Kejahatan Seksual kepada Anak, HMI Surakarta: Negara Harus Segera Turun Tangan

INSTRUKSI - Selasa (20/10/2015), Presiden Jokowi menginstruksikan perlunya langkah-langkah konkret penanggulangan kekerasan terhadap anak dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Setkab)
INSTRUKSI – Selasa (20/10/2015), Presiden Jokowi menginstruksikan perlunya langkah-langkah konkret penanggulangan kekerasan terhadap anak dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Setkab)

Banjarsari, SURAKARTA DAILY ** Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surakarta mengecam keras pelaku kekerasan terhadap anak, lingkungan yang tidak ramah anak, serta pemerintah yang tidak segera turun tangan.

“Kekerasan terhadap anak cukup sampai di sini,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Surakarta, Dipo Suryo Wijoyo, kepada Surakarta Daily, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapat kasih sayang, baik dari orangtua maupun lingkungan sekitar. Banyaknya kasus kekerasan fisik, mulai dari penyiksaan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan anak menunjukkan bahwa lingkungan yang ada tidak ramah anak.

“Di setiap kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, pemerintah hanya melakukan eksekusi tanpa melakukan perencanaan penanggulangan jangka panjang dan jangka pendek,” tutur mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tersebut.

Dipo mengatakan, peran lingkungan sangat penting dalam pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak.

“Lingkungan yang awalnya memiliki kepekaan sosial, semakin ke sini semakin individualis,” ungkapnya.

Regulasi

Dipo menerangkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak 2010-2014.

Rencana tersebut terbagi dalam lima bidang, yaitu bidang pencegahan dengan penanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional, bidang rehabilitasi kesehatan dengan penanggung jawab Kementerian Kesehatan, bidang rehabilitasi sosial pemulangan dan reintegrasi sosial dengan penanggung jawab Kementerian Sosial, bidang pengembangan hukum dan penegakan hukum dengan penanggung jawab Kepolisian RI, dan bidang koordinasi dan kerja sama dengan penanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Dengan regulasi yang sudah ada, pemerintah seharusnya lebih mudah dan segera melakukan kajian mendalam terhadap kasus ini. Sistem yang terstruktur dan kondusif untuk anak juga harus segera dibuat. Selain itu, rekayasa sosial, di mana masyarakat sebagai ring satu bagi keamanan anak juga harus menjadi konsentrasi penanggulangan jangka pendek pemerintah,” tuturnya.

Ia berharap, kasus sama tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan perhatian bersama.

Ketua Umum HMI Cabang Surakarta, Dipo Suryo Wijoyo. (Foto: Arif Giyanto)
Ketua Umum HMI Cabang Surakarta, Dipo Suryo Wijoyo. (Foto: Arif Giyanto)

Instruksi Presiden

Sementara itu, pada Selasa (20/10/2015), Presiden Jokowi menginstruksikan perlunya langkah-langkah konkret penanggulangan kekerasan terhadap anak saat rapat terbatas membahas pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap anak, di kantor Presiden, Jakarta.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembisa, mendukung pemberian tambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak, seperti dalam bentuk pengebirian atau kastrasi.

Langkah ini diperlukan, karena penyelesaian melalui jalur keluarga atau hukuman penjara tidak selalu efektif mencegah pelaku kejahatan seksual kepada anak mengulang kembali perbuatannya.

“Memberi sanksi jangan hanya membayar atau pun secara keluarga, karena banyak persoalan diselesaikan secara adat atau kekeluargaan, namun tidak membuat efek jera kepada pelaku,” kata Yohana, dirilis Sekretariat Kabinet.

Pihaknya berharap, Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang perlindungan anak, yang saat ini sedang dipersiapkan Menteri Sosial.

Menteri Yohana menjelaskan bahwa kerja sama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan terus berjalan.