Budhi Hartanto, Mencintai Kota Solo dengan Tetap ‘Njawani’


Caleg PKS Solo Dapil II Laweyan, Budhi Hartanto. (Albicia Hamzah)

KARANGASEM, Laweyan — Kamis malam itu, seperti biasa, Sanggar Pasinaon Basa Jawi ‘Sabar Narimo’ Kelurahan Karangasem, tampak sedikit ramai. Salah satu program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tersebut memang diinisiasi untuk melestarikan Bahasa Jawa sebagai identitas asli Kota Solo. Kejutannya, nama ‘Sabar Narimo’ diambil dari nama pendirinya, seorang akademisi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Berbaur dengan siswa lain, Budhi Hartanto, khidmat menyimak materi kebahasaan Jawa yang diakui banyak kalangan, sungguh berbudaya tinggi. Bukan hanya filosofis, Bahasa Jawa, terasa sangat lentur dengan zaman apa pun, karena kemampuannya bermanunggal.

“Saya siswa aktif (Sanggar Pasinaon Basa Jawi Sabar Narimo). Selain Kamis malam, Senin malam juga ada. Kegiatan ini saya pikir sangat penting bagi kita, warga Kota Solo, yang berharap dan berupaya untuk tetap kokoh budaya, tidak tergerus budaya baru yang semakin ‘aneh-aneh’,” ujar politikus PKS itu.

Bagi Budhi, Islam dan Jawa tidak berbenturan, tapi berakulturasi. Ia melakukan kilas balik sejarah Kesultanan Demak Bintara, didukung Wali Sanga, yang aktif mengembangkan sastra budaya.

“Berkat strategi budaya yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, semua tetap berjalan harmonis, tanpa ada gejolak. Agama Islam yang berkembang di sini (Jawa) tetap mengakomodasi budaya asli,” papar Caleg PKS Solo Dapil II Laweyan ini.

Pada konteks pembangunan Kota Solo yang lebih baik, Budhi memilih untuk tetap ‘njawani’ di tengah serbuan budaya baru yang begitu kuat pengaruhnya pada warga, terutama generasi muda. Wujud cintanya pada Kota Solo, ia ekspresikan dengan tetap melestarikan khazanah Jawa sebagai benteng, penyaring, bahkan identitas utama kemasyarakatan.

Pilihan Budhi tentu bukan tanpa sebab. Terpilih sebagai anggota Komisi Kesra DPRD Solo periode 2004-2009, ia concern pada kualitas generasi muda. Salah satunya, menginisiasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. Terobosan ini bermaksud untuk menghilangkan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Ketika itu, siswa berprestasi dapat berkompetisi secara sehat untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Sementara siswa tidak mampu disantuni pembiayaan sekolahnya, bukan pada kemudahan memilih sekolah.

Bukan hanya itu, Budhi juga terus mendesak pemerintah agar segera mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen, sesuai amanah Konstitusi Negara. Selain itu, ia intens melakukan aksi pendampingan kepada para Guru Bantu, hingga diterima Raker Komisi X DPR RI. Pada bidang sosial, Budhi memperjuangkan kenaikan anggaran Posyandu Balita dan Lansia.

Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPD PKS Solo periode 2015-2020 ini dikenal santun dan sederhana. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah anggota DPRD ‘PKS’ yang berarti ‘Prasaja, Kendel, dan Semanak” atau sederhana, pemberani, dan ramah; nyedulur dengan masyarakat.

Ayah Empat Anak yang Aktif Berkegiatan Sosial

Budhi Hartanto lahir di Wonogiri, 17 Mei 1972. Ia kini berdomisili di Jalan Melon 7 No. 7 Karangasem, Laweyan. Suami dari Intan Nurlaili tersebut adalah ayah dari Ghazy Alauddin Muhammad (Kelas XI SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo), Khilya Tifani Yumna (Kelas IX SMP TQ Abi-Ummi Ampel Boyolali), Saliha Bening Salsabila (Kelas 5 SDIT Nur Hidayah), dan Muhammad Sangaji Yakhsyallah (TK PK Aisyiah).

Lulusan Fakultas Teknis Jurusan Sipil UNS tahun 2001 ini, sebelumnya mengenyam pendidikan formal di SDN 2 Giriwoyo, SMPN 1 Wonogiri, dan SMAN 1 Wonogiri.

