Pemkab Karanganyar Prioritas Perbaiki Dusun dengan Predikat Kawasan Paling Kumuh

Edhy Sriyatno Kepala DPU PR Karanganyar meresmikan dusun Jetis, Jati, Jaten sebagai Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Jum’at (08/11/19). (Foto: Diskominfo Karanganyar)

Jaten – Seakan membayar kontan predikat kawasan paling kumuh oleh SK Bupati Karanganyar tahun 2015, Dusun Jetis, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Karanganyar, kini secara resmi menjadi kawasan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Peresmian tersebut dilakukan oleh perwakilan Bupati Karanganyar, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Edhy Sriyatno, Jum’at (08/11/19).

Tidak ada lagi sudut kotor, bau, termasuk serakan sampah yang menganggu pemandangan yang menjadi gambaran mafhum lingkungan Jetis Jati waktu itu. Berkat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 Milliar, upaya ini berhasil mengubah lingkungan Jetis Jati  untuk lebih baik dan menjadi kawasan yang layak huni bagi warganya. “Dana bantuan dari pemerintah kami gunakan untuk membangun TPS dan saluran air di beberapa titik kawasan dusun Jetis,” jelas ketua panitia, dilansir situs resmi Pemkab Karanganyar.

Bekerja sama dengan pemerintah desa, Pemkab memberi ultimatum kepada warga untuk wajib membuang sampah di TPS. Terdapat pula pembagian pekerja yang menjaga di TPS, juga yang bertugas mengambil sampah dari rumah ke rumah. Tak hanya itu, ketua BKM Jati Mandiri menyebut bahwa para pekerja diberi upah yang sangat layak, bahkan lebih di atas UMK di Karanganyar sendiri.

Kepala Desa Jati berharap agar warga dusun Jetis bisa menjaga dusunnya yang sudah diresmikan menjadi KOTAKU tersebut, agar tidak sia sia atau bahkan kembali menjadi kumuh kembali. Ia tidak ingin dana yang telah dikucurkan oleh Pemkab menjadi mubadzir karena warga tidak mau menjaga kebersihan di daerah tempat tinggalnya. “Lingkungan yang sudah bersih ini harus dijaga dengan baik,” tegasnya.

Gerakan 100-0-100

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Upaya lain yang dilakukan yakni dengan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Dirjen Cipta Karya melansir bahwa sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan. Tujuan umum program tersebut adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Add Comment