Dongkrak PAD, Pajak Pasir Merapi Bakal Naik

Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban (Wasdaltib) tambang Provinsi Jawa Tengah, melakukan razia di sejumlah lahan tambang pasir ilegal di Klaten. (Foto: Humas Pemkab Klaten)
Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban (Wasdaltib) tambang Provinsi Jawa Tengah, melakukan razia di sejumlah lahan tambang pasir ilegal di Klaten. (Foto: Humas Pemkab Klaten)

Klaten, SURAKARTADAILAY ** Meski masih tarik ulur, gagasan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten tetap bertekad untuk melakukan penyesuaian tarif pajak tambang galian golongan C.

Kepala Seksi (Kasi) Penagihan DPPKAD Klaten, Harjanto Hery mengungkapkan bahwa usulan penyesuaian tarif masih diproses Setda Klaten. Pihaknya mengaku siap untuk melakukan sosialisasi tapi masih terendala payung hukum.

Rencananya tarif pajak akan disesuaikan menjadi Rp.25 ribu hingga Rp.30 ribu dari tarif awal Rp.10 ribu per rit.

“Angka tersebut dihitung dari harga jual pasaran sekitar Rp.600 ribu per rit, satu rit berisi empat meter kubik, maka harga jual per meter kubik Rp.125 ribu,” Kata Harjanto. Jum’at (25/3).

Perlu diketahui bahwa sesuai Peraturan Daerah (Perda), tarif pajak galian C kali woro sebesar 25% dari harga jual per meter kubik.

“Tahun 2016 ini kami optimis ada peningkatan lagi karena dari target Rp.750 juta sampai sekarang ini sudah mencapai 70%. Di APBD perubahan akan kami optimalkan lagi, apalagi nanti dengan penyesuaian itu kami optimis pendapatan pajak galian C bisa mencapai angka Rp.1,5 miliar,” Tuturnya.

Sebelumnya Pemkab telah memberikan keringanan sebesar 50% atau Rp.10 ribu untuk tiap rit dari tarif pajak Rp.20 ribu. Sementara pendapatan galian C kali woro tahun 2015 menembus angka Rp.1,1 miliar, naik 44% dari target Rp.750 juta.

Harjanto menegaskan penyesuaian tarif pajak galian C sulit dilakukan jika tidak dibarengi dengan penertiban tambang ilegal. Pasalnya harga jual tambang ilegal lebih murah ketimbang tambang legal.

Penambang Ilegal

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo secara tegas menyatakan penambangan ilegal sangat ngawur dan merusak lingkungan.

“Jahat itu yang penambangan ilegal, dan harus segera ditertibkan, termasuk truk – truk pasir bermuatan melebihi tonase,” Ujar Ganjar saat melakukan sidak ke penambangan kali apu, Selo. Kamis (17/3).

Truk dengan muatan melebihi tonase mengakibatkan kerusakan jalan, atas kondisi ini Pemerintah yang menjadi sasaran masyarakat.

“Penambang manualakan kita lakukan pembinaan, mereka akan kita buat kelompok – kelompok agar lebih mudah dalam melakukan pembinaan,” Kata Ganjar.

Rencananya, akan dilakukan zona penambangan di kawasan lereng merapi, yang meliputi wilayah Klaten, Magelang dan Boyolali.