Menuju Smart City, Pemkab Sragen Bakal Luncurkan Tiga Aplikasi Unggulan

Bimtek Tahap IV yang diselenggarakan oleh Diskominfo Sragen mengenai gerakan menuju 100 smart city. (Foto: Humas Sragen)

Sragen – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sragen menggelar bimbingan teknis (bimtek) mengenai gerakan menuju 100 smart city. Dalam bimtek yang berlangsung di Aula Sukowati pada Senin (7/10/2019) tersebut, diadakan penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Sragen menjadi salah satu dari 100 smart city di Indonesia.

Kegiatan yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sragen ini menghasilkan tiga quick win (program unggulan) smart city yang dapat dilaksanakan pada tahun 2019. Pertama, TERMANIS (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Online), yaitu sebuah sistem informasi untuk pengadministrasian dan monitoring Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) secara online. Selain mempercepat pengadministrasian SPPD, aplikasi TERMANIS juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi dalam pembuatan SPPD. Hasil print out SPPD dari aplikasi ini tidak dapat dipalsu kareja dilengkapi dengan QR Code yang memuat data-data SPPD.

Kedua, SRAGEN PINTAR, yaitu sebuah aplikasi berbasis android yang memuat berbagai informasi seperti perizinan, pelayanan kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kuliner, pariwisata, fasilitas umum, dan lowongan pekerjaan. Sistem ini mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan maupun informasi tentang Sragen hanya dalam satu aplikasi.

Ketiga, SIGAP TUNA SOSIAL, merupakan sebuah sistem penanganan masalah tuna sosial dengan cepat dan efektif yang dilaksanakan oleh Tim Gerak Cepat Dinas Sosial Sragen dengan memanfaatkan teknologi biometrik yang terintegrasi dengan data Sistem Indormasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK). Sistem ini mampu memangkas identifikasi tuna sosial yang awalnya butuh waktu 4-5 hari untuk mendapatkan seluruh data diri, kini cukup dengan waktu 5 menit, identitas tuna sosial langsung dapat diketahui. Sehingga mempermudah proses pengembalian tuna sosial tersebut kepada pihak keluarga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto mengatakan, Sragen harus menjadi smart city, bukan hanya kotanya yang smart, tapi warganya juga harus smart. “Birokrasi juga harus smart,” tegas Sekda, dikutip dari laman resmi Pemkab Sragen.

Dijelaskan Sekda, untuk mendukung program tersebut, pada tahun 2020 akan diadakan lomba desa smart terbaik bagi desa/keluragan yang ada di Kabupaten Sragen. Total hadiah dalam lomba ini yaitu Rp 4 miliar untuk pemenang pertama, kedua, dan ketiga, yang akan diperebutkan oleh 196 desa dan 12 kelurahan. “Ke depannya, pembangunan ini benar-benar bisa tercapai dengan baik. Smart birokrasi jalan, smart village jalan,” imbuhnya.

Infrastruktur Jadi Syarat

Salah satu konsep pembangunan smart city di Indonesia harus diawali dengan pembangunan insfrastruktur memadai. Sebab, adanya insfrastruktur tersebut akan menjadi kebutuhan masyarakat sekitar. “Jangan smart hanya di satu sisi. Kalau kota smart kita harus action menuntut infrastruktur pada level yang bisa membuat masyarakat siap untuk ikuti smart city,” terang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia Agustus lalu.

Menteri Bambang mengatakan, meski pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta sudah tumbuh pesat, namun belum bisa dikatakan sebagai smart city. Ini dikarenakan dalam pembangunannya belum menyesuaikan dengan kondisi karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

“Saat meninjau di Jakarta Utara tengah malam, ternyata di suatu kampong itu fasilitas di MCK sanitasinya fasilitas bersama. Akibatnya orang tua yang umurnya di atas 70, urgensi ke belakang lebih banyak. Bayangkan orang tua harus bangun dan antri hanya untuk gunakan sanitasi. Itu ironis,” katanya.

