UMS Gelar Seminar Jaminan Sosial, Dorong Urgensi Partisipasi Pemerintah Daerah

Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta (Foto: Surakarta Daily)
Dari kiri: Subiyanto (DJSN), Suharno (serikat buruh), dan Galang Taufani (Moderator) di Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta (Foto: Surakarta Daily)

Pabelan, Surakarta Daily**Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh kehidupan rakyat agar kesejahteraan masyarakat terjamin dan terciptanya kehidupan yang layak. Menanggapi hal tersebut, Universitas Muhammadiyah Surakarta menyelenggarakan seminar berjudul Problematika Implementasi Jaminan Sosial di Masyarakat dalam Perspektif Hukum, di Aula Muh Djazman, Kamis, (24/11/16).

Hadir dalam pembicara ini adalah anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Subiyanto dan Aktivis Serikat Buruh, Suharno, serta dihadiri hampir empat ratus mahasiswa berbagai fakultas di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Subiyanto mengungkapkan jaminan sosial merupakan dorongan penuh bagaimana negara seharusnya memberikan jaminan sosial kepada warga negara. Atas dorongan itu, maka lahir UU mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).

Ia menungkapkan jika setiap warga negara memiliki resiko hidup, untuk itulah SJSN menjadi penting karena memberikan hak dasar kehidupan.

“SJSN memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, dan mennggal dunia,” ungkapnya

Sebaliknya, Suharno menjelaskan jika konsepsi jaminan sosial yang ada belum mencerminkan apa amanat yang dimaksud dalam UUD 1945. Hal ini karena format yang disusun masih menggunakan sistem premi.

“Format yang disusun masih menggunakan premi, seharusnya jaminan sosial tersebut diberikan langsung oleh negara,” tegasnya.

Selain itu, format yang ada saat ini masih belum sesuai dengan harapan. Pertama, aksesibilitas dan distribusi BPJS masih belum tersebar dengan baik. Kedua, Ia mengungkapkan jika dilapangan masih muncul ada orang dalam menggunakan BPJS masih sulit untuk digunakan seiring dengan fasilitas rumah sakit yang belum mendukung.

Urgensi Partisipasi Daerah

Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Solo, Sragen, dan Karanganyar, Sri, mengatakan sebetulnya format jaminan sosial sudah tepat.

Ia mengungkapkan harus dikuatkan dan fokus agar seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap BPJS, niscaya akan memberikan jaminan lebih banyak terhadap banyak orang. Ia mengungkapkan peran dan posisi pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Khususnya menjamin karyawan mendapatkan hak nya diberikan oleh perusahaan. Hal ini dicantumkan dalam PP No. 86 Tahun 2013 berkaitan dengan sanksi mengenai jaminan sosial.

“Pemerintah daerah harus mendorong perusahan-perusahaan diwilayahnya terlibat langsung dalam menjamin karyawan memiliki jaminan sosial. Pemerintah daerah bisa memberikan sanksi jika perusahaan tidak menyertakan hak karyawan dalam BPJS,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan seharusnya formulasi ini disyaratka dalam penilaian oleh BPK dalam menjalankan pemerintah daerah. Maka, dengan demikian pemerintah daerah akan merasa dan perlu untuk mendorong hal ini.