Rektor UMS Prakarsai Universitas Cyber Muhammadiyah Berbasis Online

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nasir di acara Jateng Bermunajat, Sabtu (26/10/2019). (Foto: Humas UMS)

Semarang – Muhammadiyah akan mendirikan Universitas Cyber Muhammadiyah (UCM). Soft launching pendirian UCM tersebut dilaksanakan pada saat acara Jateng Bermunajat yang digelar di Lapangan Simpanglima, Semarang, Sabtu (26/10/2019) malam. Pendirian UCM ini diprakarsai oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Sofyan Anif M.Si dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Prof. Dr. Bambang Setiaji serta didukung Universitas Muhammadiyah Malaysia dan perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya.

Dr. Muhammad Dai selaku Wakil Rektor I UMS menjelaskan bahwa didirikannya UCM adalah sebagai perwujudan implementasi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan, sekaligus sebagai proses pendidikan berbasis online yang unggul dan mengglobal. Misi utama dari Universitas Cyber Muhammadiyah sendiri adalah: (a) Melaksanakan pendidikan modern sebagai bagian dari dakwah Muhammadiyah pada level nasional dan internasional, (b) Menyediakan layanan pendidikan berbasis online kepada masyarakat.

Dikutip dari laman resmi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Da’i menambahkan bahwa tujuan utama dari Universitas Cyber Muhammadiyah adalah: (1) Mewujudkan dakwah Muhammadiyah yang modern dan berkemajuan (2) Terlaksananya proses pendidikan tinggi dengan layanan pendidikan jarak jauh berbasis online masyarakat pada level nasional dan internasional.(3) Memberikan layanan pembelajaran campuran (blended learning), kepada perguruan tinggi lain. “Universitas Cyber Muhammadiyah pada tahap awal,” kata Da’i, “didirikan untuk melayanan pendidikan pada bidang ekonomi, komunikasi dan informatika dan melayani blended learning untuk PTM-PTM di Indonesia,”

Tanggung Jawab Semua Elemen

Dalam siaran pers No: 12/SP/HM/BKKP/2019 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Untuk meningkatkan akses putra-putri Indonesia ke perguruan tinggi, Pemerintah menganggarkan 5,7 Triliun Rupiah pada tahun 2019. Namun demikian, Menristekdikti mengatakan agar Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi dapat mencapai 98 persen, dibutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif semua elemen masyarakat, seperti keterlibatan perusahaan memberikan beasiswa.

Selain beasiswa, Menristekdikti juga menekankan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau ‘distant learning’ yang dilakukan dalam jaringan atau secara online dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa untuk berkuliah. “Apalagi geografi kita yang kepulauan. Menjadi sangat penting dengan teknologi informasi, kita bangun dengan baik agar distant learning, open online learning dan e-learning bisa berjalan dengan baik,” ungkap Menteri Nasir.

Dijelaskan Muhammad Dai, pada 2017, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia berada pada angka 30%, sedangkan pada tahun ini meningkat jadi 32,5%. Kemenristekdikti menargetkan APK pendidikan tinggi menyentuh 35% pada 2019. APK pendidikan tinggi Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang mencapai di atas 90%. Hal ini berkontribusi pula secara langsung terhadap peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia, yang pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,39. Masih pada peringkat 100an. Angka ini meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun 2017.

Hal ini dari aspek pendidikan menunjukkan, Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,17 tahun (kelas IX), lebih lama 0,07 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mencapai angka 90 persen, apabila asumsi pertumbuhan stabil maka diperlukan waktu 22 tahun. Dengan target visi besar Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045 maka perlu akselerasi untuk meningkatkan APK.