Memotret Kampung Mematri Tradisi

Keraton Kasunanan saat malam hari. PEMKOT SURAKARTA

Pada awal tahun 2000-an, saya melakukan studi bertajuk ‘Pudarnya Kampung Kauman’, sebuah fenomena kampung Islam tradisional yang harus berhadapan dengan modernisasi kota. Saya membandingkan Laweyan, Kauman, dan Baluwarti. Ketika ketiganya berubah, seharusnya Kota Solo juga ikut berubah.

Saya bermaksud menjelaskan perubahan kota dengan cara menjelaskan perubahan yang ada di ruang-ruang kampung. Penyangga Kota Solo adalah kampung. Kampung adalah ruang sosial yang kolektif. Berbeda dengan kota-kota di Eropa dengan sejarah yang panjang. Roma, misalnya, merupakan kota yang telah berusia ribuan tahun.

Studi tentang ‘Pudarnya Kampung Kauman’ lantas membangun asumsi lain tentang mengapa di kota, tradisi harus ‘dipatri’ pada perspektif kampung. Ketika konsep negara dirayakan sebagai sebuah pilihan di Kota Solo, nasib tradisi kemudian saatnya dipatri. Ibarat dipatri, tradisi akan mengecil tapi terus melekat.

Meski pada akhirnya, harus diakui, dalam konteks Solo, tradisi mengalami kondisi yang sulit setelah konsep negara diterapkan, berbeda dengan Jogja. Di Jogja, negara dan tradisi dapat berujung pada satu wadah, yaitu keistimewaan. Hari ini, kita bisa melihat Sultan dan Gubernur dalam satu panggung, sementara di Solo, tidak demikian.

Contoh lainnya, pada Mei 1998, aksi massa menuntut reformasi di Jogja jauh lebih besar daripada di Solo. Bahkan korban di Jalan Gejayan jatuh lebih awal. Tapi kemudian tidak terjadi insiden berarti, kecuali beberapa kerusakan kecil. Mengapa? Karena, Sultan hadir sebagai figur yang benar-benar menjadi bagian dari massa. Sultan menuntut dengan tuntutan yang sama, seperti tuntutan gelombang massa.

Bagaimana dengan Solo? Aksi demonstrasi di Solo tidak sebesar Jogja yang ada di satu titik. Aksi massa di Solo menyebar. Ketika aksi membutuhkan kepemimpinan baru di luar kepemimpinan negara—karena penolakan terhadap Orde Baru yang dianggap mewakili negara—tidak ada yang hadir.

Bagi saya, kerusuhan 1998 menjadi verifikasi tentang tradisi yang kehilangan fungsinya, dan pada saat yang sama, negara tengah dalam keadaan krisis. Kita tahu, Solo lantas ‘dibakar’ dengan cara yang tragis.

Pada hari ini, kita menghadapi situasi yang sama. Solo kehilangan tradisi, kehilangan banyak hal. Meski demikian, Solo kemudian melahirkan hal yang lain. Meminjam istilah Kuntowijoyo, Solo memiliki ‘budaya tanding’, sebuah perspektif yang sangat genealogis untuk melihat narasi Mei 1998. Ketika warga Solo melawan, sebenarnya bukan tentang resistensi terhadap Orde Baru, tapi buah dari resistensi yang sangat panjang.

Resistensi tampak pada gerakan Mega Bintang, aksi melawan Golkar pada Pemilihan Umum 1997, konflik pada tahun 1960-an yang luar biasa dahsyat, atau bahkan resistensi terhadap keraton di awal abad ke-20. Fondasi tradisi sebenarnya telah hilang sejak awal abad ke-19, karena politik kolonial yang sangat ekstraktif dan eksploitatif serta benar-benar mengubah wajah kota.

Solo, Kota Kapujanggan

Saya pun melihat semua itu sebagai pendatang. Saya melihat Solo yang ‘spesial’. Beruntung, karena di Solo, kita bisa dengan mudah mencari jejak literatur, sehingga berkesempatan untuk memahami masa lampau dalam suratan itu dan memahami masa depan dengan perspektif yang kita bayangkan.

Sosiologi perkotaan menjadi bagian penting untuk memahami kota yang lebih kolektif. Saya merasa perlu menyusuri kampung-kampung di Kota Solo dan menuliskan banyak cerita lokal dengan perspektif anak muda tanpa unsur sejarah. Terlebih, sejarah di Solo agak sedikit problem, karena agak sedikit romantis. Saya sulit menemukan sejarawan progresif yang concern pada isu agraria, hak asasi, atau sejenisnya.

Ujung dari semua ini adalah literasi. Berujung pada buku, website, dan video. Mari mengembalikan spirit tradisi di Kota Solo. Arsip-arsip Keraton Solo merupakan salah satu situs ‘kapujanggan’, karena para pujangga Solo dikenal memiliki karya yang berkualitas tinggi.

Dua dekade yang lalu, Solo mengalami krisis dan kota dibakar, karena warga tidak menjadi bagian dalam perubahan. Ketika itu, negara menjadi aktor tunggal. Sangatlah penting menjadikan warga sebagai subyek dari perubahan.

Pengetahuan bukan monopoli kampus. Pengetahuan tidak ada di kampus, tapi ada di warga. Kampus mendatangi warga bukan untuk menggurui, tapi belajar. Pada akhirnya, wargalah subyek perubahan kota. Kota tidak dikendalikan oleh satu-dua orang yang punya embel-embel politik. Setiap orang menjadi bagian dari proses perubahan.