Atasi Rumah Tidak Layak Huni, Pemkot Surakarta Siap Gelontorkan Rp.5 miliar

Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo beserta Wakil Walikota dan rombongan mider projo meresmikan kampung deret di Pringgading Kelurahan Stabelan, Banjarsari. (Foto: Humas Pemkot Surakarta)
Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo beserta Wakil Walikota dan rombongan mider projo meresmikan kampung deret di Pringgading Kelurahan Stabelan, Banjarsari. (Foto: Humas Pemkot Surakarta)

Solo, SURAKARTADAILY ** Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta serius dalam mengatasi masalah rumah tidak layak huni (RTLH). Bahkan Pemkot bertekad menyiapkan dana sebesar Rp.5 miliar untuk pembangunan rumah deret di wilayah ketelan.

‘Program pembangunan rumah deret sebagai upaya Pemkot mengatasi persoalan pemukiman kumuh di bantaran sungai,” Ucap Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Surakarta, Rahmat Sutopo.

Penanganan RTLH merupakan program prioritas yang akan dikerjakan Pemkot Surakarta. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.

Rencananya pada tahun anggaran 2016 ini, Pemkot akan meneruskan pembangunan rumah deret yang ada di wilayah ketelan, Kecamatan Banjarsari.

“Selain menata kawasan bantaran sungai, rumah deret sekaligus bagian dari RLTH,” Kata Rahmat.

Pemkot berharap masyarakat dapat memanfaatkan rumah deret ini untuk melakukan usaha mandiri, seperti jasa las atau, berdagang makanan dan bentuk usaha lain yang menguntungkan.

Selain proyek pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa), pembangunan rumah deret ini diharapkan mampu menjasi solusi untuk mengatasi persoalan pemukiman kumuh di bantaran sungai.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum(DPU) Pemkot Surakarta Endah Sitaresmi Suryandari mengatakan Pemkot telah melaksanakan program penataan kali pepe dengan membangun rumah deret. Pembangunan sudah berlangsung beberapa tahun silam dan ditargetkan akan selesai lima tahun kedepan.

Terganjal Status Tanah

Pemkot Surakarta terganjal status tanah dalam menangani RTLH yang berada di Buluwarti. Hak tanah tersebut atas nama keraton kasunanan Surakarta, sehingga dibutuhkan izin dari pihak keratin.

“Mereka yang tinggal di Buluwarti itu status tanahnya hanya magersari sehingga dibutuhkan palilah (izin) keratin, Palilah dibutuhkan sebelum Pemkot mengerjakan perbaikan RTLH,” Jelas Rahmat.

Pemkot berharap segera mendapat palilah dari pihak keratin, sehingga proses pembangunan rumah deret dapat segera dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi di kali pepe, atas izin Pura Mangkunegaran proyek pembangunan dapat berjalan.