Masa Tanam 1, Pemkab Boyolali Siapkan 2.348,50 Ton Pupuk Urea

Pupuk Urea Bersubsidi
Pupuk Urea Bersubsidi

Boyolali, SURAKARTA DAILY** Kondisi alam Boyolali dan potensi pendukung lainnya memberi peluang bagi pengembangan pertanian. Produksi padi Boyolali mencapai 207.312 ton per tahun pada areal 37.194 hektar, yang tersebar di Kecamatan Nogosari, Andong, Karanggede, Banyudono dan Ngemplak.

Selain dikonsumsi lokal, padi juga dipasarkan ke berbagai daerah untuk kepentingan industri pangan.

Mencukupi kebutuhan untuk masa Tanam (MT 1), Pemkab Boyolali siap menyalurkan pupuk urea sebanyak 2.348,50 ton. Hal ini diungkapkan oleh Sutopo, selaku Kepala Bidang Sarana Prasarana Perlindungan dan Paska Panen Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Boyolali, Ibnu Sutopo.

“Pupuk Urea sebanyak itu (2.348,50 ton—red)), untuk disalurkan di 19 Kecamatan di kabupaten Boyolali. Untuk persiapan MT 1 pada bulan September 2014 lalu telah disalurkan pupuk urea ke 19 Kecamatan dengan quota yang berbeda sesuai dengan pengajuan Rencana Definitif kebutuhan kelompok,“ terang Ibnu.

Lebih lanjut, Ibnu memaparkan, Kecamatan Wonosegoro mendapat quota paling besar sebanyak 292 ton, disusul Kecamatan Andong sebanyak 235 ton dan yang selanjutnya kecamatan Klego sebesar 215 ton.

Pembagian tersebut, kata Ipnu, Karena wilayah ke-3 kecamatan tersebut merupakan lahan pertanian tadah hujan yang pada saat ini para petani sudah mulai menggarap lahan serta mengolahnya.

“Sedangkan Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit quota MT 1 rendah, dimana quota pupuk kecamatan Banyudono sebesar 165 ton dan kecamatan Sawit sebesar 104 ton,” jelasnya.

Untuk memperlancar dan pendistribusian yang tepat sasaran, Ibnu menegaskan kepada produsen dan penyalur untuk mengalokasikan permintaan petani. Hal ini sangat penting agar penyaluran pupuk lancar dan tepat sasaran sesuai dengan RDKK.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Peptisida

Pihaknya berharap produsen maupun penyalur pupuk dalam mendistribusikan pupuk sesuai dengan permintaan sekaligus sesuai dengan alokasi permintaan petani.

“Beberapa hari lalu kami mengumpulkan produsen dan distributor pupuk yang intinya agar penyaluran pupuk lancar dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Pengawasan yang ketat menjadi penting dilaksanakan dalam pendistribusiannya, agar tidak terjadi penyelewengan. Apalagi, Ketersediaan pupuk sangat penting guna peningkatan produksi sekaligus penunjang ketahanan pangan,

Bagi penyalur pupuk nakal, seperti menjual dengan harga jauh diatas harga eceran tertinggi akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan, sanksi administrasi maupun pencabutan ijin.

“Pupuk kan barang bersubsidi dan mendapatkan pengawasan ketat dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan jika ditemukan penyelewengan akan mendapatkan sanksi tegas,“ tegas Ipnu.