Budhi Hartanto: RUU Perlindungan Ulama, Komitmen PKS Pertahankan Religiusitas Bangsa Indonesia

Caleg PKS Solo Dapil II Laweyan, Budhi Hartanto. (Arif Giyanto)

KARANGASEM, Laweyan — Sejak dahulu, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Bukan hanya itu, penghormatan terhadap para pemuka agama dan simbol agama pun menjadi bagian dari ekspresi religiusitas. Itu sebabnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Agama menjadi penting untuk diperjuangkan.

Hal tersebut disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Budhi Hartanto, merespons dinamika kebangsaan belakangan ini. Dijumpai di Rumah Aspirasi Prabowo Sandi, Jalan Parangkesit No. 35 Sondakan, Laweyan, Solo, ia menggarisbawahi komitmen PKS untuk memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Agama sebagai bentuk upaya mempertahankan religiusitas Bangsa Indonesia.

“Religiusitas bagi Bangsa Indonesia terbukti menjadi pemersatu. Konstitusi bahkan menjamin pelaksanaan keberagamaan, tanpa diskriminasi. Artinya, dengan beragama yang taat, bangsa ini akan terus tegak sebagai bangsa yang bermartabat,” ujar Budhi.

Sayangnya, sambung Ketua Dewan Masjid Indonesia ranting Karangasem sejak 2016 itu, selalu saja ada pihak-pihak yang berusaha untuk melunturkan religiusitas Bangsa Indonesia, dengan iming-iming pragmatisme dan hedonisme, termasuk dalam bidang politik.

Ia menyebut, upaya untuk membentur-benturkan para ulama, misalnya, banyak ditunggangi kepentingan memecah belah bangsa. Padahal, apabila dirunut dengan benar, ulama-ulama inilah peletak dasar sendi-sendi kebangsaan.

“Ulama adalah sumber ilmu agama. Apabila ulama dilemahkan perannya di masyarakat, apa yang akan terjadi pada bangsa ini? Oleh karena itu, semua upaya untuk mempertahankan eksistensi para ulama harus terus kita lakukan,” tandas Budhi.

RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Agama, tuturnya, dapat menjadi regulasi signifikan untuk mengendalikan upaya-upaya delegitimasi peran pemimpin agama agar tidak merusak fondasi kebangsaan Indonesia.

“Bagi saya, ulama itu ya guru, ya orangtua, ya panutan. Tanpa beliau-beliau ini, sungguh sulit rasanya untuk bertahan pada era di mana baik dan buruk semakin tidak jelas batasnya. Termasuk dalam kehidupan bernegara,” ucap Sekretaris Takmir Masjid Baitul Maksum Karangasem ini.

Keutuhan dan Keharmonisan Berbangsa

Pada sekup nasional, PKS memang bertekad untuk memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Agama. RUU ini diperjuangkan demi niatan menjaga kehormatan, keluhuran, dan kemuliaan martabat para ulama, para tokoh agama, dan simbol agama-agama di Indonesia. RUU juga akan menjaga keutuhan serta keharmonisan kehidupan antarumat beragama.

‘Perlindungan’ yang dimaksud adalah keberpihakan negara dalam menjaga ulama, tokoh agama, dan simbol agama dari segala tindakan yang mengancam, baik fisik, non-fisik dan tindakan kriminalisasi hukum. Ancaman fisik, di antaranya pengadangan, pembubaran, persekusi, penghancuran, dan pembakaran. Sementara ancaman nonfisik, seperti intimidasi, penodaan, penghinaan, dan pelecehan.

‘Ulama’ yakni tokoh umat Islam yang mendakwahkan ajaran agama Islam, berkompeten keilmuan agama Islamnya, berakhlak mulia, serta menjadi panutan umat Islam dalam mempelajari tuntunan ajaran agama Islam.

Ulama dapat disebut pula habib, kiai, ustaz-ustazah, teungku, tuan guru, ajengan, dan sebutan lainnya yang memiliki makna dan kedudukan yang sama. Sementara tokoh agama adalah semua tokoh pemuka agama yang diakui di Indonesia, selain agama Islam, seperti pendeta, pastor, romo, biksu, pandita, dan sebutan lain untuk nama-nama pemuka agama di Indonesia.

Terakhir, ‘simbol agama’ yakni seluruh simbol keagamaan yang dihormati oleh seluruh agama resmi yang diakui oleh Negara Indonesia, seperti kitab suci, rumah ibadah, bendera tauhid, citra atau gambar atau tulisan yang melambangkan hal sakral bagi seluruh agama yang diakui di Indonesia.