Wabup Sragen: Siskeudes 2.0 untuk Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Desa

Foto: Diskominfo Sragen

Sragen Tengah – Saat membuka workshop tentang tata kelola keuangan pada Selasa (24/9/2019), Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno berharap Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0 dapat lebih efektif dan mudah diakses untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Dalam workshop bertema Sistem Tata Kelola Keuangan Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 yang bertempat di Gedung Kartini itu, Wabup menjelaskan, Siskeudes 2.0 merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Melalui kegiatan ini, Wabup juga berharap agar pelaksana Siskeudes versi 2.0 dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Wabup juga menjelaskan faktor yang menghambat desa melaksanakan Siskeudes secara online full salah satunya keterbatasan SDM di desa dan belum semua wilayah desa memiliki koneksi internet yang baik. “Saat ini desa masih menggunakan Siskeudes offline dan di-import ke Siskeudes online,” terangnya melalui laman resmi Pemkab Sragen.

Kasi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif Kemendesa Winarno dalam kesempatannya mengatakan, sistem keuangan desa di Kabupaten Sragen sudah luar biasa. Dirinya juga mengatakan penyaluran dana desa dari Provinsi Jawa Tengah ke desa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. “Dana Desa bisa mengentaskan dan meningkatkan status kemajuan desa. Capaian output pada 2018 menunjang aktivitas perekonomian di desa,” kata dia.

Aktivitas perekonomian desa diantaranya membuat jalan desa yang bisa mendekatkan akses dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, usaha pertanian. “Pengelolaan dana desa sudah luar biasa, sudah berkualitas. Tantangan pembangunan desa diapakan nantinya bisa menjawab permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di desa,” terang dia.

Tata Kelola Keuangan Berbasis Akrual

Pengelolaan dana desa hingga saat ini merupakan hal yang sangat diperhatikan penerapannya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan menjalankan kebijakan desentralisasi, yaitu pemberian wewenang seluas-luasnya dalam hal penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom sesuai dengan asas otonomi. Lebih lanjut, sumber dana yang diperuntukan bagi pengelolaan keuangan desa terbagi dua, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari 10 persen dari alokasi ABPD kabupaten/kota serta Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN.

Ariyaguna Sakaputra dari Pusat Kajian Desentralisasi Otonom Daerah menegaskan, desa sudah seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Jika dihadapkan dengan standar pencatatan akuntansi saat ini, maka standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Akuntansi pemerintahan harus mewujudkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan tidak hanya kepada pihak internal pemerintah, namun juga kepada masyarakat. Dengan basis kas menuju akrual seperti yang tertera dalam PP nomor 71 tahun 2010, maka aset, kewajiban dan entitas sumber dana (ADD dan DD) dicatat dengan basis akrual sedangkan LRA dan LO dicatat dengan basis kas.

Sistem akuntansi menurut PP nomor 71 tahun 2010 dan juga PMK nomor 217/PMK/2015 menyatakan bahwa SAP berbasis akrual (accrual basis) dan mengatur basis kas menuju basis akrual (cash toward accrual basis) di mana setiap kegiatan transaksi dicatat berdasarkan transaksi yang terjadi saat itu juga, tidak melihat pencatatan pada saat pendapatan itu diterima atau beban tersebut dibayarkan. Perbedaan metode inilah yang menyebabkan perlunya masa transisi dan adaptasi dari yang sebelumnya berupa sistem akuntansi basis kas (cash basis) berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005 terdahulu.

Ariyaguna kemudian merekomendasikan tiga hal kebijakan yang bisa dilakukan dalam langkah meningkatkan kualitas sistem akuntansi, antara lain: perbaikan peraturan daerah maupun peraturan desa tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; peningkatan kapasitas perangkat desa; dan menjaga komitmen birokrasi dan politik.

Selebihnya, perlu rancangan ke depan untuk melakukan pengendalian secara menyeluruh praktik keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, yaitu desentralisasi keuangan daerah dengan sistem pencatatan berbasis akrual yang meninggalkan kebijakan sebelumnya dengan basis kas. Tentunya tidak hanya peningkatan sistem akuntansi pada daerah tersebut, namun desa hendaknya menjaga konsistensi dengan menjalankan peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah karena fungsi pelaporan perlu dijalankan dengan cermat, sehingga pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan keuangan daerah dapat menghasilkan opini yang lebih baik.