Oleh karena itu, sebelum menuju smart city, ia menekankan agar seluruh kota di Indonesia mampu memenuhi pelayanan dasarnya seperti rumah dan sanitasi. Apabila kebutuhan tersebut terpenuhi, baru berbicara mengenai teknologi. “Pengembangan smart city di Indonesia jangan bicara teknologi base dulu sebelum kita melakukan pelayanan dasar. Idealnya masyarakat pasti mau kalau mereka sudah diberikan pelayanan yang cukup oleh pemerintah daerah,” imbuh Bambang.

Tak Hanya Soal Kecanggihan Teknologi

Kekeliruan mengenai anggapan bahwa indikator penting dari smart city hanya kecanggihan informasi dan teknologi juga ditekankan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya. BSN menilai bahwa teknologi merupakan indikator satu-satunya dari smart city merupakan sebuah kekeliruan, sebab ada 18 parameter untuk menjadi smart city.

Bambang menuturkan, saat ini smart city semakin marak. Namun, pemerintah daerah menilai bahwa smart city adalah kota yang canggih dengan teknologi, dan BSN pun telah menerapkan standar SNI ISO 37120:2018 tentang smart city. “Berangkat dari kekeliruan itu, saya menjadi khawatir dan takut pemerintah daerah melenceng dari pakem. Padahal dalam standar internasional dan ISO telah ada pakemnya,” ujar Bambang.

Perkotaan membutuhkan indikator-indikator untuk mengukur kinerja mereka. Indikator-indikator yang sudah ada biasanya tidak standar, konsisten atau tidak dapat dibandingkan dari waktu ke waktu atau antarperkotaan. Standar ini difokuskan pada pelayanan perkotaan dan kualitas hidup sebagai kontribusi pada keberlangsungan kota.

Secara garis besar, 18 parameter tersebut dijadikan referensi dalam standar yaitu indikator utama, profil, dan pendukung. Menurut Bambang, konsep dari smart city adalah kota yang cakap dalam bidang ekonomi, penduduk, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, transportasi/mobilitas, dan lingkungan hidup. Kota pintar, lanjutnya, adalah kota yang mampu mengintegrasikan seluruh infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung.

“Dengan begitu, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kenyamanan dan keamanan yang dipercayakan kepada penduduknya,” kata Bambang.

Konsep smart city juga harus membuat kota lebih efisien dan layak huni, serta penggunaan smart computing untuk menciptakan aneka fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan, dan efisien. Lebih konkret, Bambang mencontohkan, pada parameter ke-14 terkait transportasi terdapat indikator utama yakni panjang kilometer sistem transportasi umum per 100.000 penduduk dan jumlah perjalanan transportasi umum per kapita per tahun.

Sedangkan indikator pendukung adalah presentase perjalanan pergi-pulang menggunakan satu moda transportasi untuk bekerja selain menggunakan kendaraan pribadi. Indikator profil yakni jumlah mobil pribadi dan motor per kapita.

Bila ditelik dari parameter ekonomi, indikator utama smart city adalah tingkat pengangguran perkotaan yang rendah. Untuk indikator pendukung adalah nilai dari properti komersial dan industri, jumlah bisnis, paten baru dan konektivitas udara di kota tersebut. Bambang menuturkan, berdasarkan data dari Kemkoinfo, Banyuwangi paling siap untuk menuju smart city.

Dalam parameter nomor 13-15 yakni telekomunikasi, transportasi dan pertanian, maka bisa saja kabupaten lebih siap daripada kota-kota besar untuk menuju smart city.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, kini pemerintah gencar untuk menuju 100 smart city, akan tetapi pakem yang digunakan masih sangat bervariasi. Meskipun standar yang dipakai daerah menuju smart city cukup bervariasi, hal tersebut dapat ditoleransi dengan catatan ada peluang perbaikan menuju indikator yang telah ditetapkan BSN.

Add Comment