MEA, Peradi Surakarta Siap Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surakarta, Badrus Zaman. (Foto: Albicia Hamzah)
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surakarta, Badrus Zaman. (Foto: Albicia Hamzah)

Kota Solo, SURAKARTA DAILY ** Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surakarta, Badrus Zaman, mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun kekuatan daerah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai dibuka awal 2016.

“Peradi Surakarta siap bekerja sama dengan siapa pun, khususnya pemerintah daerah, untuk memberi masukan hukum. Kami sudah bekerja sama dengan Pemkot Surakarta tentang penanganan perkara perempuan dan anak serta sosialisasi dan penyuluhan hak-hak Perempuan dan anak ke setiap kelurahan,” ujar Badrus, Senin (29/2/2016), di kantornya.

Menghadapi MEA, sambungnya, Peradi memulainya dari Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN). Kini, banyak advokat asing yang masuk Indonesia, dan Peradi yang menyeleksi mereka.

“Khusus wilayah Surakarta, kita siapkan advokat-advokat muda yang tangguh dan kita dorong untuk ikut pendidikan yang berkelanjutan. Kami siap mengadakan pendidikan, seminar, lokakarya, dan lainnya,” tutur Badrus.

Menurutnya, pada zaman yang serba-digital seperti sekarang, Peradi Surakarta pun tak ketinggalan zaman. Saat Pelantikan DPC Peradi Surakarta beberapa waktu lalu, pihaknya sekaligus meluncurkan website www.peradisurakarta.com.

“Bagi Peradi Surakarta, masyarakat melek hukum itu yang utama, dengan cara mengadakan pendidikan hukum bersifat belajar bersama dengan masyarakat. Yang penting, bagaimana masyarakat berani bersama-sama; bagaimana yang penting masyarakat berani bertanya,” pungkasnya.

Sejarah Peradi

Peradi mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan Peradi, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk Peradi.

Kesepakatan untuk membentuk Peradi diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk Peradi, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia.

Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang.

Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota Peradi lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.