UMS dan Kementerian Luar Negeri Bahas Optimalisasi Kemitraan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

Ki-Ka: Galang Taufani, Muhsin Syihab, Nunik Nurhayati (Moderator), dan Ahyani dalam Lokakarya berjudul “Optimalisasi Kemitraan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 di Indonesia” di Ruang Seminar Gedung Induk Siti Walidah, Kamis, (30/11). (Foto: Zaki)

Pabelan, SURAKARTA DAILY**Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Lokakarya berjudul Optimalisasi Kemitraan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 di Indonesia” di Ruang Seminar Gedung Induk Siti Walidah, Kamis, (30/11). Hadir dalam acara ini sebagai pembicara Muhsin Syihab (Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri), Ahyari (Ketua Bappeda Surakarta), dan Galang Taufani (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Sesi kesempatan pertama adalah Direktur PELH Kementerian Luar Negeri, Muhsin Syihab, mengatakan bahwa Pembangunan Berkelanjutan atau  Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah sebuah syarat bagi kesejahteraan negara. Hal ini relevan dengan orang Islam.

“Sebagai orang Islam  pembangunan berkelanjutan selaras dengan apa yang diajarkan oleh agama islam”, ungkapnya dihadapan para peserta seminar.

Pada tanggal 25 September 2015, dunia telah menyepakati Agenda 2030 bagi Pembangunan Berkelanjutan (Sustinable Development Goals/SDGs), sebagai acuan perencanaan pembangunan global dan fokus kerjasama internasional untuk 15 tahun ke depan. Agenda 2030 memuat 17 Tujuan dan 169 Target yang memepertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup, sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015.

Paradigma Kerjasama Pemangku, Kunci Keberhasilan SDG’s

Dosen Universitas Fakultas Hukum UMS, Galang Taufani, mengungkapkan bahwa  Sustainable Development Goals  adalah satu kesepakatan yang sangat strategis dalam pembangunan dunia. Indonesia harus mendukung penuh.

“Ini adalah salah satu kesepakatan kepala negara sebagai representasi bagian masyarakat dunia yang strategis, Indonesia harus mendorong penuh, baik secara internal maupun eksternal,” kata Galang Taufani.

Ia mengatakan bahwa kunci keberhasilan dari implementasi adalah merubah paradigma antar pemangku kepentingan menjadi satu kolaborasi yang apik dan terbuka, serta menihilkan ego sektoral.

“Keberhasilan SDG’s adalah berdasarkan kolaborasi berbagai pihak, diantaranya Dalam setiap pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, bisnis dan filantropi, serta media dan Cso. Ego sektoral harus ditinggalkan,” tandasnya.

Ia mengungkapkan bahwa paradigma bahwa NGO senantiasa menjadi antikritik terhadap pemerintah perlu dilengkapi dengan kemungkinan terjadinya kemitraan yang solid. Sehingga, tidak hanya berhenti pada kritik, namun perlu bagaimana terjadinya kolaborasi dalam solusi konkrit dilapangan. Hal ini membutuhkan perubahan paradigma

Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Daerah

Ahyani, selaku Ketua Bappeda Surakarta mengatakan, di level Pemerintah Daerah (Pemda)  selalu mengikuti pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019). Hal ini dimasukkan dalam konsep pembangunan kota solo

“Pembangunan ini (SDG’s) kita masukkan untuk menjadikan masyarakat 3 WMP (Wasis, Waras, Wareg, Mapan, dan Papan),” ungkap Ahyani.

Acara yang dibuka oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sofyan Anif, ini dihadiri hampir tiga ratus mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan UMS maupun Universitas disekitar solo. Sofyan Anif mengungkapkan bahwa kegiatan seminar penting dalam rangka untuk mendiskusikan isu terkini yang ada dan menghubungkan antara universitas dan kementerian serta banyak lembaga lainnya.