Terobosan Baru, Zonasi PPDB 2019 Disusun Berdasarkan Wilayah RT

Penggunaan titik koordinat pembagi zonasi berdasarkan wilayah RT merupakan terobosan baru dalam PPDB 2019. (Infografis: surakarta.go.id)

Surakarta – Semangat pemerataan pendidikan berkualitas yang ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) diimplementasikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP tahun ajaran 2019/2020. Dalam implementasi tersebut, penggunaan titik koordinat pembagi zonasi berdasarkan wilayah rukun tetangga (RT) merupakan terobosan baru.

Stigma sekolah favorit dan nonfavorit terlanjur berkembang dalam benak sebagian khalayak, sehingga memicu diskriminasi. Padahal, sejatinya pendidikan berkualitas menjadi hak bagi semua peserta didik. “Standar nilai tidak lagi digunakan. Jarak antara sekolah dengan tempat tinggal calon siswa menjadi penentu diterima tidaknya siswa tersebut,” tandas Kepala Dinas Pendidikan, Etty Retnowati dalam situs resmi Pemkot Surakarta.

Meski tidak serta-merta meniadakan jalur prestasi dalam PPBD 2019, pemkot memilih mengalokasikan mayoritas kursi di satu sekolah negeri untuk pendaftar dari lingkungan terdekat. Kebijakan ini tercermin dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Angkanya tidak main-main, 90 persen dari daya tampung sekolah sudah dikhususkan bagi pendaftar dari jalur zonasi. Hanya 10 persen sisanya disediakan bagi pendaftar dari jalur prestasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali. “Zonasi yang digunakan dibagi menjadi tiga, yakni zona 1, zona 2, dan di luar zona berdasarkan RT terdekat. Calon siswa yang tinggal di zona 1 dengan pilihan sekolah pertama dalam zona yang sama, akan diprioritaskan untuk diterima,” terang Etty.

Adapun calon peserta didik yang tinggal di zona 2 dan memasukkan sekolah di zona 1 sebagai pilihan pertama, sambungnya, hanya diterima manakala kapasitas sekolah tersebut masih tersedia. Jika daya tampung sekolah di zona 1 ternyata berlebih, baru diseleksi menggunakan pemeringkatan nilai yang diambil dari penjumlahan nilai Ujian Nasional (UN) dan nilai prestasi.

Pembagian Zonasi Lebih Detil

Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Bambang Wahyono menambahkan, jika tahun lalu masih dibagi berdasarkan kelurahan, maka penggunaan titik koordinat pembagi zonasi berdasarkan wilayah RT di tahun ini merupakan terobosan baru. Alasan utama perubahan koordinat itu yakni tidak sebandingnya luas wilayah dengan kepadatan penduduk Kota Solo. Perubahan titik koordinat ini akan menjadikan pembagian lebih detil.

“Hasil evaluasi sebelumnya, ada hal-hal krusial seperti kelurahan yang RT-nya mendekati sekolah tertentu namun tidak masuk zona, sehingga anak tidak bisa untuk mendaftar di sekolah tersebut,” sambung Bambang.

Saat PPDB 2019 dimulai Juli mendatang, orang tua siswa tinggal mengakses aplikasi PPDB yang dikerjasamakan pemkot bersama Universitas Sebelas Maret (UNS). Layaknya aplikasi Google Maps, aplikasi PPDB 2019 pun akan mendeteksi jarak tempuh yang terbentang antara rumah calon siswa dengan lokasi sekolah pilihan mereka. “Nanti ada gambarnya. Begitu klik, jalannya ke mana itu ada. Jaraknya diukur berdasarkan rute konvensional. Jadi kalau terhalang sungai atau tidak ada akses jalan, tidak akan ditarik garis lurus,” urainya lebih lanjut.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Unggul Sudarno berpendapat, pemberlakuan zonasi dalam PPDB SD dan SMP diharapkan mampu mengurangi jumlah siswa yang harus menempuh jarak relatif jauh untuk menimba ilmu. Selain itu, eksklusivitas siswa yang memiliki nilai UN tinggi, pembedaan sekolah favorit dan nonfavorit, hingga potensi jual beli kursi dan pungutan liar dalam PPDB bisa dipangkas. “Kami akan mensosialisasikan kebijakan ini kepada pengelola TK, SD, SMP negeri se-Kota Surakarta,” tuturnya.

Sosialisasi tersebut juga dimaksudkan untuk memperjelas sejumlah hal, terkait kebijakan penerimaan calon siswa baru yang berbeda dibanding tahun lalu. Di antaranya pemisahan pendaftar dari keluarga miskin (gakin) dan reguler, penyelenggaraan PPDB online bagi pendaftar gakin, serta peniadaan PPDB online bagi sekolah swasta di Solo.

Tak hanya itu, pemerataan pendidikan juga sudah diupayakan pemkot dalam beberapa waktu terakhir. Bentuknya adalah relokasi sejumlah sekolah ke wilayah tertentu, yang belum tersentuh layanan pendidikan tersebut. “SMP Negeri 10, SMP Negeri 5, dan SMP Negeri 3 yang sama-sama berlokasi di Mangkunegaran, sudah dipecah. SMP Negeri 10 dipindah ke Ringroad dan SMP Negeri 3 akan dipindahkan ke Karangasem yang belum ada SMP-nya. Kemarin juga dipindahkan SMP Negeri 11 di Pasar Kliwon,” terang Unggul.