Hukum Adat dan Salah Kaprah Pemilahan Sejarah Jawa

‘Kakawin’ puisi Jawa Kuna. RADHEYASUTA

Dulu, sewaktu kuliah di Fakultas Hukum UMS, saya diajari hukum adat oleh almarhumah Ibu Aslamiyah, SH, M.Hum. Pribadinya khusyuk, teteg. Setahu saya, beliau tidak menikah sampai wafatnya. Mungkin, saking sibuknya belajar dan mencari ilmu. Waktu itu, saya membayangkan beliau seperti Sayyidah Rabiah Al Adawiah.

Soal teteg dan khusyuknya beliau, saya nilai dari satu peristiwa. Waktu itu ada kawan saya berambut gimbal panjang masuk kelas. Rambut gimbalnya awut-awutan tidak teratur. Gimbal amatir, masih baru soalnya. Tidak menunggu waktu lama, setelah kawan saya ini duduk di baris bangku paling belakang, Bu Aslamiyah langsung melempar pertanyaan kepada sang pemuda gimbal.

Rambutmu kui mbok apakne to, Le?”

Kawan saya yang memang selalu siap dalam kondisi apa pun, dengan gampang menjawab, “Gimbal Dieng, Bu.”

Saya tahu, kawan saya juga sudah bisa menduga, sebagai dosen Hukum Adat, Bu Aslamiyah tentu bisa menerima jawaban itu.

Belakangan, saya tertarik membincangkan kelompok yang gemar membincang sejarah Jawa Kuna, dengan modal meme dan lain-lain. Ada sebagian orang yang benar-benar cinta kepada tradisi Jawa, atau tradisi yang dianggapnya mewakili kebudayaan Jawa Kuna.

Saya selalu tertarik dengan orang seperti ini. Tertarik mengetahui apa yang ada di benaknya mengenai pemilahan Jawa. Sebab, saya melihat mereka sangat gemar membuat polarisasi, mana yang Jawa asli dan mana yang tidak.

Ya, mirip gaya Walanda pasca-Perang Jawa dengan Institut Javanologi-nya di Surakarta. Mengenai ini, Irfan Afifi dan Nur Khalik Ridwan sudah menulisnya panjang lebar dalam buku masing-masing.

Saya mendapat jawaban dari mereka tentang pemilahan Jawa menjadi Jawa Kuna, Pertengahan, dan Baru. Seperti kebanyakan dari mereka, ada kecenderungan mengunggulkan Jawa Kuna, yaitu periode yang menurut mereka ditandai dengan sebelum Islam masuk ke Jawa, atau zaman sebelum Demak berdiri.

Nah, ketemu yang begini ini saya sangat suka. Misalnya, orang-orang semodel Damar Shashangka yang selalu merasa lebih tahu tentang Jawa ketimbang orang Jawa lainnya. Damar dan penggemarnya selalu senang membandingkan Jawa Kuna sebelum Islam masuk, dengan Jawa Baru setelah Islam masuk. Alat perbandingannya bisa apa saja, terutama bangunan, pakaian, atau ajaran.

Menurut mereka, bangunan Jawa Kuna lebih oke, ketimbang Jawa baru, termasuk pakaian. Bisa Anda temui di banyak meme yang disebar oleh kelompok ini, berlatar pakaian adat daerah tertentu dengan bumbu kata-kata olokan untuk kepercayaan atau keyakinan tertentu. Ajaran Islam, misalnya.

Tidak Tuntas Membaca Data

Orang semacam Damar dan yang mengikutinya itu, oleh Kiai Agus Sunyoto disindir sebagai ‘orang yang tidak tuntas membaca data’. Misalnya, mereka tidak bisa membedakan kata ‘Ndemak’ dengan ‘Demak’, sehingga keliru memahami relasi antara Demak dengan Majapahit.

Sebagian mereka juga gemar menggunakan pakaian khas Jawa Islam Mataraman, tapi anehnya sangat anti dengan ajaran kepercayaan yang dianut raja dan hampir seluruh rakyat Mataram, yaitu Islam. Ini unik. Termasuk keunikan lainnya, mengaku mewarisi ajaran luhur dari raja atau pujangga keraton, tapi abai dengan kenyataan bahwa keduanya adalah santri.

Kelompok seperti ini hanya membayangkan enaknya saja tentang sejarah masa lalu. Bayangan yang belum tentu ada saat itu.

Melihat polah kelompok semacam ini saya kembali teringat Bu Aslamyiah, dosen hukum adat saya. Beliau tidak hanya mengajarkan sejarah sebuah kerajaan, atau masyarakat tertentu, tapi juga hukum yang berlaku pada masa kerajaan dan masyarakat itu hidup.

Misalnya, ketika kita berbicara tentang Majapahit, sebagai mahasiswa ilmu hukum, tentu kami diberi tahu soal hukum atau undang-undang yang berlaku saat itu. Dalam Negarakretagama (ada yang menulis Negarakertagama), menyebut kitab undang-undang yang disebut ‘agama’ dalam pupuh 25/7 dan 73/1. Dalam catatan lain, agama juga disebut Kutaramanawadharmasastra, atau Kutara Manawa.

Dalam kitab undang-undang Majapahit itu disebutkan banyak ragam hukum untuk mengatur banyak persoalan, seperti hukum bagi ‘kawula’ yang mengatur perlakuan terhadap hamba sahaya, atau hukum tentang ‘sahasa’ paksaan, tentang ‘tukon’ atau mahar perkawinan, tentang ‘sanda’ gadai, dan banyak lagi.

Dari banyak hukum yang berlaku saat itu, mustahil berlaku untuk hari ini. Misalnya, batasan perempuan untuk tidak melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Aturan saat itu menyebut bahwa perempuan hanya boleh berbicara dengan suaminya. Mereka dilarang berbicara dengan laki-laki lain, meskipun kerabatnya. Jika ngeyel maka perempuan dan lelaki yang diajaknya ngobrol boleh dibunuh.

Masih banyak peraturan lain dalam kitab perundangan agama atau Kutara Manawa yang jauh dari nilai kelayakan untuk diterapkan pada zaman sekarang. Misalnya, dalam hukum yang mengatur tentang pencurian atau ‘astacorah’ disebutkan, jika pencuri tertangkap dalam pencurian, dikenakan pidana mati maka anak istrinya, hamba miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa.

Jadi boro-boro Anda membayangkan ada perempuan berbaju khas pakaian Bali, misalnya, bisa mondar-mandir ke sana ke mari ngobrol dengan siapa saja. Justru sejak zaman Jawa periode Demak, kedudukan perempuan Jawa dihargai, dengan munculnya tokoh semodel Ratu Kalinyamat, atau Nyai Ageng Serang zaman Mataram.

Hukum Jawa Kuna mungkin sesuatu yang tidak menarik, yang tidak akan pernah dibicarakan oleh orang semodel Damar Shashangka, yang hanya sibuk nyacat keyakinan liyan itu.