Kota Solo, Sebuah Padu Padan Tradisi dan Gagasan Negara

Foto jalan utama Kota Solo yang dipublikasikan 1915. KITLV

Sejak masih berstatus mahasiswa baru, pada tahun 1997, setiap akhir pekan, saya sengaja menghabiskan waktu dengan naik bus tingkat dari Palur ke Kartasura. Saya sungguh menikmati perjalanan sekira 1,5 jam itu. Sungguh sebuah pengalaman berkesan dan menarik.

Bus tingkat, atau biasa disebut bus tumpuk, sebenarnya tengah menghubungkan saya dari satu titik ke titik lain. Jelajah bus yang sangat lambat karena mesin dan strukturnya yang besar justru mengantarkan saya untuk menangkap banyak fragmen kota.

Selang waktu kemudian, meletus Mei 1998. Saat keluar dari kos saya di Sekarpace, semua jalan dibakar. Gerakan Reformasi 1998 menjadi realitas fenomenal, menyusul krisis finansial Asia 1997.

Setelahnya, Pemilihan Umum 1999. Bagi saya, sebuah pengalaman monumental melihat kampanye PDI Perjuangan yang dahsyat. Dari ujung Perempatan Panggung hingga Jalan Slamet Riyadi dipenuhi simpatisan, seperti lautan merah manusia. Ekspresi warga kota dalam platform politik nasionalis yang di kemudian hari melahirkan sebutan ‘Solo kandang banteng’.

Orasi politik pada tahun 1999 itu menjadi realitas politik yang konkret, karena hadir pada masa akhir Orde Baru, dan pada saat bersamaan, ‘dipilih’ simpul strategis kota di titik awal Reformasi. Momentum besar selanjutnya adalah kekalahan Megawati saat Gus Dur terpilih menjadi presiden, dan Balaikota dibakar.

Berangkat dari kebiasaan saya naik bus tumpuk lalu dihadapkan pada realitas fenomenal tentu saja sangat mengejutkan bagi saya. Peristiwa sederhana yang sebelumnya hanya saya nikmati sembari berakhir pekan itu ternyata membuat saya berkesempatan memotret segala hal, dan menarik saya untuk masuk ke tahap kehidupan saya selanjutnya, yakni mengeksplorasi kampung-kampung kota.

Kota Berbasis Tradisi

Basis epistemic kota di Solo adalah tradisi. Sebenarnya, tidak hanya Solo. Menurut saya, hampir seluruh kota di Indonesia seperti itu. Basis tradisi dari sejarah Kartasura ke Surakarta, sejarah panjang praktik kolonial, sampai pada akhirnya di awal abad ke-20, pilihan Solo terbentur pada konsep ‘negara’.

Seperti diketahui, konsep negara modern dalam konteks tradisi di Indonesia merupakan hal yang baru, dan itu disumbang oleh Politik Etis kolonial. Termasuk penyumbang terbesar gagasn tersebut yakni kaum cendekiawan dengan gagasan nasionalismenya. Artinya, sebelum abad ke-20, gagasan nasionalisme di Dunia Ketiga belumlah ada.

Salah satu program menonjol Politik Etis adalah pendidikan. Meski sebenarnya konsep pendidikan yang dimaksud bukanlah edukasi, tapi lebih pada penyiapan infrastruktur kolonial untuk memenuhi administrasi mereka. Tapi menariknya, perdebatan di parlementer Belanda tentang pentingnya pendidikan dalam Politik Etis bisa dikatakan sangat progres.

Jadi, gagasan nasionalisme muncul di luar konsep Kota Solo yang masih sangat tradisional, sampai kemudian pecah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Perang Dunia Pertama berpengaruh signifikan pada perekonomian Laweyan. Ketika itu, Laweyan telah sangat dikenal dunia. Laweyan bahkan menjadi pemesan besar bahan kain dari Cina di Asia Tenggara.

Industri batik yang maju ini menjadi penanda penting perekonomian Kota Solo di abad ke-18 dan 19 sampai kemudian terjadi Krisis Ekonomi Dunia 1930. Krisis yang kemudian berdampak resesi dunia global, dan puncaknya, berimbas pada peristiwa di Eropa Timur, kemudian ujungnya, terjadi Perang Dunia Kedua.

Tradisi versus Negara

Tradisi kemudian tidak punya pilihan, terbentur gagasan nasionalisme dan kemerdekaan. Titik kritisnya, Solo dan Jogja lantas berbeda situasinya, pasca-Penjajahan Jepang (1942-1945). Di Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah seorang sarjana yang dididik di Belanda. Beliau terhubung dengan literasi global tentang kemerdekaan dan hak asasi. Ketika itu, ia harus pulang, karena ayahnya sakit. Sesampainya di Jogja, ia diberi keris oleh sang ayah, penanda bahwa ia adalah putra mahkota yang tidak lama lagi akan diangkat.

Sementara di Solo, Sri Susuhunan Paku Buwono XII, yang berkuasa mulai 11 Juni 1945 setelah ayahnya mangkat, terhitung masih sangat muda. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, ia sering kali didampingi ibunya, GKR Paku Buwono yang dikenal dengan julukan Ibu Ageng.

Artinya, politik kolonial sangat menentukan arah gagasan gelombang tradisi, merespons gelombang kemerdekaan, negara baru, dan pada akhirnya gelombang politik di Solo yang sangat luar biasa. Kelompok-kelompok nasionalis tidak punya panggung dalam konteks tradisi. Itu kenapa kemudian di Solo lahir banyak ketegangan, sejak awal abad ke-20.