Joko Purnomo, Sejahterakan Desa dengan Optimalisasi Pemerintahan Desa

KAWAL DESA - Joko Purnomo, putra Boyolali yang concern pada pemerintahan desa. (Foto: Arif Giyanto)
KAWAL DESA – Joko Purnomo, putra Boyolali yang concern pada pemerintahan desa. (Foto: Arif Giyanto)

Boyolali, SURAKARTA DAILY ** Gelak tawanya renyah, selaras lusinan visi besar tentang pembangunan desa yang ia tapaki. Joko Purnomo merenda strategi kesejahteraan desa hampir satu dekade. Pengalamannya berurusan dengan proyek pendampingan desa di berbagai tempat dapat menjadi modal besar, membangun Boyolali.

Ia biasa dipanggil Jepe. Nama ini sudah banyak dikenal, jauh sebelum Jupe atau Depe tampil ke khalayak. Jepe dianggap meringkas identitas Joko Purnomo yang dinamis dan menginginkan perubahan hidup Indonesia, sejak ia kuliah.

Jepe lahir di Boyolali, 20 Januari 1981, tepatnya di Krapyak RT 06 RW II, Desa Paras, Kecamatan Cepogo. Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan bermacam rekam jejak pendampingan. Ia trainer, peneliti, evaluator, dan fasilitator community development berbagai tempat di Indonesia.

Sekian waktu, Jepe percaya bahwa pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Ia menganggap hal ini penting dengan titik tekan desa sebagai subyeknya.

“Sasaran pembaruan adalah desa, sebagai sebuah entitas kolektif yang mengandung proses relasi ekonomi-politik antaraktor di desa, governance system dalam desa, maupun relasi atau posisi ekonomi-politik desa di hadapan struktur supradesa yang lebih tinggi,” demikian jelasnya mengawali pembicaraan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pembaruan desa adalah sebuah upaya yang berkelanjutan untuk mengawal perubahan relasi ekonomi-politik desa secara internal maupun eksternal, menuju tatanan kehidupan desa baru yang lebih demokratis, mandiri, dan adil.

Desa dapat menjadi otonom sepenuhnya bila menggunakan strategi yang tepat. Suatu kebijakan akan mengacu di antaranya penyerahan kompetensi sepenuhnya kepada daerah otonomi untuk merumuskan dan merencanakan kebijakan pembangunan daerahnya. Titik beratnya, yaitu pemberdayaan kelembagaan masyarakat sebagai pemrakarsa dan pelaksana aktor pembangunan.

Kesejahteraan Desa

Pada konteks Boyolali, ia merekomendasikan beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan. Pertama, mengembangkan tata pemerintahan desa yang baik, didukung kemampuan perangkat desa serta manajemen organisasi dan administrasi pemerintahan desa yang memadai, sehingga mampu memberikan pelayanan dasar berkualitas.

“Optimalisasi peran dan fungsi pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan berbasis pada perencanaan desa, penganggaran desa secara transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan aspirasi warga terutama kelompok miskin, perempuan maupun kelompok marginal lainnya,” Jepe mengungkapkan analisisnya.

Kedua, memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, juga sebagai wahana partisipasi masyarakat, serta memberikan kesempatan, kewenangan, dan tanggung jawab desa mengelola perencanaan desa.

Ketiga, memberdayakan masyarakat dan mengembangkan pembangunan desa secara berkelanjutan melalui kebijakan sosial yang komprehensif dan optimalisasi potensi lokal dari bawah. Mengakui, menghormati, dan menyerahkan sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada desa, baik melalui desentralisasi perencanaan maupun anggaran sebagai bagian dari perwujudan hak-hak dasar warga.

Dengan pengawalan intensif, bukan tidak mungkin, kesejahteraan Boyolali terwujud lebih maksimal, justru dengan menjadikan desa sebagai pionirnya. Jepe membangun optimisme itu dengan kelakar serius, “Biar kelak, tidak ada yang pergi ke luar Boyolali untuk mencari nafkah, sementara di Boyolali sendiri sebenarnya banyak potensi yang bisa dikembangkan.”