Warganet Bisa Akses Anggaran Dinas PUPR Klaten

Bimbingan Teknis Admin Sosial Media OPD se-Kabupaten Klaten oleh Diskominfo Klaten di Pendopo Water Gong Polanharjo Selasa (29/10/2019). (Foto: Humas Klaten)

Keterbukaan informasi publik membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Klaten mengizinkan warganet untuk mengakses anggaran dinas PUPR. Dalam cuitannya, admin twitter dinas PUPR yang sering menggunakan sebutan #sobatbersinar untuk pengikutnya itu juga mengajak warganet untuk melongok program kegiatan DPUPR di momen akhir pekan.

“Twitter DPUPR Klaten sangat aktif. Selain akrab menyapa warganet, admin juga menampilkan penanganan di lapangan. Seperti kegiatan perbaikan jalan, penanganan lampu jalan, pembangunan gedung kantor, dan lainnya. Sementara ini respon masyarakat sangat bagus,” Ungkap Lita Sugiarto, pengelola dan admin media sosial Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPUPR, dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Klaten.

Saat menerima kunjungan Tim Visitasi Komisi Informasi Pusat Jawa Tengah yang dipimpin Zainal Abidin Petir di Ruang Kerja Kepala Dinas PUPR Klaten Selasa, (29/10/19), Lita juga menambahkan bahwa banyak pengaduan masyarakat disampaikan di medsos seperti Info Cegatan Klaten (ICK) dan Info Seputar Klaten (ISK) yang banyak dijadikan rujukan karena memiliki followers (pengikut) banyak. Tidak ketinggalan, tim admin Dinas PUPR juga menangani aduan yang masuk di medsos melalui kanal pengaduan Matur Ibu yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika Klaten.

Zainal Abidin Petir menjelaskan Keterbukaan Informasi Publik dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. “Transparansi, akuntabilitas, dan terbentuknya pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi tujuan dari undang-undang KIP. Boleh saja DPRD “menitipkan anggaran” karena ada fungsi budgeting. Tapi harus sesuai nomenklatur dan sasaran yang jelas. Kalau tidak sesuai maka OPD bisa menolak. Untuk Dinas PUPR Klaten setelah diverifikasi memperoleh skor 81 dari nilai awal 62 dari jawaban Self Assesment Questionnare (SAQ). Jadi nanti Dinas PUPR akan diundang untuk uji publik di Semarang,” kata komisioner KIP Jateng yang akrab disapa Bang Petir tersebut.

Dibekali Jurnalistik Dasar

Era teknologi membuat seluruh elemen masyarakat mau tidak mau dapat menyesuaikan diri. Lebih-lebih bagi para admin Operasi Perangkat Daerah (OPD). Situasi ini agaknya disadari pemerintah Kabupaten Klaten, terbukti dari dibekalinya para admin OPD Klaten dengan ilmu jurnalistik dan tulis menulis yang mumpuni. Pembekalan tersebut berupa Bimbingan Teknis Admin Sosial Media OPD se-Kabupaten Klaten yang digelar Diskominfo Klaten di Pendopo Water Gong Polanharjo, Selasa (29/10/2019).

“Menulis berita harus faktual, jelas, padat dan akurat. Judul yang menarik dan singkat serta lead yang menarik bisa membuat pembaca semakin tertarik untuk membacanya. Setelah itu baru hal-hal yang lain dimasukkan ke dalam body berita dan penutup. Segmentasi yang tepat menulis itu untuk siapa, melalui apa, dan bagaimana caranya menyampaikan itu penting. Bahasa dalam menulis berita mudah dipahami, jelas, singkat, dan padat.Selain itu menulis berita bagi OPD itu sangat penting karena bisa menjadi alat publikasi di era saat ini,” ungkap Ully Fitriarti Manik dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

Hany admin Media Sosial Diskominfo Provinsi Jawa Tengah turut hadir dalam acara tersebut untuk memberikan paparan bagaimana cara bermedia sosial yang baik. Hany memberikan bagaimana tips saat yang tepat untuk mengupload di media sosial di jam-jam tertentu, baik mengupload di Instagram, Twitter, dan Facebook. Menjadi seorang admin medsos juga harus aktif dan membalas ketika ada respon dari masyarakat. Penggunaan hastag juga perlu diperhatikan ketika ada event besar di kabupaten, supaya bisa menjadi tranding topic. Harapannya Bimbingan Teknis Admin Sosial Media OPD se-Kabupaten Klaten ini mampu memberikan bekal kepada admin medsos dalam hal menulis berita dan bermedia sosial sehingga Admin medsos OPD mampu mengelola media sosial OPD dengan baik dan medsos yang ada di OPD-OPD bisa selalu aktif dan masyarakat bisa menerima informasi yang faktual.