Tanggulangi Kemiskinan Solo dengan Data Terintegrasi, MP3S Siap Launching

DATA TERINTEGRASI - Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, menerima kunjungan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Surakarta (MP3S) beberapa waktu lalu. (Foto: Arif Giyanto)
DATA TERINTEGRASI – Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, menerima kunjungan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Surakarta (MP3S) beberapa waktu lalu. (Foto: Arif Giyanto)

Kota Solo, SURAKARTA DAILY ** Besok, Selasa (31/3/2015), akan digelar Launching Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Surakarta (MP3S) di Balai Tawangarum Kompleks Balaikota Surakarta.

“Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Indonesia semakin membuka ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar semakin baik,” ujar aktivis MP3S, Kun Prastowo, kepada Surakarta Daily, hari ini.

Menurut Kun, masyarakat berhak untuk berpartisiasi dalam perencanaan maupun monitoring dan evaluasi pelayanan publik, serta mendorong semangat masyarakat untuk bisa terlibat di dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih baik, terutama Kota Surakarta.

“Berangkat dari hal tersebut, sekumpulan organisasi atau komunitas masyarakat di Kota Surakarta yang bergerak dalam kepedulian pelayanan publik mengadakan pertemuan, kajian, dan advokasi tentang pelayanan publik,” kata Staf Harian Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta tersebut.

Ia menceritakan, selama kurang lebih dua tahun, anggota jaringan berinisiatif dan sepakat bersama-sama membentuk jaringan organisasi sosial masyarakat yang diberi nama Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Surakarta (MP3S).

MP3S terbentuk pada 16 Februari 2014 atas inisiatif dari 18 komunitas atau organisasi. Seiring berjalannya waktu, saat ini MP3S telah beranggotakan 20 komunitas atau organisasi. Jaringan MP3S berkomitmen untuk berkontribusi dalam perbaikan kualitas pelayanan masyarakat.

“Wadah ini merupakan wujud partisipasi masyarakat untuk andil dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Surakarta,” tutur Kun.

Koordinator MP3S, Alex Taufiq, menambahkan, di samping concern pada permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik, MP3S juga melakukan upaya agar Pemerintah Kota Surakarta memiliki pendataan terintegrasi terkait penanggulangan kemiskinan.

Sebelumnya, Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, telah menandatangani pakta integritas di Loji Gandrung, Jumat (27/3/2015). Pemkot Surakarta berkomitmen menyediakan data integratif yang dapat dimanfaatkan oleh semua SKPD sebagai acuan penentuan program penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.

Ketersediaan Data

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Surakarta dari PDI-P, Kosmas Krisnamurti, mengatakan, penanganan penanggulangan kemiskinan di dalam masyarakat kota membutuhkan ketersediaan data.

“Dalam pelaksanaan pendataan memang telah dilaksanakan oleh BPS dan kemudian ditindaklanjuti dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Namun, tetap menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat,” ungkap Kosmas.

Pemkot Surakarta, menurut Kosmas, sudah selayaknya memiliki data terpadu berbasis teknologi, sehingga dapat dimanfaatkan semua SKPD dalam mengintervensi program penanggulangan kemiskinan.