‘Link and Match’, Pendidikan Vokasi Perlu Bimbingan Karier Mumpuni

Bimbingan siswa vokasi. TANOTO

Salah satu program utama yang akan dan sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah Gerakan Pernikahan Massal (Link and Match) antara pendidikan vokasi atau kejuruan dengan dunia industri dan dunia kerja.

Melimpahnya usia produktif pada tahun 2030—disebut sebagai bonus demografi—menjadi salah satu prioritas yang telah dibaca dan dipersiapkan oleh Pemerintah. Kualitas SDM di masa tersebut akan sangat menentukan kualitas bangsa kita. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa membangun kualitas SDM adalah membangun kualitas pendidikan.

Pengelola pendidikan vokasi sebagai pelaku utama peningkatan kualitas harus bisa beradaptasi dengan konsep percepatan Link and Match. Adaptasi bisa dilakukan dengan pembenahan, penguatan, dan inovasi yang sesuai dengan poin-poin Link & Match serta dapat mempredikasi tantangan dan karakter model kompetensi masa depan.

Sekolah kejuruan harus membantu para siswanya untuk mendapatkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan tersebut, dan terus maju dalam kariernya.

Namun, pada kenyataannya, banyak siswa yang kurang memahami karier dan cita-citanya. Bagaimana memecahkan masalah ini?

Mari merujuk salah satu aliran filsafat yang mendasari strategi pembelajaran pendidikan vokasi, termasuk Indonesia, yakni filsafat Prosser.[1]

Dalil Prosser kelima menyebutkan, “Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan atau, pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya, dan yang mendapat untung darinya.”

Profesi, jabatan, pekerjaan adalah ruang lingkup bimbingan karier. Sementara banyak calon siswa yang tidak terbimbing dalam mengenal potensi dirinya, sehingga terkesan bahwa jurusan yang menjadi pilihannya tidak relevan dengan potensi diri, minat, dan bakat mereka. Saat memilih jurusan, mereka hanya mengikuti trend.

Implikasinya, dalam proses pendidikan, akan menyisakan pekerjaan yang memakan waktu dan tenaga hanya untuk memperbaiki karakter siswa yang tidak sesuai, karena gagalnya motivasi dan peminatan yang benar. Apalagi sekolah dengan kualitas intake siswa yang rendah. Padahal, dalam prosesnya, pendidikan kejuruan dituntut dalam waktu yang singkat untuk mengikuti karakter dan budaya industri.

Optimalisasi Bimbingan Konseling

Aspek karier dan cita- cita siswa mengenai dunia kerja, lalu merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, serta menentukan dan mengambil keputusan yang tepat serta bertanggung jawab, belum terwujud pada sebagian besar siswa.

Setidaknya, ada tiga faktor penyebabnya. Pertama, penyelenggara pendidikan melalui Bimbingan Konseling (BK), disebut juga Bimbingan Penyuluhan (BP) belum secara maksimal mengarahkan proses kedewasaan berpikir anak untuk memahami kemampuan diri dan karier masa depan.

Kedua, kurangnya pendampingan cita-cita dan bimbingan karier sejak usia dini. Fungsi BP atau BK lebih dominan sebagai penegak disiplin. Ketiga, karena sejak awal, pendidikan formal lebih dominan diorientasikan sebagai pemenuhan tuntutan wajib belajar dan jenjang ijazah.

Hal pokok yang diinginkan oleh peminat sekolah kejuruan adalah bahwa setelah lulus mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan, dalam arti bekerja pada pabrik atau orang lain. Sementara pihak penerima pekerjaan atau dunia usaha dan dunia industri menerima pekerja atau karyawan berdasarkan jumlah lowongan yang tersedia dan keterampilan lulusan yang dibutuhkan.

Di Indonesia, pendidikan kejuruan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh dunia pendidikan—bukan oleh dunia industri—secara alami output-nya menuju tiga pilihan, yaitu bekerja, mandiri atau wirausaha, kuliah.

Oleh karena itu, mengoptimalkan fungsi dan peran pendampingan atau bimbingan karier sejak dini menjadi sangat penting dalam rangka beradaptasi dengan program percepatan SMK, salah satunya Link and Match atau Pernikahan Massal Kemdikbud.

[1] Salah satu buku penting yang membahas hal ini adalah Prosser, Charles Allen & Thos. H. Quigley. 1949. Vocational Education in a Democracy. Illinois: American Technical Publishers.

Add Comment