Pemkab Boyolali ajak Kades Kelola Sampah dengan Bijak

Foto: Diskominfo Boyolali

Mojosongo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menggelar acara sosialisasi pengelolaan sampah tingkat desa di Pendopo Gede Boyolali, Rabu (9/10/2019). Sosialisasi yang diikuti sebanyak 295 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Boyolali ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengelola sampah dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Masruri menegaskan mengenai bahaya membuang sampah sembarangan. Limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai, misalnya, akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di sekitar. Apalagi sampah dengan bahan dasar plastik, yang sifatnya tidak mudah terurai, tentu saja akan menimbulkan dampak buruk jika tidak dikelola dengan baik.

Masruri kemudian mengimbau peserta yang hadir agar tidak membuang sampah sembarangan. Sampah rumah tangga, lanjutnya, lebih baik dikelola dengan berbagai kreasi dan inovasi, sehingga bisa mendulang nilai jual tinggi. “Sebenarnya sampah itu bernilai dan sudah ada yang menerapkannya dengan cara memilih dan kemudian mendaur ulang, sehingga menjadi nilai berharga bagi masyarakat,” terangnya melalui laman resmi Pemkab Boyolali.

Sekda berharap kepada para Kades di Kabupaten Boyolali untuk bisa membuat inovasi dalam pengelolaan sampah tingkat desa supaya lingkungan terbebas dari limbah dan penyakit, serta masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan tersebut. “Dengan menjaga lingkungan dari sampah masyarakat akan terbebas dari permasalahan yang tidak diinginkan dan sekaligus menjadikan Kabupaten Boyolali semakin indah dan bersih,” tuturnya.

Dana Desa untuk Kelola Sampah

Sampah tidak hanya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mematikan sektor pariwisata serta merusak ekosistem di suatu daerah. Untuk itu, perlu pengelolaan tepat untuk permasalahan ini. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, dana desa selain digunakan untuk empat program prioritas, juga bisa digunakan untuk pengelolaan sampah.

“Saya berharap pemerintah daerah bisa menggunakan dana desa untuk penanggulangan sampah. Dibikin penahan sampah agar sampah anorganik tidak merusak ekosistem,” ujar Eko.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak membutuhkan dana besar, justru bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sampah organik dijadikan pupuk kompos, sementara sampah anorganik didaur ulang. Ia memberikan contoh sejumlah desa di Jambi, yang berhasil dalam melakukan pengelolaan sampah dan menghasilkan pendapatan Rp 300 juta dalam sebulan.

“Desa itu mendapatkan dana desa Rp 800 juta, namun bisa bayar pajak Rp 1 miliar karena pendapatan mereka Rp 4 miliar dalam setahun,” sebutnya.

Paradigma Baru

Edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat timbulan sampah sangat diperlukan untuk membentuk kesadaran. Faktor penyebab kepedulian lingkungan didasari cara berpikir dan perilaku manusia. Partisipasi aktif warga masyarakat menjadi hal yang penting untuk diidentifikasikan dalam aksi pengelolaan sampah.

Asteria dan Heruman (2016) menyebutkan, perubahan paradigma masyarakat mengenai sampah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kesadaran dan keterampilan warga untuk pengelolaan sampah dengan penerapan prinsip reduce, reuse, recycle, dan replant (4R) penting dalam penyelesaian masalah sampah melalui pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah berbasiskan paritisipasi warga merupakan modal sosial dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau komunitas nyatanya menuai sukses. Hal ini dibuktikan oleh Froilan Grate, relawan lingkungan asal Filipina, yang berhasil mengubah paradigma tentang sampah. Pada 18 tahun lalu, Froilan memulai kisahnya ini dengan fokus mengembangkan pengolahan sampah berbasis komunitas di berbagai level pemerintahan.

Konsep tersebut berprinsip pada pemilahan sampah diawali dari rumah tangga. Langkah itu sejalan dengan peraturan di Filipina yang mengharuskan setingkat kelurahan memiliki setidaknya satu fasilitas pemulihan material, seperti bangunan yang difungsikan untuk pengelolaan. Sehingga, efektif membagi sampah yang dapat didaur ulang berkelanjutan.

Kemudian, tugas pemerintah kota hanya bertanggung jawab atas pengangkutan sampah yang benar-benar residu, tak bisa lagi didaur ulang. Saat ini, ratusan kelurahan menerapkan pola tersebut yang terbukti menekan secara signifikan volume sampah yang diangkut ke pembuangan akhir.

“Kami telah mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA dari 90 ton per hari menjadi 66 ton per hari. Lalu menaikkan tingkat daur ulang dari 5 ton per haro menjadi 129 ton per hari,” terang Froilan dalam sebuah diskusi tentang pengelolaan sampah di Bandung Juli lalu.

Menurut pendiri Mother Earth Foundation ini bahwa solusi yang dimulai di masyarakat bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang kolaboratif, karena pengelolaan sampah berkaitan erat dengan budaya dan pendidikan. “Filipina dan Indonesia banyak kemiripan. Sangat mungkin pola pemilihan sampah ini diterapkan di sini, hanya saja perlu penyesuaian,” kata Froilan.