Ringankan Beban Rakyat Kecil, Budhi Hartanto Konsisten Perjuangkan Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup

Politisi PKS, Budhi Hartanto, menilai, pengguna motor berhak mendapat insentif fiskal berupa penghapusan pajak tahunan. (Surakartadaily.com/Widi Purwanto)

KARANGASEM, Laweyan — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjanjikan penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup jika menang dalam Pemilu 2019. Dua program itu akan diperjuangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU).

Dua program PKS pro-rakyat itu juga disuarakan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPD PKS Solo, Budhi Hartanto. Menurut Budhi, penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup adalah kebijakan riil yang berpihak pada masyarakat.

“PKS ingin mengurangi beban hidup masyarakat dengan membebaskan pajak kendaraan bermotor, terutama sepeda motor dan memberlakukan SIM seumur hidup. Karena sepeda motor sebagian besar dimiliki oleh rakyat kecil,” ujarnya belum lama ini, di rumahnya, Karangasem, Laweyan.

Budhi menjelaskan, sebagai alat transportasi yang familier dan paling banyak digunakan oleh masyarakat, sepeda motor haruslah diberi ‘insentif’ bagi penggunanya. Apalagi jika dibandingkan dengan mobil yang notabene milik orang-orang kaya yang kini terus mendapat fasilitas, seperti misalnya jalan tol yang dibiayai oleh APBN.

“Saya kira wajar jika pengguna motor mendapat insentif fiskal berupa penghapusan pajak tahunan. Apalagi sekarang apa-apa serba-mahal, sehingga kebijakan ini bisa sedikit meringankan,” ungkap Budhi.

Ia melanjutkan, penghapusan pajak motor tahunan dan pemberlakuan SIM seumur hidup juga bertujuan untuk mengurangi kerepotan, kerumitan, serta waktu produktif yang hilang akibat pengurusan administratif.

“Harusnya, waktu-waktu itu (mengurus pajak dan perpanjangan SIM—red) bisa digunakan untuk bekerja atau mengerjakan hal-hal lain yang lebih produktif,” kata Budhi.

Terkait bakal hilangnya sumber pendapatan daerah, terutama pemerintah provinsi, karena dihapuskannya pajak motor dan perpanjangan SIM, Budhi berpendapat hal itu tidak berdampak signifikan. Karena dari hasil kajian di internal partainya, pajak motor dan perpanjangan SIM hanya menyumbang 7-8 persen dari total APBD provinsi.

“Penghapusan pajak (motor) tidak akan mengganggu secara signifikan keuangan pemerintah provinsi. Dan dampak positifnya malah langsung pada masyarakat luas. Apalagi di Indonesia ini jumlah motor yang beredar lebih dari 100 juta unit. Bahkan di setiap keluarga bisa dipastikan memiliki motor lebih dari satu,” jelas alumnus Fakultas Teknik UNS itu.

Mencontoh KTP Seumur Hidup

Untuk penghapusan perpanjangan SIM, Budhi menilai perlunya mencontoh kepemilikan KTP yang kini berlaku seumur hidup. Dampaknya, masyarakat semakin tidak direpotkan dengan urusan administrasi perpanjangan KTP 5 tahunan. Apalagi di beberapa negara juga sudah menerapkan penghapusan perpanjangan SIM.

“Ini kan kebijakan bagus. Di beberapa negara juga sudah menerapkannya. Apa salahnya jika kita mencontoh? Dampaknya juga bakal langsung dirasakan oleh masyarakat,” tutur Bapak empat anak tersebut.

Budhi optimistis RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup bakal terealisasi dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Apalagi di zaman sekarang yang apa-apa serba susah dan mahal. “Ini adalah salah satu bentuk janji kampanye kami yang tidak hanya sekadar janji, tapi riil yang bakal berdampak pada masyarakat kita,” ungkapnya.

RUU tentang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur hidup yang digagas PKS menyebut pajak yang akan dihapus yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).Sedangkan untuk SIM yang akan diberlakukan seumur hidup yakni SIM A, SIM B1 dan SIM B2, SIM C, dan SIM D.