Beragam aktivitas sosial kemasyarakatan dilakukan Budhi. Ia adalah pendiri dan pegiat Rumah Bakat Indonesia (2018-sekarang); pendiri dan pegiat Rumah Kunang (2016-sekarang), Ketua Komite SMP IT Nurhidayah Surakarta (2015-sekarang).

Selain itu, Ketua Komite Pendidikan SMP TQ Ampel, Boyolali (2017-sekarang); Bidang Keagamaan LPMK Karangasem (2017-sekarang); Ketua Dewan Masjid Indonesia ranting Karangasem (2016-sekarang); Sekretaris Takmir Masjid Baitul Maksum Karangasem (2012-sekarang); Ketua alumni SMPN 1 Wonogiri (Kasturi ’88) sejak 2016; Wakil Ketua Alumni SMAN 1 Wonogiri (Pasmagiri ’91) sejak 2017.

Pada 2007, Budhi pernah mengikuti short course dalam Modern Hypnotherapy Training bersertifikasi MCH dan CHt dari Lembaga Pengembangan Hipnoterapi Indonesia (SK Depkumham dan Dikmenti). Selain itu, Talents Mapping Practitioner bersertifikasi Lead Pro, pada 2017.

Karier Politik Budhi boleh dibilang cemerlang. Menjabat Ketua Bidang Keloporan Pemuda PK Solo periode 1998-2000, berlanjut dengan Sekretaris Umum DPD PKS Solo (2000-2005); Bidang Kesejahteraan Rakyat DPW PKS Jateng (2005-2010); Bidang Pemenangan Pemilu DPW PKS Jateng, 2010-2015; dan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPD PKS Solo (2015-2020).

Kepentingan Warga Solo, Prioritas Utama

Terjun kembali dalam pemilihan legislatif pada Pemilu 2019, Budhi akan berusaha mengoptimalkan  fungsi DPRD agar keterwakilan rakyat ini tidak menjadi sia-sia.

Pada fungsi legislasi, Budhi bertekad menjadikan DPRD yang lebih berdaya dalam program-program legislasi. Maksudnya, DPRD tidak lagi hanya menjadi stempel pengesahan, tanpa mengetahui lebih jauh apa isi Perda yg disetujui.

“Akses masyarakat dibuka lebih lebar untuk memastikan, tidak adanya aspirasi yang terhambat dalam penyusunan Raperda, khususnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum,” ucapnya.

Selanjutnya, pada fungsi pengawasan, menurutnya, rakyat adalah ‘mata’ dan ‘telinga’ DPRD. Karenanya, saluran komunikasi DPRD dan rakyat harus dibuka selebar-lebarnya; tidak terbatas dalam acara seremonial reses DPRD.

“Rumah anggota DPRD adalah rumah aspirasi dan advokasi rakyat, di mana pintunya selalu terbuka menerima masukan, keluhan, dan laporan, terkait keadaan masyarakat dan pengelolaan urusan rakyat oleh eksekutif,” kata Budhi tegas.

Terakhir, pada fungsi penganggaran, Budhi berpandangan, tidak diperbolehkan adanya ‘perselingkuhan’ dalam penyusunan APBD yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Parameternya adalah keterbukaan program APBD, sehingga lebih terakses oleh rakyat. Bidang pendidikan, misalnya, alokasi anggaran diperluas hingga menyentuh ke program-program non-formal sampai ke rumah tangga,” tandasnya.

Tidak lupa, Budhi berpesan bahwa keluarga adalah benteng terakhir penjagaan moralitas. Generasi muda harus diberi fasilitas untuk tumbuh, sesuai dengan potensinya.

“Jangan sampai latah dengan tren-tren sesaat yang bisa melemahkan kekuatannya. Kewirausahaan ditumbuhkan dengan pendampingan yang lebih terencana dan terukur. Fasilitasi anggaran untuk penggalian potensi dan kekuatan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat lebih ditumbuhkembangkan. Problem sosial, ekonomi, transportasi, dan lingkungan hidup juga perlu perhatian yang lebih konkret,” tutur Budhi optimis.

Pada intinya, sambung Budhi, APBD harus dipergunakan secara efisien untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan fisik tidak diperbolehkan meninggalkan pembangunan jiwa. Itu sebabnya, untuk membangun Kota Solo, Budhi memilih untuk tetap ‘njawani’. Bagaimana menurut Anda?