UMK Wonogiri Terendah Se-Eks Karesidenan Surakarta Bukan Berarti Buruk

POSITIF - UMK Wonogiri yang terendah se-eks Karesidenan Surakarta sebaiknya direspons positif. (Foto: SMP 1 Wonogiri)
POSITIF – UMK Wonogiri yang terendah se-eks Karesidenan Surakarta sebaiknya direspons positif. (Foto: SMP 1 Wonogiri)

Klaten, SURAKARTA DAILY ** Penetapan UMK tahun 2015 untuk 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah diumumkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di ruang rapat lantai dua Kantor Gubernur Jateng, Kamis (20/11/2014).

Untuk eks-Karesidenan Surakarta, Wonogiri adalah yang terendah, yakni sebesar Rp1.101.000. Sementara UMK tertinggi diraih Karanganyar sebesar Rp 1.226.000. Untuk Boyolali sebesar Rp1.197.800, Kota Solo Rp1.222.400, Sukoharjo Rp1.223.000, Sragen Rp1.105.000, dan Klaten Rp1.170.000.

Dengan potensi ekonomi yang besar, serta UMK Wonogiri yang paling kecil tentu membangun tanda tanya besar publik. Bagaimana pendapat pengamat?

“Wonogiri untuk tahun ini memang sedikit menarik. Sudah ada mekanisme yang bisa signifikan untuk berembuk upah,” ujar Hanif Assabib Rosyid, pengamat ketenagakerjaan dari Pandiva Strategics kepada Surakarta Daily, Selasa (25/11/2014).

Ia menjelaskan, Dewan Pengupahan menjadi strategis untuk melakukan penetapan rekomendasi UMK tahun ini, meski keputusannya ada pada jalan tengah.

Win-win solution mampu dilakukan. Ini adalah prestasi bagi Dewan Pengupahan,” tuturnya.

Terkait dengan kecilnya UMK Wonogiri, sambung Hanif, jika komunikasi tripartit atau mekanisme Dewan Pengupahan sehat maka untuk tawar-menawar upah pun bisa menjadi alternatif.

“Namun demikian, saya masih khawatir. Pada 2010, terdapat beberapa perusahaan besar di Wonogiri yang tidak mampu membayar buruh, karena dampak kenaikan UMK. Selain itu, hanya beberapa perusahaan pula yang terdeteksi melakukan pendaftaran perusahaan. Selebihnya, tidak mendaftar,” ungkap alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tersebut.

Apabila sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lebih dominan di Wonogiri, menurut Hanif, kenaikan upah hanya akan mematikan sektor tersebut.

“Pola ini menjadi unik jika memang relasi buruh, pengusaha, dan pemerintah dijembatani melalui Dewan Pengupahan. Saya kira, itulah yang menarik dari Wonogiri mengenai pengupahan,” pungkasnya.

Pengamat ketenagakerjaan dari Pandiva Strategics, Hanif Assabib Rosyid. (Foto: Surakarta Daily)
Pengamat ketenagakerjaan dari Pandiva Strategics, Hanif Assabib Rosyid. (Foto: Surakarta Daily)

Rata-rata Naik 14,96 Persen

Untuk Provinsi Jawa Tengah, UMK Semarang paling tingi, yakni Rp1.685.000. Sementara UMK paling rendah tercatat untuk Kabupaten Cilacap wilayah Barat dan Kabupaten Bayumas, yaitu Rp1.100.000.

Menurut Gubernur Jawa Tengah, rata-rata kenaikan UMK Rp 157.929 dan kenaikan UMK 2015 dari 2014 sebesar 14,96 persen. Penetapan UMK juga sudah memperhatikan kenaikan harga BBM.

Ada 31 Kabupaten/Kota dengan standar KHL (Kebutuhan Hidup Layak) 100 persen, sementara 6 Kabupaten/Kota yang belum 100 persen KHL, termasuk Cilacap, yang dibagi menjadi wilayah Kota, Wilayah Timur, dan Wilayah Barat.