MT Arifin: Pembedaan Image Jawa Surakarta dan Yogyakarta Sebatas Promosi Turisme

Pengamat budaya Solo, MT Arifin. (Foto: Dwiki Setiyawan WordPress)
Pengamat budaya Solo, MT Arifin. (Foto: Dwiki Setiyawan WordPress)

Kota Solo, SURAKARTA ** Meski Surakarta dan Yogyakarta tampak berebut identitas kejawaan, pada dasarnya budaya keduanya sama. Pembedaan image dilakukan untuk promosi turisme semata.

“Budaya Jogja dan Solo pada dasarnya sama. Di Yogyakarta, budaya terbelah antara budaya Kulon Kali yang berpusat di Keraton Kasultanan dengan tradisi Yogyakarta, sedang Wetan Kali berpusat di Pura Pakualaman, berdasar tradisi Surakarta. Daerah Gunung Kidul saat pisowanan berdasar tradisi Surakarta,” ujar pengamat budaya, MT Arifin, kepada Surakarta Daily, Rabu (8/4/2015).

Solo kemudian berkembang menjadi kota industri dalam arti yang lebih luas. MT menjelaskan, Solo memilih demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dulu (Yogyakarta dan Surakarta) ya sama-sama Daerah Istimewa. Namun, rakyat Solo memilih proses demokrasi, bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan disatukan dengan Provinsi Jawa Tengah,” tutur periset keris tersebut.

Meski bersaing dalam sektor pariwisata, menurut MT, antara Jawa Tengah dan DIY sebenarnya saling terkait.

“Seperti Prambananan dan Borobudur yang punya daya tarik wisata, ada di Jateng. Namun fasilitas untuk kedatangan, banyak di DIY. Demikian pula industri wisatanya, berkembang di DIY,” ungkapnya

Ia menambahkan, beberapa tradisi Surakarta dan Yogyakarta sengaja dibuat berbeda sebagai trade mark.

“Dahulunya, banyak tradisi yang berbeda, karena memang diciptakan seperti itu untuk menjadi trade mark. Pendiri Keraton Yogyakarta Hamengku Buwono I kan adiknya Raja Kasunan Surakarta waktu itu,” pungkasnya.

Keistimewaan Surakarta

Dahulu, Surakarta pernah menjadi Daerah Istimewa. Dilansir Wikipedia, Daerah Istimewa Surakarta (DIS) adalah daerah otonomi khusus, pada waktu itu disebut Daerah Istimewa, yang secara de facto pernah ada antara Agustus 1945 sampai Juli 1946.

Penetapan status otonomi khusus ini dalam kurun waktu tersebut tidak pernah ditetapkan dengan sebuah undang-undang tersendiri berdasarkan pasal 18 UUD yang asli, namun hanya dengan Piagam Penetapan Presiden tanggal 19 Agustus 1945 dan UU No 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran pada 18 atau 19 Agustus mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada 1 September 1945, empat hari sebelum Yogyakarta, SISKS Pakubuwana XII dan KGPAA Mangkunagara VIII, secara terpisah mengeluarkan dekrit resmi kerajaan. Lima hari kemudian, 6 September 1945, kedua monarki mendapat Piagam Penetapan dari Presiden Indonesia.