Penuhi Ketersediaan Informasi, Link Eksternal Sragenkab.go.id Butuh Pengelolaan Lebih Baik

GERBANG ONLINE - Seorang warga Sragen tengah mengurus KTP. Pengamat menilai website Pemkab Sragen belum optimal. (Foto: ADB)
GERBANG ONLINE – Seorang warga Sragen tengah mengurus KTP. Pengamat menilai website Pemkab Sragen belum optimal. (Foto: ADB)

Sragen, SURAKARTA DAILY ** Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Sragen, sragenkab.go.id, dinilai pengamat belum optimal dalam memberikan informasi publik, baik itu masyarakat biasa, pelaku bisnis, maupun pemerintahan lain.

“Apabila dilihat dari frekuensi update berita, fitur-fitur yang disajikan sragenkab.go.id cukup informatif. Namun untuk memberikan informasi publik, baik itu masyarakat biasa, pelaku bisnis maupun pemerintahan lain, dinilai belum dapat memenuhi keinginan atas lengkapnya informasi,” ujar Analis TI Pandiva Co, Agung Suprapto, Jumat (12/12/2014).

Agung mengatakan, hal ini tampak pada dinas dan badan di bawah Pemerintahan Kabupaten Sragen yang belum mempunyai website atau sub-domain sendiri.

“Dari data yang ada, selain masih sedikitnya link eksternal yang terhubung dengan sragenkab.go.id, masih terdapat lembaga yang menggunakan domain .com, .org, blogspot. Padahal, informasi yang disajikan di dalamnya sangat penting bagi masyarakat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa link eksternal sragenkab.go.id butuh pengelolaan lebih baik lagi,” tutur Agung.

Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen yang belum memiliki website adalah Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kesbangpolinmas; Badan Lingkungan Hidup, Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Selain itu, Dinas Kesehatan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Perindagkop dan UKM; Dinas pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan; Dinas Peternakan dan Perikanan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Inspektorat, RSUD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Satuan Polisi Pamong Praja juga belum memiliki website.

Pintu Gerbang Online

Agung menjelaskan, dengan sajian informasi lengkap kepada publik di setiap instansi atau lembaga di Kabupaten Sragen maka akan sangat membantu optimalisasi layanan publik.

“Kita menginginkan website sragenkab.go.id sebagai pintu gerbang online kabupaten sragen, dan masyarakat akan mendapatkan informasi yang holistik dan lengkap,” ucapnya.

Kemampuan transformasi hubungan dengan masyarakat, lanjut Agung, harus ditingkatkan dan didukung dengan penyajian informasi di setiap lembaga secara detail. Salah satu caranya adalah pembuatan dan pengelolaan website.

Analis TI Pandiva Co, Agung Suprapto. (Foto: Surakarta Daily)
Analis TI Pandiva Co, Agung Suprapto. (Foto: Surakarta Daily)

Menurut Agung, website adalah salah satu cara untuk melaksanakan Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

“Pembangunan dan pengembangan website dinilai sebagai cara mudah dan murah untuk menginformasikan informasi layanan kepada publik, mempromosikan daerah kepada pelaku bisnis, dan bargaining competition dengan daerah lain,” terang analis kelahiran Gemolong ini.

Kabupaten Sragen memang dinilai sebagai Pemkab di eks-Karesiden Surakarta yang paling serius menggarap E-Government. Hal ini dapat dilihat dengan dibangunnya infrastruktur komunikasi hingga ke desa-desa, sebagai fondasi komunikasi data internal yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi.

Penerapan E-Government di Kabupaten Sragen telah menuai banyak penghargaan, seperti Best of the best E-Government Award 2007 dari Warta Ekonomi, Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI, Citra Bakti Abdi Negara dari Presiden RI, Otonomi Award bidang administrasi Pelayanan Publik dari JPIP Surabaya, serta menjadi model kabupaten di bidang pelayanan dari BKKSI.