Halaran, Jejak Wilayah Watak Era Mataram Kuno di Klaten

Candi Plaosan, peninggalan era Kerajaan Medang atau Mataram Kuno. PEMKAB KLATEN

Selama kurun waktu 78 tahun (850 M-928 M), nama Halaran bisa dianggap eksis sebagai wilayah watak pada masa kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah. Selama kurun waktu tersebut setidaknya pernah terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu pada masa pemerintahan Rakai Kayuwani dan pemerintahan Raja Balitung.

Terdapat 11 nama yang menjadi penguasa watak Halaran selama 78 tahun. Rata-rata nama-nama tersebut menjadi penguasa watak yang cukup singkat.

Nama Halaran muncul saat epigraf yang juga dosen sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) MM. Soekarto K. Atmodjo membuat tulisan ilmiah berjudul ‘The Pillar Inscription of Upit’ pada tahun 1975. Dalam tulisan yang memuat alih aksara dan terjemahan isi Prasasti Upit tersebut, Soekarto membuat toponimi nama desa yang menurutnya paling mendekati dan memungkinkan kesamaan dengan nama tokoh yang mengeluarkan Prasasti Upit.

Damais (1970) telah mencatat kata Halaran sebanyak 47 tempat dalam prasasti-prasasti Jawa Kuno. Dari 47 nama Halaran tersebut diidentifikasikan sebuah toponimi nama tempat yang menurut Soekarto dianggap paling sempurna, yaitu N(g)aran. Sebuah dusun yang saat Soekarto membuat karya tulis masih berada di distrik Ketandan, namun saat ini masuk ke dalam administrasi Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

Nama Halaran pertama kali disebut pada Prasasti Tulan Air I yang berangka tahun 772 S/850 M. Prasasti Tulan Air adalah prasasti tertua yang memuat daftar pejabat di bawah raja pada masa Kerajaan Mataram Kuno. Prasasti yang ditemukan di Candi Perot Temanggung itu dikeluarkan oleh Rakai Patapan Pu Manuku yang menetapkan sima (perdikan) di Tulan Air.

Nama Halaran tercantum dalam prasasti tersebut, namun saat itu belum memiliki gelar ‘Rakai’ yang merupakan gelar atau jabatan untuk daerah watak. Pada Prasasti Tulan Air I yang menjadi Halaran bernama Pu Madhawa yang turut menjadi saksi dalam upacara penetapan sima. Dari Prasasti Mantyasih dan Wanua Tenah III diketahui, Raja Mataram Kuno pada saat itu adalah Rakai Pikatan Dyah Saladu.

Halaran muncul kembali selang 13 tahun kemudian dalam Prasasti Wanua Tenah I dan Wanua Tenah II. Namun yang menjadi Halaran sudah berganti, bukan lagi Pu Madhawa melainkan Pu Wiryya. Dalam kedua prasasti yang berangka tahun 785 S/863 M, penyebutan Halaran juga tanpa gelar ‘Rakai’.

Tiga tahun setelahnya, dalam Prasasti Upit yang diteliti Soekarto, terdapat gelar Rakai di depan nama Halaran. Prasasti Upit ini bahkan dikeluarkan oleh Rakai Halaran sendiri pada tahun 788 S/866 M pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Kayuwani Dyah Lokapala.

Menariknya, pada Prasasti Upit yang dikeluarkan oleh Rakai Halaran malah tidak mencantumkan namanya sendiri, sehingga tidak diketahui, siapakah nama penguasa watak Halaran yang menetapkan sima di Upit. Selanjutnya, sima ini dipergunakan untuk pendirian bangunan suci, prasada.

Rentang waktu yang hanya tiga tahun dengan Prasasti Wanua Tenah I dan Wanua Tenah II tentunya akan menempatkan nama Pu Wiryya sebagai pemilik nama dibelakang gelar Rakai Halaran pada Prasasti Upit, meskipun saat Prasasti Wanua Tenah dibuat, Halaran belum menyandang gelarkerakaian.

Setelah menetapkan Prasasti Upit, nama Halaran tidak pernah disebut lagi, hingga 12 tahun kemudian, seorang Halaran bernama Pu Krta muncul dalam Prasasti Mulak I dengan angka tahun 800 S/878 M.

