Bahas Isu Aktual, Unisri Surakarta Gelar seminar nasional Tax Amnesty

Universitas Slamet Riyadi (Foto: Budhi 211 Social)
Universitas Slamet Riyadi (Foto: Budhi 211 Social)

Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi (HMPSA) Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi (FE Unisri) Surakarta menggelar seminar nasional Tax Amnesty, Rabu, (28/9/2016).

Seminar mengambil tema “Pengaruh Tax Amnesty Sebagai Pendorong Perekonomian Indonesia 2016″ diikuti 400 peserta terdiri dosen, mahasiswa, serta pengurus dan anggota Asosiasi Konsultas Pajak Publik Indonesia (AKP2I) pusat dan Solo Raya.

Seminar tax amnesty pajak menghadirkan pembicara Humas Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jateng II, Tri Miarsih dan Espana Ramadhana, serta Ketua Umum AKP2I, Suherman Saleh didampingi Pembina AKP2I, Riza Noor Karim.

Rektor Unisri Surakarta, Kapti Rahayu Kuswanto, usai membuka seminar mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan mahasiswa. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut sangat aktual dan relevan dengan kondisi kekinian, terkait pelaksanaan pengampunan pajak.

“Ini sebuah terobosan yang sangat penting, mahasiswa tidak sekadar belajar pajak di ruang kelas dengan para dosen, namun belajar secara langsung dari dirjen pajak maupun para konsultan profesional dibidang pajak,” ungkap Rektor, seperti dirilis AKP2I.

Lebih lanjut, Kapti Rahayu Kuswanto, berharap dengan seminar pemahaman para mahasiswa dibidang perpajakan menjadi lebih baik, khususnya terkait pengampunan pajak dan bisa turut berpartisipasi mensosialisasikan kepada masyarakat.

Masyarakat belum paham Tax Amnesty

Tri Miarsih dari Kanwil DJP Jateng II, menjelaskan masyarakat umumnya belum memahami sepenuhnya maksud dan tujuan tax amnesty atau pengampunan pajak.

“Mereka hanya mendapatkan informasi sepotong-sepotong, tidak utuh, sehingga sering menimbulkan pemahaman yang kurang tepat,” katanya.

Selain itu, ia juga ia mengungkapkan bahwa tax amnesty bukanlah kewajiban melain adalah hak yang bisa diakses oleh para wajib pajak.

Amnesti pajak itu bukan kewajiban namun hak bagi wajib pajak, boleh digunakan boleh tidak, peran pemerintah hanya memfasilitasi,” paparnya