meniadakan satu aspek justru akan mendatangkan wajah demokrasi menjadi sesuatu yang ‘semu’. Tulisan ini akan mencoba melihat aspek psikologis dalam demokrasi sebagai upaya membangun iklim politik yang kondusif bagi berlakunya sistem demokrasi.

Ancaman Demokrasi

Erich Fromm, seorang ahli psikologi aliran Freudian, dalam bukunya Escape from Freedom (1997) dengan mengutip pendapat John Dewey mengungkapkan ‘ancaman serius terhadap demokrasi’, ‘bukankah (oleh) keberadaan negara yang totaliter’, melainkan adanya sikap-sikap pribadi, kondisi-kondisi kita sendiri yang memberikan kemenangan kepada otoritas, disiplin keseragaman dan ketergantungan eksternal atas pemimpin-pemimpin negara. Hal ini menandaskan bahwa ancaman utama demokrasi bukan disebabkan berondongan pihak kekuasaan otoriter, melainkan watak tirani yang muncul dan bersemayan dalam alam pikiran kita sendiri.

Banyak kita jumpai para vokalis dan pejuang demokrasi di Indonesia saat ini, di mana tengah menunjukkan daya pukulnya yang begitu hebat, ternyata dalam memperjuangkan demokrasi hanya sebatas ‘kumur-kumur politik’ dan setelah itu dimuntahkan.

Sebagai contoh, pada suatu waktu, seseorang yang mengklaim berasal dari kelompok pejuang demokrasi bisa sangat gagah dan berani melawan dan ‘menghujat’ organ-organ kekuasaan, namun ketika membangun relasi dengan aparat di bawahnya justru menunjukkan wajah yang otoriter. Kongres atau muktamar dari beberapa partai politik setidaknya bisa mewakili dan menggambarkan kondisi dari wajah para pejuang demokrasi.

Oleh karena itu, syarat utama yang harus dimiliki oleh para vokalis dan pejuang demokrasi adalah kesediaan mereka untuk membongkar bentuk-bentuk ‘kesadaran palsu’ dan kecenderungan tirani yang telah tertanam dalam alam pikiran bawah sadar individu serta keberanian untuk membuka diri terhadap dialektika kritikal dan praktik diskursif. Dengan demikian, perjuangan demokrasi tak akan berhenti sekadar mengembangkan diri untuk menjadi ‘macan legislatif’, maupun ‘macan kampus’, tapi bagaimana memperjuangkannya ke dalam tingkatan praksis.

Persoalan demokrasi tentunya tidak saja bergerak dalam level negara, tetapi juga bergerak dalam level masyarakat dan keluarga, di mana sering kali kita melakukan interaksi dengan orang lain. Pada level masyarakat dan keluarga inilah bersemayam budaya feodal-paternalistik yang harus dikikis habis oleh para pajuang demokrasi dari konfigurasi perpolitikan.

Di sinilah relevansi aspek psikologi dalam membudayakan perilaku demokrasi yang secara aplikatif menuntut setiap individu untuk konsisten berperilaku secara demokratis, baik dalam menjalin relevansinya dengan institusi-institusi demokrasi formal maupun dengan orang-orang sekitarnya dalam level masyarakat dan keluarga.

Aspek psikologi juga menuntut setiap individu untuk terus-menerus melakukan partisipasi penegakan demokrasi. Karena pada dasarnya, individulah yang mengetahui akan keinginan-keinginan dan harapan-harapannya.

Keterlibatan aspek psikologi publik dalam menegakkan demokrasi partisipatoris sangatlah dinanti. Para pejuang demokrasi harus sadar dan memiliki kematangan psikologis serta dalam berpikir. Sebab jika tidak, dengan hanya ‘cari makan’ maka aktivitas demokrasi menjadi mudah ‘meleleh’ di hadapan kekuasaan dan godaan kursi kekuasaan. Wallahua’lam bish-shawab.