Wawali Purnomo: Jangan Kita Lupakan Bahasa Daerah

Pemkot Surakarta melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Derah bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan teknis komunikasi efektif bahasa daerah. (Foto: Pemkot Surakarta)

Laweyan – Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo menilai pentingnya peran bahasa daerah. Untuk itu, Pemkot Surakarta melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Derah bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan teknis komunikasi efektif bahasa daerah.

Pelatihan yang bertempat di Grand Hap Hotel, Purwosari, Kecamatan Laweyan ini diikuti oleh 40 Pejabat Struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kelurahan.

Wawali dalam sambutanya mengingatkan bahwa negara Indonesia memiliki keberagaman etnik dan budaya. Salah satu diantaranya adalah keberagaman bahasa dan sastra, di Indonesia menjadi kekayaan yang tak ternilai harganya. Terlebih di setiap daerah memiliki bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari.

Mengingat hal tersebut, kemampuan melakukan komunikasi dengan bahasa daerah di masyarakat sangat penting sebagai upaya untuk membina dan mengembangkan bahasa dan meningkatkan hubungan yang harmonis di lingkup masyarakat luas.

“Jangan kita melupakan bahasa daerah, karena bahasa daerah salah satu keunggulan komparatif. Kekayaan budaya bangsa harus tetap dirawat dengan baik, karena bahasa asli Indonesia merupakan perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” terangnya, Senin (24/6/2019).

Mengkomunikasikan Pesan Pembangunan dengan Bahasa Daerah

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sugiyono menjelaskan, pelindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan ayat itu, negara memberi kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing.

Lebih lanjut, Sugiyono memaparkan, penanganan terhadap bahasa dan sastra daerah diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah. Dalam pengembangan bahasa dilakukan upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, dan pengembangan laras bahasa. Dalam pembinaan bahasa dilakukan upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa itu.

“Sementara itu, upaya pelindungan dilakukan dengan menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya,” lanjutnya.

Sementara itu, Mashadi Said, Farid Thalib, dan A. Banri dalam penelitiannya menyebutkan peran bahasa daerah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai sarana efektif komunikasi pembungan berwawasan kerakyatan dan penawar dampak negatif globalisasi.

Sejak beberapa dekade terakhir ini, khususnya ketika bangsa-bangsa di dunia memasuki era globalisasi, kaum terpelajar yang menjadi agen pembangunan sangat gemar menggunakan istilah yang sangat asing di telinga masyarakat awam dalam mengomunikasikan pesan-pesan pembangunan. Misalnya, banyak penyuluh pertanian gemar menggunakan istilah “intensifikasi” dan “ekstensifikasi” lahan pertanian.

Masyarakat pengguna bahasa daerah yang lebih memahami dan menjiwai bahasa daerahnya hanya dapat mengagumi kehebatan sang sarjana, sementara pesan pembangunan tidak terkomunikasikan secara efektif. Bila pesan pembangunan hendak dipahami dengan baik oleh masyarakat, maka pemberdayaan bahasa daerah mutlak diperlukan.

“Para agen pembangunan harus menggunakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat pemangku kepentingan,” tulis mereka dalam penelitian.

Selain itu, pengaruh era globalisasi dan dampak pengiringnya telah mengakibatkan tercerabutnya masyarakat dari kearifan budayanya sendiri. Kearifan budaya sendiri mulai diskeptiskan, bahkan cenderung ditinggalkan. Dalam keadaan yang mengacam ini, menurut mereka, kearifan lokal yang diperlukan dalam pembangunan berwawasan kemasyarakatan perlu diangkat ke permukaan untuk dijadikan sebagai pedoman dan penawar dampak negatif globalisasi.