Gelar Workshop Tata Kelola Keuangan, Pemkab Boyolali: Dana Desa Perlu SAP

Pemkab Boyolali melalui Inspektorat Daerah menggelar Workshop Penyusunan SAP Desa di Grand Laguna Hotel, Kecamatan Colomadu; Kabupaten Karanganyar, Rabu (14/8/2019). (Foto: Pemkab Boyolali)

Colomadu – Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Inspektorat Daerah mengadakan Workshop Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Desa guna mencapai keseragaman dalam pencatatan laporan penggunaan dana desa.

“Dalam membangun tata kelola keuangan yang baik di tingkat desa itu ada tiga hal yang harus dibangun. Penataan urusan keuangan yang baik, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan akuntansi,” papar Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Insan Adi Asmono, di Grand Laguna Hotel, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Rabu (14/8/2019).

Insan menerangkan, saat ini UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini dalam penyelenggaraan pemerintah desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Masruri menambahkan, sebagai cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan desa yang memadai, laporan keuangan pemerintahan desa disusun dan disajikan sesuai dengan SAP Desa. Terlebih dengan menggunakan sistem komputerisasi standar yang ada, akan membuat masyarakat desa dapat ikut mengawasi penggunaannya seperti apa.

“Untuk menyusun standar akuntansi desa kebijakan akuntasi desa yang nantinya desa itu sebagai entitas keuangan yang bisa diaudit akuntan publik, sehingga perlu disiapkan,” ujar Masruri.

SAP Berbasis Akrual

Pengelolaan dana desa hingga saat ini merupakan hal yang sangat diperhatikan penerapannya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan menjalankan kebijakan desentralisasi, yaitu pemberian wewenang seluas-luasnya dalam hal penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom sesuai dengan asas otonomi. Lebih lanjut, sumber dana yang diperuntukan bagi pengelolaan keuangan desa terbagi dua, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari 10 persen dari alokasi ABPD kabupaten/kota serta Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN.

Ariyaguna Sakaputra dari Pusat Kajian Desentralisasi Otonom Daerah menegaskan, desa sudah seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Jika dihadapkan dengan standar pencatatan akuntansi saat ini, maka standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Akuntansi pemerintahan harus mewujudkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan tidak hanya kepada pihak internal pemerintah, namun juga kepada masyarakat. Dengan basis kas menuju akrual seperti yang tertera dalam PP nomor 71 tahun 2010, maka aset, kewajiban dan entitas sumber dana (ADD dan DD) dicatat dengan basis akrual sedangkan LRA dan LO dicatat dengan basis kas.

Sistem akuntansi menurut PP nomor 71 tahun 2010 dan juga PMK nomor 217/PMK/2015 menyatakan bahwa SAP berbasis akrual (accrual basis) dan mengatur basis kas menuju basis akrual (cash toward accrual basis) di mana setiap kegiatan transaksi dicatat berdasarkan transaksi yang terjadi saat itu juga, tidak melihat pencatatan pada saat pendapatan itu diterima atau beban tersebut dibayarkan. Perbedaan metode inilah yang menyebabkan perlunya masa transisi dan adaptasi dari yang sebelumnya berupa sistem akuntansi basis kas (cash basis) berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005 terdahulu.

Ariyaguna kemudian merekomendasikan tiga hal kebijakan yang bisa dilakukan dalam langkah meningkatkan kualitas sistem akuntansi, antara lain: perbaikan peraturan daerah maupun peraturan desa tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; peningkatan kapasitas perangkat desa; dan menjaga komitmen birokrasi dan politik.

Selebihnya, perlu ancangan ke depan untuk melakukan pengendalian secara menyeluruh praktik keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, yaitu desentralisasi keuangan daerah dengan sistem pencatatan berbasis akrual yang meninggalkan kebijakan sebelumnya dengan basis kas. Tentunya tidak hanya peningkatan sistem akuntansi pada daerah tersebut, namun desa hendaknya menjaga konsistensi dengan menjalankan peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah karena fungsi pelaporan perlu dijalankan dengan cermat, sehingga pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan keuangan daerah dapat menghasilkan opini yang lebih baik.

Add Comment