Pemkab Klaten Tertibkan Toko Moderen Berjejaring Ilegal

Bupati Klaten Sri Hartini meresmikan Gedung Baru Polsek Kalikotes. (Foto: Humas Pemkab Klaten)
Bupati Klaten Sri Hartini meresmikan Gedung Baru Polsek Kalikotes. (Foto: Humas Pemkab Klaten)

Klaten, SURAKARTADAILY ** Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tindak tegas toko berjejaring yang tidak mengantongi izin. Bupati Klaten Sri Hartini mengancam akan menyegel toko moderen berjejaring bodong alias tidak mengantongi izin.

“Kita sudah perintahkan pada satpol PP, agar segera menindaklanjuti mereka (toko modern berjejaring) yang belum punya izin, segeralah mencari izin. Yang belum memunyai izin dan tidak mau mengurus izin, akan kami tindak tegas,” Kata Sri Hartini. Dirilis Humas Pemkab Klaten.

Sementara itu, Kepala Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) Klaten Tri Koniantini bertekad tidak akan memproses izin toko moderen berjejaring yang tidak memenuhi syarat.

“Dari 31 toko moderen berjejaring yang belum memiliki izin, hanya enam diantaranya yang berpotensi dapat mengajukan perizinan, sedangkan sisanya tidak bisa,” Jelas Tri Koniantini.

Jarak antara pasar tradisional dengan toko moderen berjejaring ditengarai menjadi ganjalan KPMPT dalam mengeluarkan izin.

Berdasarkan peraturan Bupati (Perbub) Klaten No 12 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko moderen mengatur tentang jarak pasar tradisional dengan took moderen.

Berdasarkan kajian KPMPT dari 31 toko yang belum mengantongi ijin hanya ada enam toko yang berpeluang mendapatkan izin, sementara sisanya belum memenuhi syarat yang telah ditentukan.

“Dari enam toko yang berpotensi bisa mendapatkan izin, belum ada bekas yang diajukan ke saya, namun demikian dari informasi ada dua toko yang telah berusaha mengurusnya,” Katanya.

Surat Peringatan

“Sesuai instruksi Bupati, hari ini kita SP1 sebanyak 31 toko modern berjejaring, baik itu Alfamart maupun Indomaret,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda dan Perbup Satpol PP Klaten Sugeng Santoso, Selasa (29/3). Dirilis Humas Pemkab Klaten

Berdasarkan mekanisme SP I berlaku tujuh hari sebelum SP 2 diberikan. Setelah itu, untuk menuju SP 3 dibutuhkan waktu tiga hari, jika masih membandel akan ada tiga hari lagi untuk mempersiapkan ke proses eksekusi. Jadi rumusnya adalah 7 hari, 3 hari dan 3 hari, sesuai dengan standar operasi (SOP), jelas Sugeng Santoso.