Kini RSUD Kota Surakarta Miliki Gedung Cuci Darah

GEDUNG CUCI DARAH - Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, meresmikan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Surakarta dan gedung hemodialisasi, Jumat (17/5/2015). (Foto: Humas Pemkot Surakarta)
GEDUNG CUCI DARAH – Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, meresmikan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Surakarta dan gedung hemodialisasi, Jumat (17/5/2015). (Foto: Humas Pemkot Surakarta)

Jebres, SURAKARTA DAILY ** Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, meresmikan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Surakarta dan gedung hemodialisasi, Jumat (17/5/2015).

Hemodialisis atau cuci darah adalah sebuah prosedur medis menggunakan mesin khusus, yakni mesin dialisis, untuk menyaring produk limbah dari darah dan mengembalikan kandungan normal darah.

Proses pencucian unsur-unsur darah dilakukan berdasarkan perbedaan dalam tingkat difusi melalui membran semipermeabel atau disebut membran dialisis. Walaupun dapat dilakukan untuk gagal ginjal akut, hemodialisis lebih sering digunakan untuk penyakit ginjal kronis.

Hemodialisis sering dilakukan untuk mengobati stadium akhir penyakit ginjal. Dalam keadaan tersebut, dialisis ginjal biasanya dikelola dengan menggunakan jadwal yang tetap tiga kali per minggu.

“Warga masyarakat yang telah memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan dapat menerima pelayanan di RSUD ini. Sejalan dengan tuntutan masyarakat maka dengan peningkatan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mewajibkan standar pelayanan kesehatan,” ujar Walikota.

Walikota yakin, RSUD Kota Surakarta akan menjadi rumah sakit kebanggan kota.

“RSUD Solo akan mampu memenuhi harapan masyarakat. Dengan dukungan peran serta dari semua pihak, akan dapat mewujudkan masyarakat yang waras wasis wareg mapan papan sesuai slogan Pemkot,” pungkasnya.

Peran Pemkot

Kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi sebaik-baiknya. Bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, namun juga tanggung jawab semua warga untuk memenuhi hak hidup sehat, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu.

“Terhadap penanganan pelayanan kesehatan, khususnya dalam pembiayaan kesehatan, Pemkot Surakarta sudah mengeluarkan berupa PKMS dan juga adanya BPJS dan jaminan kesehatan lainnya. Diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatan,” ujar Rahmat Sutomo, mewakili Sekretaris Daerah Kota Surakarta, dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah di Pendhapi Gede Balai Kota Surakarta, Rabu (15/4/2015).

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Suharsih, menyampaikan, kebijakan di bidang kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

“Kebijakan ini didasarkan mapping identifikasi kesehatan dengan 7 indikator MDGs, yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Anak, Angka Kematian Balita, Gizi Buruk, HIV/AIDS, DBD, TB,” terangnya.