Pilkada Serentak 2020, Apakah Penyandang Disabilitas Mental Berhak Memilih?

Ilustrasi hak pilih bagi penyandang disabilitas. DISABILITY THINKING

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat. Melalui Pemilu, rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.

Keberhasilan Pemilu tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik setiap warga negara. Kesadaran politik tersebut terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses Pemilu, dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suaranya dalam setiap pemilihan, baik di eksekutif maupun legislatif, tanpa terkecuali.

Dalam kaitannya dengan hak pilih, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendukung keberhasilan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Hak pilih ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menyalurkan hak pilihnya. Ketentuan itu juga menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur Pemilihan Umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Hak politik secara nyata tegas dilindungi dalam Pasal 28D ayat (3). Pasal tersebut bermaksud memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia untuk ikut serta dan terlibat dalam pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun calon pemerintah yang akan dipilih.

Bagaimana dengan penyandang disabilitas mental?

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 13 telah disebutkan bahwa disabilitas mempunyai hak aksesibilitas di setiap penyelenggaran Pemilu, Pilkada, dan Pilkades. Aksesibilitas ini menjadi dasar bahwa di setiap penyelenggaran Pemilu, penyelenggara Pemilu wajib untuk memberikan setiap akses yang dibutuhkan di setiap tahapan Pemilu dan Pilkada.

Permasalahan yang kerap muncul adalah pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang sering melewatkan penyandang disabilitas mental untuk dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Apalagi bila penyelenggara Pemilu tidak mengikuti perkembangan tentang peraturan yang mengatur hak pilih bagi penyandang disabilitas mental.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 57 ayat (1), “Untuk dapat menggunaan hak pilih, setiap warga negara harus didaftar dalam daftar pemilih.”

Namun, pada ayat (3) disebutkan, untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat ‘tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya’. Berdasar ketentuan ini, penyandang disabilitas gangguan jiwa tidak dapat menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Putusan MK

Meski begitu, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi peraturan itu. Melalui putusan nomor 135/PUU-XIII/2015 MK menyimpulkan beberapa hal.

Pertama, hak memilih dan hak didaftar sebagai pemilih dalam Pemilu sebagai hak semua warga negara. Kedua, kegiatan pendaftaran pemilih, wilayah administratif yang tidak langsung berkorelasi dengan terpenuhinya hak pilih.

Ketiga, gangguan jiwa dan gangguan ingatan, dua kondisi berbeda meski keduanya beririsan. Keempat, tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan menjadi pemilih.

Kelima, ketiadaan pedoman/kriteria dan ketiadaan lembaga/profesi yang tepat untuk menganalisis kejiwaan terhadap calon pemilih, mengakibatkan ketentuan a quo berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional.

Berdasarkan putusan tersebut, Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada saat melakukan pendataan pemilih harus tetap mendata pemilih penyandang disabilitas mental, selama belum ada surat keterangan ahli jiwa tentang cacat permanen yang dialami oleh pemilih.

Putusan telah berlaku untuk Pilkada serentak 2017, dan tentu saja akan diberlakukan untuk Pilkada serentak 2020. Kita semua berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mendiskriminasi pemilih disabilitas, lebih khusus lagi pada disabilitas gangguan jiwa dan ingatan. Karena sesungguhnya, mereka secara kostitusional memiliki hak yang sama.

Maka dengan keputusan MK yang menjadi dasar, Pilkada serentak 2020 juga Pemilu-Pemilu selanjutnya, sudah ada kesamaan jaminan hak politik bagi penyandang disabilitas gangguan jiwa dan ingatan, sepanjang tidak dimaksudkan sebagai kondisi/keadaan gangguan jiwa permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ahli Kejiwaan.

Dengan demikian, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang miskonsepsi yang terjadi bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka akan didata terlebih dahulu dengan menyeluruh dan untuk dapat lolos ketahapan berikutnya perlu adanya pembuktian dari pihak otoritas yang mengeluarkan surat keterangan terkait status atau kondisi dari penyandang disabilitas mental tersebut.

Keraguan masyarakat terkait munculnya pemanfaatan di Pilkada dapat diminimalisasi dengan undang-undang yang sudah berlaku perihal sanksi yang akan dijatuhkan kepada setiap warga yang akan mencoba memanfaatkan penyandang disabilitas mental.

Add Comment