Transaksi Nontunai Dilaksanakan di Surakarta

Wali Kota Surakarta, F. X. Hadi Rudyatmo menandatangani Peraturan Wali Kota (Perwali) Surakarta No. 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam APBD Kota Surakarta, pada 29 Agustus lalu. (Sumber: Pemkot Surakarta)

Solo, SURAKARTADAILY.COM ** Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta telah menerapkan transaksi nontunai untuk setiap transaksi pembayaran belanja yang bersumber dari APBD. Bendahara pengeluaran pun dilarang memegang kas tunai di atas Rp 15 juta.

Dilansir dari laman Pemkot Surakarta, pembayaran dengan cara tunai hanya diperbolehkan untuk 11 jenis pembayaran. Di antaranya uang transport, bantuan untuk anak yatim piatu dan orang terlantar dan pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana. Sementara pembayaran jasa dan barang secara tunai dibatasi maksimal Rp 2 juta.

“Selebihnya, semuanya transaksi harus menggunakan jasa bank secara non tunai,” kata Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, Yosca Herman Soedrajad, seperti dikutip situs tersebut belum lama ini.

Disebutkan untuk mendukung kebijakan itu, Wali Kota Surakarta, F. X. Hadi Rudyatmo menandatangani Peraturan Wali Kota (Perwali) Surakarta No. 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam APBD Kota Surakarta, pada 29 Agustus lalu.

Pada Perwali tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan pembayaran nontunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik.

Dia mengatakan tujuan pembayaran non tunai adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel. Kebijakan itu diharapkan juga bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Transaksi non tunai juga memiliki keunggulan dibanding transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, di antaranya proses dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jika proses transaksi bisa dilakukan lebih cepat, maka akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di masyarakat,” kata Rudyatmo seperti dikutip situs Pemkot Surakarta.

Penerapan sistem non tunai yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta diklaim lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, per 17 April lalu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada aturan itu, kementerian meminta agar seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia menerapkan sistem pembayaran non tunai paling lambat 1 Januari 2018. Dalam surat edaran tersbeut, transaksi non tunai juga berlaku untuk transaksi penerimaan.

Dijelaskan transaksi penerimaan bahkan sudah lebih dahulu diterapkan di Surakarta untuk beberapa jenis penerimaan. Di antaranya dengan diberlakukannya pajak daerah sistem online atau e-pajak, kemudian retribusi online di pasar tradisional atau e-retribusi. Sedangkan untuk pengeluaran atau pembayaran baru dilakukan pada bulan September ini setelah dikeluarkannya Perwali No. 17/2017.