Tekan Angka Kemiskinan, Pemprov Ajak Pemkab Klaten Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau instrumen pengentasan kemiskinan, pembibitan ikan nila di Klaten (Foto: Humas Pemprov Jateng)
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau instrumen pengentasan kemiskinan, pembibitan ikan nila di Klaten (Foto: Humas Pemprov Jateng)

Klaten, SURAKARTADAILY ** Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Ratna Dewajati mengajak Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menekan jumlah angka kemiskinan, yakni dengan membangkitkan kembali geliat ekonomi kerakyatan di Klaten.

“telah diketahui bersama, bahwa potensi di klaten yang terkenal dengan lurik, pengrajin kayu, makanan olahan, dan konveksi serta logam di ceper harus dioptimalkan menjadi produk unggulan,” Ungkap Ratna, Kamis (17/3).

Pihaknya menghimbau agar Pemkab Klaten mendorong kegiatan ekonomi kerakyatan, yang diyakini mampu menekan angka kemiskinan menjadi 10,71 persen pada tahun 2017 mendatang. Angka kemiskinan di Klaten sebelumnya mencapai angka 14,58 persen pada tahun 2014.

Pemprov Jateng hingga saat ini terus melakukan inovasi guna menekan angka kemiskinan. “Pemprov Jateng ingin membuat program intervensi penurunan angka kemiskinan dengan memberikan modal usaha kepada sektor UMKM,” Katanya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Sosial dan Budaya (Sosbud) Bappeda Klaten Tomisila Adhitama, Ia menuturkan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi masing – masing desa, di desa candirejo kecamatan ngawen Pemerintah Desa memberikan bantuan gerobak angkringan lengkap dengan perabotnya.

Sementara itu Ketua Bappeda Klaten Surti Hartini mengasumsikan Secara makro pertumbuhan ekonomi di klaten tahun depan mencapai 5,6 %, penduduk miskin 11,21 % tingkat pengangguran terbuka 5,8 % dan laju inflasi 4,35 %.

“ Pengentasan penduduk miskin dan berkurangnya jumlah pengangguran terbuka masuk dalam sasaran pembangunan daerah 2017.” Katanya.

Alokasi Dana

Pemprov Jateng mengalokasikan dana sebesar Rp. 1 Triliun untuk menangani kemiskinan di seluruh jawa tengah.

Kasubdit Bappeda Jateng, Gunawan Sidharsono mengatakan saat ini telah ada 14 desadi jawa tengah yang menjadi pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan.

Terkait pendanaan, Pemprov berencana melakukan pola sharing antara Pemprov Jateng dengan Pemkab Klaten, hal tersebut berlaku disemua bidang diantaranya kesehatan, pendidikan, dan RLTH.

“Pusat 20 persen Provinsi 30 persen sedangkan Pemkab 50 persen seperti visi dan misi Bupati terpilih, jika poin yakni meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing yang berbasis ekonomi lokal,” Jelas Ratna.