Pajak dan Retribusi Berkontribusi pada Terlampauinya Target Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyerahkan LKPJ kepada Ketua DPRD Kota Surakarta, Teguh Prakosa, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, Selasa (27/3/2018). (Pemkot Surakarta)

KARANGASEM, Laweyan —  Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 mencapai Rp1.803.915.423.158,91 dari target yang disetujui DPRD Surakarta sebesar Rp1.797.903.966.264. Artinya, realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta pada 2017 melebihi target yang ditetapkan, atau terealisasi sebesar 100,33%.

“Ini berkat kerja keras semua pihak. Salah satunya, semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat pada waktunya, yang membuat Pendapatan Daerah kita melampaui target,” ujar Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, Selasa (27/3/2018), dirilis Pemkot Surakarta.

LKPJ setebal 25 halaman tersebut dibacakan di depan 37 anggota dewan lalu diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Surakarta, Teguh Prakosa.

“Tentunya kami menunggu kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang, sehingga perwujudan Visi dan Misi Kota Surakarta dapat lebih berkualitas dan sekaligus dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat Kota Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg,  Mapan, dan Papan,” tandas Walikota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta mengalami peningkatan sebesar 7% dari rencana anggaran sebesar Rp492.503.909.101, terealisasi Rp527.538.846.221,91 atau 107,11%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari rencana anggaran sebesar Rp219.759.790.000, terealisasi Rp228.215.470.550 atau 103,85%. Dana Perimbangan mencapai Rp1.048.161.106.387 dari rencana anggaran sebesar Rp1.085.640.267.163.

Pembiayaan Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta mencapai Rp270.689.342.626,26 dari rencana anggaran sebesar Rp270.655.056.580,26 atau terealisasi sebesar 100,01%. Perinciannya, Penerimaan Pembiayaan Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp230.633.010.036,26 terealisasi sebesar Rp230.667.296.536,26 atau 100,01% dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp40.022.046.544 terealisasi sebesar Rp40.022.046.090.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta tahun 2017 mencapai  Rp1.768.346.964.316 dengan perincian, Belanja Tidak Langsung terealisasi Rp737.482.501.879 sedangkan Belanja Langsung terealisasi Rp1.030.864.462.437.

Alokasi Belanja Daerah digunakan untuk mewujudkan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan, melestarikan seni budaya, meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga, penguatan ekonomi kreatif berbasis usaha rakyat, peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan ruang publik.

Pemerintah Kota Surakarta juga telah melakukan upaya kepada Kementerian Perdagangan agar alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp48 miliar untuk pembangunan Pasar Klewer Timur dapat dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran 2018, karena pada 2017, belum dapat terlaksana.

Sementara program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola Pemkot Surakarta senilai Rp3.057.550.000 yang teralokasikan pada 15 kegiatan.

Penataan Kawasan Semanggi

Salah satu upaya Pemkot Surakarta untuk memperindah kota adalah mengurangi kawasan kumuh. Pada 2018, dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pemkot Surakarta memfokuskan diri pada penataan kawasan kumuh di Semanggi. Kawasan ini diprioritaskan, mengingat luas wilayah kumuhnya paling besar dari beberapa titik yang ada, serta ada yang berdiri di atas lahan negara dengan total 214 rumah di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo.

Ada dua metode yang akan dilakukan dalam menata wilayah kumuh, yakni dengan penataan kumuh secara lingkungan dan penataan kumuh secara kawasan. Semanggi dilirik pemerintah sebagai proyek percontohan nasional penataan kawasan kumuh, berdasarkan konsep Land Consolidation. Berbeda dengan konsep relokasi dan pemugaran, konsep ini tidak hanya memperbaiki bentuk fisik bangunan, tapi juga melakukan peremajaan wilayah.

Penataan wilayah di Semanggi dimulai pada April 2018, serta memakan waktu 8 bulan dalam pengerjaannya dengan anggaran Rp150 miliar.