Musrenbangda Klaten, Prioritaskan Pendekatan Partisipatif

Bupati Klaten Sri Hartini memberikan sambutan dalam penyusunan RKPD tahun 2017. (Foto: Humas Pemkab Klaten).
Bupati Klaten Sri Hartini memberikan sambutan dalam penyusunan RKPD tahun 2017. (Foto: Humas Pemkab Klaten).

Bupati Klaten Sri Hartini secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) di gedung pendopo Pemkab Klaten, Rabu (16/3). Dengan diikuti 400 peserta, dari unsur SKPD, Ormas, Organisasi Profesi dan Asosiasi dan LSM.

“ Prakarsa masyarakat sebagai bentuk pendekatn partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah mendapat porsi lebih dalam Musrenbang ini,” Jelas Sri Hartini, Rabu (16/3). Dirilis Humas Pemkab Klaten.

Tahun 2016 sebagai pijakan awal dalam menata dan mengurus Kabupatem Klaten sesuai dengan prakarsa masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Sri Hartini berharap data yang menjadi pijakan perencanaan dan pelaporan harus jelas indikator dan kinerjany, harus ada target yang terukur. Sehingga jangan sampai harapan masyarakat sia – sia padahal dana sebagian dipungut dari masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Usulan masyarakat dan kebijakan masyarakat harus diputuskan secara musyawarah untuk mufakat,” Katanya.

Budaya kerja diciptakan sebagai landasan pelayanan publik Sri hartini mencontohkan, jangan sampai ada pengaduan masyarakat tidak ditindak lanjuti dalam kurun waktu 24 jam..

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Klaten, Muhammad Nurrosyid mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk penyusunan rencana kerja perangkat daerah (PKPD) 2017 serta bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen antara pelaku pembangunan atas isu – isu strategis.

“ Program kegiatan dan anggaran tahunan daerah yang dilakukan secara pastisipatif berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ada.” Katanya.

Potensi Desa

Pemerintah Povinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dana sebesar Rp. 350 juta untuk lima desa di wilayah Kabupaten Klaten. Yakni Desa Sidorejo, Balerante, Mlese dan Tlinsing.

Dana diberikan sebagai wujud partisipasi Pemprov untuk mendorongagar desa mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar, pangan dan energi.

Kepala Sub Bidang (Kasubid) Penanggulangan Kemiskinan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappermas) Mujab menegaskan, lima desa yang mendapatkan bantuan dari Pemprov bukan karena tergolong desa miskin. Namun desa tersebut memiliki potensi yang besar yang harus dikembangkan.

“Ketiga Desa dikecamatan kemalang sudah melaksanakan program penggemukan sapi, sebagai bagian dari potensi desa,” Ungkap Mujab.