Pasar Tanggul Raih Penghargaan Nasional sebagai Pasar Ramah Difabel

Pasar Tanggul Raih Penghargaan Nasional Sebagai Pasar Ramah Difabel
Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo (depan empat dari kiri) berpose bersama Presiden Jokowi dan sejumlah kepala daerah usai menerima penghargaan Pasar Tanggul di Jakarta beberapa waktu lalu. (Pemkot Surakarta)

SOLO—Pasar Tanggul yang dibangun pada tahun 2015 lalu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta mendapat penghargaan sebagai Pasar Rakyat Ramah Difabel 2019 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di  Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang, Banten pada 12 Maret 2019 lalu.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Subagiyo, para penyandang disabilitas relatif mudah untuk mengakses berbagai fasilitas yang ada di pasar. Misalnya, mulai dari halaman pasar sudah tersedia ramp untuk difabel, sehingga memudahkan mereka untuk masuk. Kemudian ada juga travelator untuk naik turun karena konstruksi pasar memang dua lantai.

“Ada juga toilet khusus untuk difabel. Kita juga sediakan kursi roda dan tongkat bagi pengunjung tunanetra atau berkebutuhan khusus. Semuanya kita sediakan agar para difabel leluasa masuk dan berbelanja di Pasar Tanggul,” ungkap Subagiyo seperti dirilis Pemerintah Kota Surakarta.

Ia menjelaskan, penilaian terhadap pasar hingga akhirnya mendapat penghargaan dilakukan sekitar dua minggu lalu. Awalnya ada pemberitahuan dari Kemendag tentang penyelenggaraan Pasar Rakyat Award 2019. “Kami ikut sertakan saja Pasar Tanggul dalam penilaian tersebut,” ungkap Subagiyo.

Ia menilai Pasar Tanggul merupakan salah satu representasi pasar tradisional ideal di Kota Solo. Selain itu, pasar tersebut juga sudah menjadi percontohan tingkat nasional. “Di Solo, Pasar Tanggul juga satu-satunya pasar tradisional yang menggunakan travelator,” katanya.

Pasar Tanggul yang terletak di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres itu dalam pembangunannya menelan anggaran sekitar Rp14 miliar. Kemudian untuk menjaga seluruh fasilitas pasar agar beroperasi dengan layak, setiap tahun Pemkot masih harus mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas yang ada.

Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengatakan rata-rata anggaran untuk pemeliharaan pasar itu 10 kali lipat lebih besar dari retribusi yang masuk. Tanpa menyebut nominal, ia memastikan Pemkot tidak akan mempersoalkannya. Sebab pasar tradisional bukanlah lumbung Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan manifestasi keberpihakan Pemkot terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.

Perhatian untuk Pasar-pasar Rakyat

Pengembangan ekonomi kerakyatan dan pasar tradisional pun menjadi perhatian Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019. Rapat menjadi rangkaian acara penyerahan Pasar Rakyat Award 2019, yang membagi penghargaan dalam empat kategori. Yakni Kategori Revitalisasi Terbaik, Pasar Ramah Difabel, Pasar Ramah Lingkungan, serta Pengelola Pasar Terbaik.

Jokowi menegaskan, pemerintah tetap memberikan perhatian kepada pasar-pasar rakyat sebagai penopang perekonomian daerah setempat. Namun ia mengisyaratkan seluruh pemangku kepentingan terkait harus tetap memperbaiki tata kelola dan manajemen pasar rakyat, agar lebih nyaman untuk dikunjungi.

Tidak kalah penting, pesan Jokowi, pengelola pasar tradisional perlu merintis pemasaran komoditas secara online, agar bisa bertarung dalam era digital. “Produk-produk yang ada di pasar itu berasal dari perajin, nelayan, atau petani. Perbaiki packaging-nya. Packaging itu sangat penting untuk bisa masuk ke marketplace online,” imbaunya.