Pusat Studi Halal UMS Siap Dampingi UMKM Dapatkan Sertifikat Halal

Seminar Nasional dan Call For Papers ‘Safety & Halal – 2019’ UMS di Gedung Induk Siti Walidah, Rabu (30/10/2019). (Foto: Humas UMS)

Sukoharjo – Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengadakan Seminar Nasional dan Call For Papers ‘Safety & Halal – 2019’ pada Rabu (30/10/2019). Seminar yang mengangkat tema ‘Inovasi Industri Halal untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia’ tersebut bertempat di Ruang Seminar Gedung Induk Siti Walidah UMS.

Peni Prayudha, M. Biotech., Ph.D., Apt. sebagai ketua panitia mengatakan peserta seminar diikuti oleh sebanyak kurang lebih 200 peserta. Datang dari berbagai kampus, dan peserta terjauh datang dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Seminar tersebut mendatangkan tiga narasumber dengan sesi seminar pertama oleh dua narasumber yakni Prof. Dr. Ir. Sukoso Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH), dengan materi ‘Arah kebijakan BPJPH untuk mewujudkan Indonesia sebagaj Pusat Halal Dunia’. Panelis kedua adalah Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen, MS. Mec. Ph.D. selaku Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thayiban (LPH-KHT) membawakan materi ‘Peran Muhammadiyah dan PTM dalam implementasi sistem jaminan halal sesuai UU No. 33 tahun 2014’. Dilanjutkan sesi seminar kedua diisi oleh Prof. Ani Idris yang merupakan Kepala Departemen Bioprocess Engginering di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dengan materi ‘Tantangan dan Inovasi Riset Kosmetik Halal’.

Pusat Studi Halal UMS pada kegiatan tersebut menyisipkan kegiatan sosialisasi pada UMKM terkait bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal untuk produk-produknya Peni menambahkan Pusat Studi Halal (PSH) UMS bersama konsorsium halal Jawa Tengah bertekad mewujudkan inovasi industri halal menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia. “Selain sosialisasi, kita siap memenggandeng dan melakukan pendampingan halal bagi UMKM,” kata Peni yang juga Ketua PSH UMS, dikutip dari laman resmi Universitas Muhammadiyah Surakarta. PSH UMS juga siap menjadi layanan halal centre, dan sudah tersedia laborat dan SDM yang memenuhi.

Potensi Pasar Halal

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Artinya, setelah UU ini efektif berlaku maka semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jenis produk yang dimaksud adalah terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadiran UU JPH ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim dalam konteks perlindungan konsumen. Masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dan jaminan halal atas produk yang beredar di tengah-tengah mereka.

Populasi Muslim dunia yang tersebar di berbagai negara merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan. Jumlah populasi Muslim diperkirakan mencapai 1,6 miliar dari total populasi dunia. Laporan Thomson Reutors tahun 2013 melaporkan bahwa jumlah konsumsi makanan penduduk Muslim dunia mencapai sekitar USD 1.088 miliar pada tahun 2012, atau sekitar 16,6 persen dari keseluruhan konsumsi global. Konsumsi Muslim global ini diperkirakan tumbuh menjadi USD 1.626 miliar pada tahun 2018 atau sekitar 17,4 persen dari total konsumsi dunia. Dari segi volume tersebut, Indonesia menempati posisi negara Muslim terbesar dengan jumlah USD 197 miliar. Urutan terbesar selanjutnya adalah Turkey (USD 100 miliar), Pakistan (USD 93 miliar) dan Mesir (USD 88 miliar).

Fenomena pergeseran preferensi konsumen dalam keputusan konsumsi suatu produk dengan lebih mempertimbangkan aspek etika, sosial dan lingkungan. Hal ini berdampak pada demand terhadap jenis produk tersebut akan semakin diminati di masa-masa mendatang. Rama (2014) dalam Potensi Pasar Produk Halal Dunia berpendapat bahwa potensi pasar Muslim global atas kebutuhan produk halal dan lahirnya UU JPH menjadi tantangan bagi pelaku usaha dalam negeri untuk menjadi supplier produk halal penduduk Muslim pada khususnya dan masyarakat global pada umumnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan lahir merek produk halal dari berbagai segmen buatan Indonesia yang diakui secara global. Di saat bersamaan, lembaga-lembaga sertifikasi halal nasional (BPJPH, LPH dan MUI) dapat menjadi lembaga otoritas halal yang diakui pada level global di masa mendatang. Sehingga Indonesia suatu masa nanti tidak hanya dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia tetapi juga sebagai pusat pengembangan produk halal dunia.