Dalam Prasasti Mulak I kembali nama Halaran tanpa penyebutan gelar kerakaian menimbulkan dugaan, sang penulis prasasti lupa menuliskan gelar ‘Rakai’ di depan kata Halaran ataukah memang pada saat itu Pu Krta bukan lagi seorang Rakai di wilayah Halaran.

Setahun kemudian, pada Prasasti Kwak I, penguasa Halaran berganti menjadi Pu Dipankara, namun penyebutan Halaran pada prasasti ini juga tanpa gelar Rakai. Barulah pada Prasasti Ra-Tawun, Pu Dipankara memakai gelar Rakai Halaran dalam prasasti yang berangka tahun 803 S/881 M.

Keanehan terjadi di tahun yang sama dengan ditemukannya nama Halaran lain pada Prasasti Pendem I. Prasasti ini juga menyebutkan gelar kerakaian secara lengkap. Pada Prasasti Pendem I yang memiliki angka tahun sama dengan Prasasti Ra-Tawun, nama Rakai Halaran bukanlah Pu Dipankara, akan tetapi bernama Pu Kbi.

Dualisme Kepemimpinan

Dengan munculnya dua nama yang berbeda sebagai pemimpin wilayah watak Halaran, apakah saat itu terjadi dualisme kepemimpinan di wilayah Halaran? Hampir tidak pernah ditemukan nama alias yang digunakan oleh seorang penguasa wilayah watak dalam prasasti-prasasti Jawa Kuno, kecuali nama Abhiseka atau gelar penobatan untuk seorang raja.

Prasasti Ra-Mwi dengan angka tahun 804 S/882 M atau setahun setelah Prasasti Ra-Tawun dan Prasasti Pendem dikeluarkan, terdapat nama Rakai Halaran Pu Dipankara yang disebut, sedang Rakai Halaran Pu Kbi tidak pernah muncul lagi termasuk pada Prasasti Pendem II yang dikeluarkan tahun 806 S/884 M.

Dengan demikian, Pu Kbi menguasai wilayah Halaran hanya sesaat, apabila dirunut dalam Prasasti Ra-Mwi yang menjadi Rakai Halaran adalah Pu Dipankara. Seperti diketahui, saat akhir pemerintahan Sri Maharaja Rakai Kayuwani, banyak mendapat gangguan, di antaranya tertulis dalam Prasasti Wuatan Tija yang berangka tahun 802 S/880 M.

Setelah berakhirnya pemerintahan Sri Maharaja Rakai Kayuwani, kerajaan Mataram Kuno mengalami banyak pergolakan. Perebutan tahta kerajaan tertulis dalam Prasasti Wanua Tenah III di mana raja-raja yang memerintah Mataram Kuno pada saat itu hanya singkat.

Bahkan selama tujuh tahun, Kerajaan Mataram Kuno tanpa pemimpin, hingga akhirnya Rakai Wungkal Humalang atau Rakai Watu Humalang mengangkat dirinya menjadi Raja Mataram Kuno.

Barulah setelah Rakai Watukura Dyah Balitung menjadi raja, nama Rakai Halaran kembali muncul dalam Prasasti Taji yang ditemukan di daerah Ponorogo Jawa Timur. Prasasti Taji yang dikeluarkan oleh Rakryan Watutihang pada masa pemerintahan Raja Balitung tahun 823 S/901 M memuat nama Rakai Halaran Pu Hawah.

Gelar Rakai juga dicantumkan pada Prasasti Panggumulan A yang memiliki angka tahun 824 S/902 M. Pada Prasasti Panggumulan A yang menjadi Rakai Halaran bernama Pu Basu. Demikian pula pada Prasasti Poh Randusari I yang berangka tahun 827 S/905 M gelar Rakai masih ditambahkan di depan nama Pu Tlodung yang menjabat Rakai Halaran pada saat itu.

Prasasti Rukam (tahun 829 S/907 M) yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Dyah Balitung menuliskan gelar Rakai Halaran di depan nama Pu Kiwing. Namun, nama Pu Kiwing ditulis juga tanpa gelar Rakai dalam Prasasti Mantyasih yang dikeluarkan di tahun sama dengan Prasasti Rukam.

