Revisi RTRW Dukung Investasi untuk Kemajuan Boyolali

Beberapa program strategis nasional di Boyolali diharapkan dapat mendorong kemajuan Kabupaten Boyolali dalam mendukung adanya investasi. (Foto: Pemkab Boyolali)

Mojosongo – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 saat ini di Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Ganjar Pranowo, sehingga pada Rabu (17/9/2019) ditetapkan telah berlaku. Revisi Perda RTRW bagi Pemkab Boyolali memliki arti penting untuk mendorong kemajuan daerah Boyolali melalui tumbuhnya investasi.

Adanya investasi ini, menurut Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Boyolali diharapkan memberikan efek positif bagi tumbuhnya perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata ruang ini menjadi kunci awal pembuka investasi sebelum dilakukannya proses perizinan selanjutnya.

“Tujuan dari penataan ruang di Boyolali yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten berbasis pada pertanian dan pengembangan aneka industri yang berwawasan lingkungan,” terang Nur Kamdani, dilansir dari portal resmi Pemkab Boyolali.

Untuk mendukung investasi, lanjut Kamdani, telah disiapkan kawasan peruntukan industri (KPI) seluas 2.130 hekatre yang tersebar di 19 kecamatan. Meski demikian, Revisi RTRW ini tetap melindungi lahan pertanian dalam mendukung swasembada pangan. Predikat lumbung pangan nasional bagi Boyolali juga akan dipertahankan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 20.696 hektare.

Ia melanjutkan, saat ini terdapat beberapa program strategis nasional di Boyolali yang diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah. Program yang telah terencana dan struktur ruang dan pola ruang di Boyolali di antaranya pengembangan Bandara Adi Soemarmo, pengembangan rencana jalan tol baru, dan pengembangan kereta api bandara.

Investasi Harus Menyesuaikan Identitas Daerah

Untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan daerah, industri memang memegang peranan penting. Oleh karenanya, perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar mengatakan pedoman penataan ruang sejatinya memang diperlukan agar pengembangan daerah menjadi tertata dan terintegrasi, baik dari aspek teknis penyediaan infrastruktur, pengendalian pencemaran lingkungan, proteksi atas lahan pertanian dan saluran irigasi teknis.

“Dan kesemuanya itu mengacu pada praktik good corporate governance,” ujarnya.

Apabila revisi RTRW sudah ditetapkan, sambung Sanny, selanjutnya pemerintah daerah segera membangun infrastruktur dasar yang perlu untuk mendukung kegiatan industri. Berikutnya adalah menemukan industri andalan yang akan dikembangkan dan termasuk pembebasan lahan. Selanjutnya membentuk perusahaan daerah atau mengundang pihak swasta yang akan mengembangkan kawasan industri di wilayah yang sudah ditetapkan tersebut.

Upaya mengundang pihak swasta atau investor ini diperingatkan oleh Ketua Pansus Raperda Revisi RTRW Lukmanul Hakim agar ramah terhadap kondisi lingkungan dan alam daerah yang telah ditetapkan. Pemilik modal dipersilakan datang, namun wajib memathui regulasi yang ada, disesuaikan pula dengan identitas daerah tujuan.