Hari Jadi ke-73, Pemkot Hapus Denda Tunggakan PBB

Infografis: surakarta.go.id

Surakarta – Pemerintah Kota Surakarta memberlakukan penghapusan denda tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada warga kota. Keistimewaan ini diberikan Pemkot dalam rangka perayaan hari jadi Pemerintahan Kota Bengawan ke-73 tahun yang jatuh pada tanggal 16 Juni mendatang.

Kepala Subbidang (Kasubid) Penagihan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Widiyanto menegatakan, penghapusan denda tunggakan ini merupakan kado istimewa yang disiapkan Pemkot kepada warga. Disebut istimewa karena pada dasarnya PBB merupakan salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkot setiap tahunnya.

Beban pembayaran pokok dan denda tunggakan PBB dinilai memberatkan wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, disebutkan bahwa penunggak PBB dikenakan denda sebesar dua pesen per bulan dari ketetapan nilai pajak. Untuk itu, sesuai instruksi Wali Kota, pihaknya memberlakukan kebijakan tersebut untuk meringankan masyarakat.

“Penghapusan denda ini diharapkan bisa membuat pembayaran PBB jadi lebih ringan,” ujar Widiyanto.

Dengan demikian, imbuh Widiyanto, kebijakan yang diberlakukan pada 1-30 Juni ini hanya mengharuskan wajib pajak melunasi nilai pokok tunggakan PBB mereka, baik sebelum penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2018, maupun sesudahnya.

Pihaknya menyayangkan bahwa tidak sedikit wajib pajak yang belum membayar PBB sejak 2018. Melihat data BPPKAD, pada akhir 2018, pajak yang belum terbayarkan berjumlah Rp 23,262 miliar. Dari ketetapan nilai pajak Rp 99,333 miliar, Pemkot baru merealisasikan Rp 76,071 miliar.

Adapun nilai denda pada tahun yang sama tercatat Rp 1,395 miliar, dengan jumlah objek pajak yang sudah dilunasi PBB-nya 86.496 objek. Padahal semestinya terdapat 138.130 objek yang ditetapkan sebagai sasaran pembayaran pajak.

“Harus diakui kesadaran masing-masing wajib pajak tidak sama. Kami berharap ke depannya kesadaran tersebut semakin meningkat dan merata bagi semua wajib pajak di Solo,” harapnya.

PBB sebagai Modal Pembangunan

Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menerangkan, pihaknya memang tidak menetapkan target amnesti denda tunggakan PBB. Namun menurutnya, kebijakan itu tetap akan berdampak positif terhadap optimalisasi potensi PAD dari sektor pajak.

“Dari pada bertahun-tahun PBB tidak terbayarkan karena dendanya terlalu besar, lebih baik kami putihkan dendanya sekalian saja,” terangnya.

Baginya, PBB merupakan pemasukan kas daerah yang tidak bisa diremehkan. Hasil pembayarannya selalu dijadikan modal untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya.

“Tidak sepeserpun masuk kantong pribadi pejabat,” tegas Rudy.