Galang Penguatan Ekonomi, Pemkab Karanganyar Bantu Permodalan 342 Kelompok UMKM

Bupati Karanganyar, Juliatmono, Menyampaikan Pengarahan Kepada Kelompok UMKM Karanganyar (Foto:Humas)
Bupati Karanganyar, Juliatmono, Menyampaikan Pengarahan Kepada Kelompok UMKM Karanganyar (Foto:Humas)

Karanganyar, SURAKARTA DAILY** Menjadi tonggak perekonomian, pemerintah Kabupaten Karanganyar terus mendorong kegiatan penguatan ekonomi usaha kecil mikro menengah.

Bertempat di Pendopo Bupati Kabupaten Karanganyar, pada, (9/12/14) lalu, Bupati Karanganyar, Juliatmono, membuka kegiatan pelatihan dan pemberian modal usaha di lingkungan industri hasil tembakau

Bantuan permodalan yang diberikan kepada kelompok UMKM, diharapkan akan memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam lingkungan IHT.

“Saya selaku unsur pemerintah berterimakasih pada Disperindagkop telah menerjemahkan gagasan-gagasan pemerintahan kita agar usaha kecil menengah terus tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan visi misi pemerintah lima tahun kedepan yang telah menjadi Perda,” papar Bupati Karanganyar, Juliatmono.

Mari, bersama memajukan Karanganyar, lanjut Bupati, yang salah satu programnya yakni menciptakan 10.000 Wirausaha Mandiri.

“Untuk itu atas terselenggaranya kegiatan ini, saya harapkan masyarakat penerima modal dapat memanfaatkannya dengan baik”, tambah Bupati.

Sementara itu, Eddie Sukiswandi, selaku sekretaris Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, dalam laporannya menyampaikan, bahwa sebanyak 342 kelompok usaha akan menerima bantuan modal.

“Pencairan modal akan dibagi menjadi tiga tahap, 304 kelompok ditahap pertama, 11 kelompok ditahap kedua dan 27 kelompok ditahap ketiga. Yang mana pencairan modal ini melalui Bank Jateng cabang Karanganyar,” terang Eddie.

Kegiatan ini, lanjut Eddi, merupakan serangkaian dalam rangka penguatan ekonomi Karanganyar, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil menengah serta pendampingan langsung.

Program Koperasi sebagai Penyangga UMKM

Sebagai tulang punggung dan motor penggerak perekonomian nasional, UMKM menyumbang sekitar 60% dari PDB (Product Domestic Bruto) dan juga memberikan kesempatan kerja pada banyak masyarakat luas. Oleh karena itu penting kiranya, penguatan UMK melalui pemberdayaan koperasi.

Pada akhir bulan lalu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Agung Gede Ngurah Puspayoga, mewajibkan kepada pelaku usaha mikro yang memiliki omset minimal Rp300 juta per tahun untuk bergabung atau membentuk koperasi di daerahnya masing-masing.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus memulihkan tata kelola koperasi di Tanah Air, di mana saat ini sekitar 40% koperasi yang ada di Indonesia tidak beroperasi secara produktif.

Rilis data Kementerian Koperasi dan UKM, per 30 Juni 2014, jumlah koperasi di Indonesia tercatat sebanyak 206.288. Sebanyak 144.839 koperasi telah beroperasi aktif, sementara sisanya yakni 61.449 dinyatakan tidak aktif.

Kalau dilihat seluruh Indonesia, kata Agung, Koperasi yang bagus, yang aktif, itu hanya 40% dan 60% tidak bagus. Padahal koperasi itulah yang bisa memberikan pemerataan ekonomi pada masyarakat.

“Program kepesertaan usaha mikro dalam koperasi ini akan mulai dijalankan pada tahun depan setelah kementerian yang dia pimpin melakukan sosialisasi dan pengecekan jumlah UKM di seluruh daerah, dengan melibatkan kepala daerah masing-masing,” jelas Agung.