Hasil WTP Audit BPK, Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Dinilai Berjalan Maksimal

BERHASIL - Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Hery Subowo, Jumat (15/5/2015). (Foto: Dishubkominfo Karanganyar)
BERHASIL – Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Hery Subowo, Jumat (15/5/2015). (Foto: Dishubkominfo Karanganyar)

Karanganyar, SURAKARTA DAILY ** Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal, yakni Badan Pemeriksa Keuangan, atas penyajian laporan keuangan pemerintah.

Laporan terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Opini BPK secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kabupaten Karanganyar pada 2015 menorehkan prestasi mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014.

Hasil kerja keras dan kerja sama dari berbagai pihak, akhirnya setelah menunggu sekian lama, Kabupaten di Lereng Gunung Lawu mendapatkan Opini WTP.

Dirilis Pemkab Karanganyar, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menuturkan, penghargaan tersebut membanggakan warga Karanganyar. Ia bersyukur dan berterima kasih kepada berbagai pihak.

“Ini semata-mata yang dilakukan untuk masyarakat luas. Selama dua bulan berturut-turut, Kantor Perwakilan BPK Jawa Tengah memeriksa keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” kata Bupati Juliyatmono saat memberikan sambutan pada acara Doa Bersama Dalam Rangka Ujian Sekolah SD/MI Serta Tasyakuran Atas Opini WTP Terhadap Audit LKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2014, Minggu (17/5/2015) Minggu malam.

Dengan diraihnya Opini WTP itu, kepercayaan pubilk bisa meningkat dan berdampak positif pada pembangunan daerah.

Salah satu Kesuksesan Reformasi Birokrasi

Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK). Hasil pemeriksaan keuangan adalah pernyataan opini tentang Tingkat Kewajaran Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah.

Opini WTP didasarkan pada kriteria Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern.

“Laporan penyelenggaraan pemerintahan khususnya laporan keuangan, Pemerintah Pusat tampaknya ingin mendekatkan kegiatan-kegiatan daerah dengan dilandasi prestasi-prestasi daerah, dengan menambahkan baik dana-dana insentif daerah maupun tambahan-tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dipengaruhi opini hasil pemeriksaan BPK,” tutur Bupati Karanganyar.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Sumanto menuturkan, baru tahun ini Kabupaten Karanganyar memperoleh WTP.

“Ini merupakan ibarat ‘pemecah telur’. Mudah-mudahan yang dilakukan dapat berimplikasi dengan pembangunan. Harapannya, kualitas pembangunan ditingkatkan. Jadi, lebih bisa dinikmati masyarakat. Ke depan inginnya dapat dipertahankan untuk memperoleh WTP,” jelas Sumanto.

Sebab, sambungnya, masyarakat tidak mengetahui apa itu WTP, WDP, dan disclaimer.

“Dengan penilaian itu, masyarakat ingin melihatnya secara nyata dengan pembangunan fisik. DPRD selalu memantau dan memberikan masukan kepada kinerja pemerintah,” pungkasnya.

Penyerahan hasil pemeriksaan LKPD diberikan dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Hery Subowo kepada Bupati Karanganyar Juliyatmono.