Hal yang sama termuat dalam Prasasti Wanua Tenah III (tahun 830 S/908 M ) di mana Pu Kiwing yang menjadi penguasa watak Halaran ditulis tanpa gelar Rakai.

Dalam Prasasti Kasugihan yang memiliki angka tahun 829 S/907 M terdapat nama Halaran lain yang ditulis juga tanpa gelar kerakaian. Pada Prasasti Rukam dan Mantyasih yang menjadi Halaran adalah Pu Kiwing, sedangkan pada Prasasti Kasugihan yang menjadi Halaran disebutkan bernama Pu Dhanada. Dualisme kepemimpinan penguasa watak yang sama kembali terjadi di era Raja Balitung.

Pu Dhanada masih disebut dalam Prasasti Taji Gunung yang dikeluarkan oleh Raja Daksottama yang menggunakan tahun Sanjaya. Penulisan nama Pu Dhanada sebagai penguasa Halaran dalam prasasti yang dikeluarkan tahun 194 Sanjayawarsa/910 M ini tanpa gelar kerakaian.

Rakai Halaran Terakhir

Selanjutnya, nama Halaran muncul, setelah 18 tahun, dalam Prasasti Sangguran yang dikeluarkan oleh raja terakhir Mataram Jawa Tengah, Rakai Pankaja Dyah Wawa. Pejabat Halaran saat itu bernama Pu Gunottama yang ditulis pada prasasti yang berangka tahun 850 S/928 M dengan tanpa menyebut gelar.

Dengan berpindahnya pusat pemerintahan Mataram Kuno ke Jawa Timur oleh Pu Sindok, nama Halaran tidak pernah ditemukan kembali dalam prasasti-prasasti Jawa Kuno era Jawa Timur.

Dimulainya pemerintah Pu Sindok menjadi Raja Mataram Kuno di Jawa Timur menandai berakhirnya riwayat wilayah watak Halaran. Dengan demikian, diperkirakan watak Halaran berada di wilayah Jawa Tengah.

Dari 19 prasasti yang memuat nama Halaran, hanya satu prasasti yang ditemukan di wilayah Jawa Timur, yaitu Prasasti Taji yang ditemukan di Ponorogo.

Prasasti Upit I Koleksi BPCB Jawa Tengah No. Inv. 1369. HARRY WAHYUDHI

Prasasti Upit bagi penguasa Halaran bisa dianggap yang terpenting. Prasasti tersebut menjadi satu-satunya prasasti yang dikeluarkan oleh Rakai Halaran, meskipun dalam prasasti ini tidak mencantumkan nama identitas, di belakang gelar yang disandangnya.

Berkaca dari tulisan MM. Soekarto K. Atmodjo yang mengupas Prasasti Upit bisa diperkirakan kemiripan nama Halaran dengan toponimi Dusun Ngaran, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Apalagi jarak dengan lokasi penemuan dua buah Prasasti Upit hanya 6 kilometer dan sesuai dengan dugaan Soekarto.

Di Dusun Ngaran hingga kini bisa ditemukan bukti-bukti peninggalan era Mataram Kuno berupa batu-batu bertakik dari bahan andesit yang diperkirakan bagian dari kaki sebuah bangunan masa klasik (candi).

Dari kesaksian pemilik lahan yang tanahnya terdapat benda-benda arkeologis itu, diperoleh keterangan, orang tuanya dahulu pernah menemukan beberapa batu mulia dan arca yang disebutnya ‘batara guru’. Benda-benda arkeologis didapatkan orang tuanya saat menggali tanah untuk pembuatan sumur dan ditemukan pada kedalaman 6 meter.

Namun, benda-benda tersebut sudah raib. Menurut pengakuannya, dibawa oleh orang dari Dinas Purbakala pada saat itu.

Tentunya perkiraan tempat yang menjadi daerah lungguh Halaran masih harus dilakukan studi lebih lanjut, mengingat tidak jauh dari Dusun Ngaran ini berjarak sekitar 2 kilometer sebelah barat laut juga ditemukan jejak peninggalan era Mataram Kuno berupa 5 buah yoni dan sebuah batu ambang pintu candi (dorpel) dalam satu dusun. Selain itu, fragmen batu bata kuno berukuran besar juga banyak ditemukan di dusun yang bernama Candirejo.