Peduli Difabel, RSJD Surakarta Ikuti FGD Pelayanan Kesehatan

Focus Group Discussion (FGD) dengan topik pelayanan kesehatan bagi difabel di Hotel Loji Surakarta, Jum’at (01/11/2019). (Foto: Humas RSJD Surakarta)

Jebres – Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr Arif Zainudin Surakarta turut serta dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik pelayanan kesehatan bagi difabel di Surakarta. Diwakili oleh dr. Maria Rini, Sp.KJ dan Sri Mulyani S.KM, RSJD Surakarta mengikuti kegiatan FGD di Hotel Loji Surakarta, Jum’at (01/11/2019).

Peserta FGD tersebut melibatkan banyak pihak yang berasal dari banyak kalangan. Mulai dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, RSJD Surakarta, juga berbagai komunitas dan elemen masyarakat. Misalnya saja, FGD diikuti pula oleh Komunitas Peduli Skizofrenia (KPSI) simpul Solo Raya dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Surakarta, yang bergantian memaparkan tentang pelaksanan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan pada difabel.

Dikutip dari laman resmi RSJD Surakarta, FGD tersebut diprakarsai oleh Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Pusat. Hasil FGD adalah adanya persamaan persepsi tentang kebutuhan akses difabel dalam pelayanan kesehatan dan mendorong partisipasi aktif dari difabel dan komunitas untuk advokasi pada pemangku kepentingan. Terkait hal tersebut, RSJD Surakarta terbuka untuk masukan dalam meningkatkan pelayanan.

Punya Hak yang Sama

Data World Health Organization (2011) menunjukkan jumlah difabel adalah sekitar 15% dari seluruh penduduk dunia, yang 2–4% di antaranya mengalami permasalahan fisik yang signifikan. Data Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa prevalensi nasional disabilitas (usia > 15 tahun) adalah 11,0%, dengan masalah yang menonjol adalah sulit berjalan jarak jauh (6,8%), sulit berdiri lama (5,8%), dan sulit mengerjakan kegiatan rumah tangga (4,6%). Data jumlah difabel tersebut tampaknya belum sepadan dengan perhatian yang seharusnya diberikan pada mereka (Paramita, 2015).

Difabel (penyandang disabilitas) menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental, dan (c) penyandang cacat fisik dan mental. Declaration of The Rights of Disabled Persons (1975) menyebutkan bahwa seorang difabel adalah seseorang yang tidak dapat menjamin keseluruhan atau sebagian kebutuhan dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan manusia pada normalnya dan/atau kehidupan sosialnya sebagai akibat dari kekurangan fisik dan atau kemampuan mentalnya. Difabel bukan hanya merupakan orang-orang penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan di tengah-tengah hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental.

Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa difabel merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap difabel berhak memperoleh: (a) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan , pendidikan, dan kemampuannya; (c) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; (d) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (e) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (f) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi difabel anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kebutuhan difabel akan pelayanan kesehatan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dapat dilihat dari tiga faktor (Kurniawan dkk, 2013). 1. Fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Difabel dengan keterbatasan fisiknya membutuhkan fasilitas tambahan untuk menunjang pelayanan kesehatan. Fasilitas tersebut antara lain adalah tenaga medis atau nonmedis yang dapat berkomunikasi dengan difabel sehingga memudahkan proses anamnesa dan pembuatan diagnosa, dan fasilitas pendukung yang lain. 2. Organisasi sosial atau yayasan pendamping dan pendidikan inklusif, dibutuhkan oleh difabel dalam proses pencarian pelayanan kesehatan melalui proses pendampingan. 3. Keluarga. Peran keluarga difabel tidak hanya dalam tahap pencarian pelayanan kesehatan, namun juga pendampingan selama proses pengobatan, pengambil keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan pengobatan, dan sebagai mediator antara difabel dengan tenaga medis.

Menjadi difabel di tengah masyarakat yang menganut paham ‘normalisme’, di mana semua sarana umum yang ada didesain khusus untuk ‘orang normal’ tanpa adanya fasilitas bagi difabel adalah sangat sulit. Dipandang kasihan atau tidak dianggap dalam bermasyarakat adalah sesuatu yang acap kali dapat ditemukan pada lingkungan difabel. Bahkan pusat rehabilitasi sekalipun diciptakan untuk menjadikan mereka ‘berbeda’ dengan orang lain. Terlebih dengan sebutan ‘rehabilitasi’ difabel disetarakan dengan para pecandu narkotika dan obat obatan terlarang seolah mengalami kecacatan adalah sebuah penyakit yang harus segera diobati. Akan tetapi benarkah menjadi difabel adalah setara dengan digerogoti penyakit? Seseorang yang memang diciptakan dengan satu ‘perbedaan’ oleh Sang Pencipta mungkin tidaklah membutuhkan rehabilitasi, melainkan lebih membutuhkan persamaan derajat dan pengakuan dari lingkungannya.