Pandemi Covid-19 Belum Usai, Bagaimana Nasib Pilkada?

Pelaksanaan Pemilu di Korea Selatan 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. LOWY INSTITUTE

Di tengah gelombang pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), salah satu isu yang menarik diperbincangkan adalah perihal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 menuai banyak kritik. Pasalnya, alih-alih fokus menekan jumlah angka kasus Covid-19, pelaksanaan Pilkada 2020 ditengarai justru dapat memicu meningkatnya jumlah kasus secara eksponensial.

Meski demikian, menunda Pilkada juga bukan suatu hal yang mudah. Selain pertimbangan biaya yang dapat membengkak, penundaan Pilkada juga berimbas pada mundurnya proses konsolidasi demokrasi yang saat ini sedang terjadi. Di sisi lain, menunda pelaksanaan Pilkada berarti menambah masa periode pemimpin daerah. Hal ini tentu saja akan membuka peluang bagi kepala daerah melakukan fraud akibat penambahan masa kepemimpinan. Oleh karena itu, menunda pelaksanaan Pilkada memiliki risiko yang tidak kalah besar dari melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Berkaca pada Korea Selatan yang sukses melaksanakan Pemilu meski di tengah pandemi Covid-19, Indonesia pun seharusnya mampu melaksanakan Pilkada yang akan diikuti oleh 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Namun dengan banyaknya jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada, mestinya Indonesia memiliki inovasi dalam pelaksanaan Pemilu. Selain pertimbangan kesehatan, inovasi teknologi dalam kepemiluan juga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Pemilu.

Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan dengan mencoblos secara langsung. Mencoblos pada sebuah surat suara dan lalu dimasukkan ke dalam kotak. Selanjutnya, pihak penyelenggara akan menghitung hasil coblosan warga yang memiliki hak suara tersebut. Meskipun teknologi kian hari kian berkembang, teknik pemilihan tidak mengikuti perkembangan tersebut. Setidaknya, hal itulah yang terjadi di Indonesia.

Di luar praktik Pemilu yang umum, Indonesia bisa saja meniru gaya Pemilu di Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan mesin pemilihan elektronik pada ajang demokrasi saat Pemilihan Presiden beberapa waktu lalu. Alasan utama digunakannya teknologi dalam proses demokrasi di Amerika Serikat adalah kemudahan dan waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat. Hasil pemilihan akan sesegera mungkin diketahui dan diumumkan.

Secara umum, Amerika Serikat mengenal tiga teknik dalam proses pemilihan atau penggunaan hak suara. Pertama, menggunakan hand-counted paper ballout. Cara ini mirip dengan yang ada di Indonesia. Pemilih tinggal menandai siapa calon yang ia kehendaki untuk dipilih di dalam surat atau kertas suara. Selanjutnya, pihak penyelenggara akan menghitung pilihan tersebut secara manual. Pilihan teknik ini mulai ditinggalkan oleh banyak negara bagian di Amerika Serikat.

Kedua, paper ballout with optical scan. Ini merupakan perbaikan versi pertama. Namun, saat penghitungan surat suara, penyelenggara menggunakan mesin pemindai. Data pindaian akan dimasukkan ke dalam sistem dan selanjutnya data tersebut akan dihitung. Versi ini menyingkat lebih banyak waktu daripada versi pertama.

Ketiga, Direct Recording Electronic (DRE). Pemilih tinggal memilih pilihannya dalam layar sentuh atau tombol tertentu. Semua proses menggunakan mesin. Dalam sistem ini, pemilih tidak memiliki opsi untuk memverifikasi pilihannya selepas memilih. Kelemahan tersebut, akhirnya diperbarui. Mesin baru dari teknik tersebut, menggunakan semacam struk pasca-memilih untuk memberitahu si pemilih, kepada siapa tadi ia menggunakan hak suaranya

E-Voting, Mungkinkah?

Dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 85 disebutkan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara, atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.

Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud itu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan dan mudah. Ini berarti pemilihan suara dengan menggunakan e-voting atau dengan cara elektrorik dapat di terapkan untuk pemilihan kepala daerah.

Di tengah pandemi Covid-19, Pemilu e-voting sangat memungkinkan. Ini mengacu pada undang-undang Pilkada, terkait pelaksanaan pemberian suara secara elektronik atau e-voting. Kesiapan Pemilu e-voting tergantung dari kesiapan Pemerintah Daerah, khususnya infrastruktur dan kesiapan masyarakatnya, terutama masyarakat disabilitas.

Infrastruktur yang dimaksud tentunya adalah perangkat atau alat untuk pemberian suara secara elektronik. Mampukah Pemda menyiapkan perangkat tersebut untuk penyelenggaraan Pilkada? Bagaimana dengan SDM yang menjalankan perangkat tersebut? Selain juga penyedia perangkat yang dibutuhkan aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pelaksanaan e-voting secara SDM dan anggaran akan terjadi efisiensi yang cukup besar. Petugas TPS tidak perlu banyak-banyak, dan dalam satu TPS bisa melayani pemilih hingga seribu orang. Begitu pun dengan logistik, seperti surat suara, kotak suara, formulir-formulir yang jumlahnya cukup banyak, hingga distribusi dan lainnya, tidak lagi diperlukan. Otomotis akan menekan biaya atau anggaran pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu tersebut. Ini menjadi alternatif supaya Pemilu tetap berjalan dan terhindar dari penyebaran Covid-19.