Enam Tahun Diriset, Ikon Baru Rojolele Klaten Srinuk dan Srinar Lulus Sidang Pelepasan

Bupati Klaten Sri Mulyani hadir dalam sidang pelepasan varietas tanaman pangan oleh Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI, di Jakarta, Kamis (27/6/2019). (Pemprov Jateng)

Jakarta – Varietas baru padi Rojolele hasil kerjasama riset antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan Badan Tenaga Nuklir (Batan) Republik Indonesia telah dinyatakan lulus uji dalam sidang pelepasan varietas tanaman pangan oleh Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, di Jakarta, Kamis (27/6/2019). Dengan dinyatakan lulus, maka tidak lama lagi padi ini akan segera diliris di pasar dalam negeri.

Riset ini dilakukan sejak tahun 2013 terhadap tiga calon varietas baru Rojolele, yaitu A.10 (Srinuk), A 82.1 (Srinar), dan A106.1 (Sriten). Namun dari ketiganya, hanya ada dua yang lolos sidang pelepasan, yakni Srinuk dan Srinar.

Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Batan Totti Tjiptosumirat menjelaskan, benih Rojolele hasil riset pemuliaan itu memiliki beberapa keunggulan, yakni lebih tahan hama daripada varietas lama. Padi ini juga hanya membutuhkan 105 hari untuk bisa memasuki masa panen, sementara benih Rojolele yang lama baru dapat dipanen setelah 160 hari. Selain itu, ukuran tinggi batang padi Srinuk dan Srinar hanya 110 cm, lebih pendek 45 cm dari varietas lama, sehingga lebih tahan roboh.

Sementara itu, Bupati Sri Mulyani mengatakan akan segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menjadikan Srinuk dan Srinar melegenda. Tahapan yang harus dilakukan yaitu peluncuran resmi, perbanyakan benih, penanaman serentak dan pembentukan kelembagaan manajemen produksi, pengelolaan, dan pemasaran dari hulu hingga hilir.

“Demi mengenalkan ikon baru ini, Pemkab akan mewajibkan kepada setiap PNS Klaten untuk mengonsumsi Rojolele dalam kesehariannya,” ujar Bupati.

Ia berharap padi Rojolele yang sempat menjadi ikon legendaris Klaten ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani Klaten karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. “Adanya varietas baru ini diharapkan meningkatkan minat masyarakat untuk kembali bergairah menanam padi karena masa tanamnya lebih pendek setara dengan jenis padi di pasaran umum seperti IR 64 dan C4,” ujar Sri.

Sejahterakan Petani dengan Ubah Sistem Pemberian Subsidi

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Pengamat Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi. Pemerintah dirasa perlu mengubah sistem pemberian subsidi. Menurutnya, subsidi bukan diberikan dalam bentuk benih, pupuk, atau alat mesin pertanian, namun dana tersebut digunakan untuk mensubsidi hasil.

“Kalau kesejahteraan petani meningkat, maka peningkatan produksi akan mengikuti,” ujar Dwi.

Dwi menerangkan, terdapat berbagai mekanisme yang bisa dilakukan untuk melakukan subsidi ini. Misalnya, bila petani mengeluarkan biaya sebesar Rp 8,6 ribu untuk menghasilkan 1 kg beras dengan keuntungan petani Rp 2 ribu per kg, ketika harga yang terbentuk di pasar (tingkat usaha tani) Rp 9,6 ribu, maka pemerintah membayar selisihnya.

Pemerintah juga perlu melakukan after sold direct payment. Misalnya, harga gabah Rp 4 ribu per kg. Bila pemerintah misalnya menetapkan memberi Rp 500 per kg, bila petani memproduksi 1 ton gabah, maka ia sudah mendapatkan tambahan Rp 500 ribu. Dengan kwitansi yang dilegalkan, petani tersebut bisa menukar ke bank.

“Dengan demikian, dana yang dikeluarkan pemerintah akan masuk seluruhnya ke petani. Sementara dari subsidi benih dan pupuk itu, yang masuk ke petani sangat kecil,” terang dosen Prodi Bioteknologi Tanah dan Lingkungan itu.