PT Pertamina Komitmen Wujudkan Masyarakat Inklusi

Boyolali – Wujudkan masyarakat inklusi, PT. Pertamina‎ memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menjadi karyawan BUMN di bidang energi tersebut. Di sela kegiatan Pertamina Energi Negeri (PEN) 4 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Boyolali, Senin (18/11/2019), General Manager Marketing Pertamina MOR IV, Iin Febrian mengungkap bahwa rekrutmen untuk penyandang disabilitas telah dimulai sejak tahun ini dan masih dalam proses yang diharapkan dapat berkesinambungan.

Sebagai wujud komitmen PT Pertamina, pihaknya memastikan komitmen yang kuat dalam mewujudkan masyarakat inklusif atau masyarakat yang ramah dan terbuka kepada siapapun tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat oleh pemerintah, termasuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan energi terbesar di Indonesia tersebut. “Penyandang disabilitas dapat berkiprah dan mengabdi kepada negara dan masyarakat, salah satunya melalui PT. Pertamina,” tegasnya, dikutip dari laman resmi Pemkab Boyolali.

Kegiatan PEN masih menurut Iin, merupakan kegiatan kunjungan karyawan PT. Pertamina ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengajaran dan motivasi yang dilakukan serentak di 50 titik di Indonesia. SLB Negeri Boyolali menjadi salah satu sekolah khusus pertama di luar sekolah umum yang menjadi lokasi PEN, mengingat siswa berkebutuhan khusus tersebut juga merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Bagaimanapun siswa SLB tetap membutuhkan dukungan dan sokongan agar bisa berkembang menjadi pribadi yang unggul.

Menerima Masyarakat Inklusif

Keadilan dan pelayanan berkesinambungan untuk memberikan perlindungan dan hak bagi penyandang disabilitas dalam ranah kebijakan, secara eksplisit telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang tersebut, semua keperluan Penyandang Disabilitas mulai dari pelayanan, pemenuhan dan hak penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas tidak hanya pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas dan kesejahteraan sosial, tetapi seluruh hak yang menyangkut hajat hidup manusia secara universal telah diakomodir.

Undang-Undang tersebut mengakomodir juga hak penyandang disabilitas perempuan terkait dengan hak-hak kewanitaan mereka (Kesehatan Reproduksi menerima atau menolak penggunaan alat Kontrasepsi) termasuk hak untuk anak penyandang disabilitas.Terkait dengan disabilitas masyarakat inklusif diharapkan tidak saja mampu melihat kekurangan, tetapi juga melihat potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Mewujudkan masyarakat inklusif dalah sebuah upaya yang sangat baik dalam memberdayakan dan mensejahterakan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas telah mengalami kesulitan baik dari segi penyediaan infrastruktur maupun sikap masyarakat.

Tatanan masyarakat inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Bentuk perbedaan dan keberagaman di antaranya adalah keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk juga di dalamya adalah keberbedaan kemampuan fisik/mental yang selanjutnya kita sebut juga dengan disabilitas. Intinya kita berada dalam lingkungan yang inklusif dan harus mempunyai “sikap” yang inklusif, karena lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Kelompok masyarakat yang terpresentasikan dalam sebuah masyarakat inklusif adalah masyarakat disabilitas, penyandang disabilitas sebagai masyarakat inklusif mempunyai perbedaan dari segi fisik dan kemampuan berfikir karena ada kekurangan atau tidak sempurna, bagaimana kita menyikapi terhadap perbedaan tersebut. Karena secara empiris di lapangan masih ada hak-hak yang belum terakomodir secara baik dan juga perlindungan sosial yang belum optimal dan maksimal yang mereka terima (Dinsos, 2017).